alexametrics
23.6 C
Jember
Saturday, 25 June 2022

Tanpa Izin Mendagri, Banteng Tarik Diri

Dari Pembahasan APBD karena OPD Dijabat Plt

Mobile_AP_Rectangle 1

Widarto pun menyampaikan, PDIP akan mendukung penuh percepatan pembahasan APBD apabila telah ada lampu hijau dari Mendagri. Sebaliknya, jika belum ada kejelasan terkait boleh tidaknya Plt membahas APBD, maka banteng akan tetap pada sikap yang sama. “Kami tidak ingin dilibatkan dalam proses yang melanggar hukum. Akan tetapi, jika Mendagri sudah menyetujui, kami akan tunduk melaksanakannya,” bebernya.

PDIP pun mendorong agar Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun senantiasa menjalankan kebijakan sesuai peraturan hukum. “Jangan ini diartikan menghambat. Kami berkomitmen dan mendukung percepatan pembahasan APBD karena rakyat sudah menanti,” pungkas Widarto.

Jawa Pos Radar Jember mengonfirmasi Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano. Apakah pejabat Plt boleh membahas APBD? Selain itu, apakah penunjukan Plt itu harus mendapat izin Mendagri atau tidak? Rupanya, upaya konfirmasi itu tak berbalas. Mirfano belum merespons pertanyaan tersebut hingga berita ini ditulis pukul 18.30, kemarin (19/3).

Mobile_AP_Rectangle 2

 

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Nur Hariri
Redaktur : Mahrus Sholih

- Advertisement -

Widarto pun menyampaikan, PDIP akan mendukung penuh percepatan pembahasan APBD apabila telah ada lampu hijau dari Mendagri. Sebaliknya, jika belum ada kejelasan terkait boleh tidaknya Plt membahas APBD, maka banteng akan tetap pada sikap yang sama. “Kami tidak ingin dilibatkan dalam proses yang melanggar hukum. Akan tetapi, jika Mendagri sudah menyetujui, kami akan tunduk melaksanakannya,” bebernya.

PDIP pun mendorong agar Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun senantiasa menjalankan kebijakan sesuai peraturan hukum. “Jangan ini diartikan menghambat. Kami berkomitmen dan mendukung percepatan pembahasan APBD karena rakyat sudah menanti,” pungkas Widarto.

Jawa Pos Radar Jember mengonfirmasi Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano. Apakah pejabat Plt boleh membahas APBD? Selain itu, apakah penunjukan Plt itu harus mendapat izin Mendagri atau tidak? Rupanya, upaya konfirmasi itu tak berbalas. Mirfano belum merespons pertanyaan tersebut hingga berita ini ditulis pukul 18.30, kemarin (19/3).

 

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Nur Hariri
Redaktur : Mahrus Sholih

Widarto pun menyampaikan, PDIP akan mendukung penuh percepatan pembahasan APBD apabila telah ada lampu hijau dari Mendagri. Sebaliknya, jika belum ada kejelasan terkait boleh tidaknya Plt membahas APBD, maka banteng akan tetap pada sikap yang sama. “Kami tidak ingin dilibatkan dalam proses yang melanggar hukum. Akan tetapi, jika Mendagri sudah menyetujui, kami akan tunduk melaksanakannya,” bebernya.

PDIP pun mendorong agar Bupati Hendy dan Wabup Gus Firjaun senantiasa menjalankan kebijakan sesuai peraturan hukum. “Jangan ini diartikan menghambat. Kami berkomitmen dan mendukung percepatan pembahasan APBD karena rakyat sudah menanti,” pungkas Widarto.

Jawa Pos Radar Jember mengonfirmasi Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Mirfano. Apakah pejabat Plt boleh membahas APBD? Selain itu, apakah penunjukan Plt itu harus mendapat izin Mendagri atau tidak? Rupanya, upaya konfirmasi itu tak berbalas. Mirfano belum merespons pertanyaan tersebut hingga berita ini ditulis pukul 18.30, kemarin (19/3).

 

 

 

Jurnalis : Nur Hariri
Fotografer : Nur Hariri
Redaktur : Mahrus Sholih

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/