30.5 C
Jember
Friday, 9 June 2023

Segera Revisi Perbup APBD

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – SEMENTARA itu, Sekda Mirfano dan barisan pejabat yang sempat terdampak pencopotan jabatan juga menyikapi Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perbup APBD) 2021. Hal ini menjadi bagian penting untuk segera diselesaikan karena terjadi keraguan yang akut di antara para pegawai.

Mirfano menyebut, Perbup APBD yang telah diundangkan harus segera direvisi karena berkaitan erat dengan para pejabat yang tidak sah. Untuk itu, konsekuensi logisnya adalah melakukan perbaikan seperti petunjuk Gubernur Jatim. Apabila yang dipakai adalah Perbup APBD, maka harus patuh aturan, yakni terbatas pada anggaran wajib, mengikat, layanan-layanan dasar, serta gaji ASN. “Merevisi Perbup APBD 2021 adalah konsekuensi logis yang harus dilakukan. Sebab, pengundangannya dilakukan dengan pejabat yang tidak sah,” ulasnya.

Dikatakan, apabila Perbup APBD tidak direvisi, maka keraguan pencairan anggaran di kalangan ASN akan terus terjadi. Untuk itu, perlu penyesuaian dengan berpedoman pada surat gubernur yang telah menegaskan banyak Plt/Plh yang tidak sah. “Surat gubernur, Plt dan Plh tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, nanti minta bupati agar membatalkan Perbup APBD itu,” tegas Mirfano.

Mobile_AP_Rectangle 2

Apabila eksekusi pembatalan perbup tidak segera dilakukan dan usulan perbup tidak sesuai undang-undang, lanjut Mirfano, maka akan mengancam pada penggunaan anggaran. “Kalau tidak segera, pelayanan publik akan terganggu,” paparnya.

Salah satu dampak yang terjadi dialami pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Jember. Kepala DKLH Arismaya Parahita menjelaskan, layanan persampahan di dinasnya sudah sangat kritis. Dia berharap agar APBD, perkada maupun perda, bisa segera dieksekusi. Jika tidak, maka layanan persampahan yang kini dilangsungkan dengan dana pinjaman dan sumbangan akan terancam berhenti. “Harapan kami, dengan terbitnya surat gubernur, APBD bisa segera ditetapkan dan bisa segera cair,” ungkapnya.

Dalam konsolidasi ASN pasca-terbitnya surat gubernur itu, para ASN yang belum menerima gaji berinisiatif melakukan penggalangan dana. Uang yang terkumpul kemudian akan disumbangkan kepada warga yang terdampak banjir.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – SEMENTARA itu, Sekda Mirfano dan barisan pejabat yang sempat terdampak pencopotan jabatan juga menyikapi Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perbup APBD) 2021. Hal ini menjadi bagian penting untuk segera diselesaikan karena terjadi keraguan yang akut di antara para pegawai.

Mirfano menyebut, Perbup APBD yang telah diundangkan harus segera direvisi karena berkaitan erat dengan para pejabat yang tidak sah. Untuk itu, konsekuensi logisnya adalah melakukan perbaikan seperti petunjuk Gubernur Jatim. Apabila yang dipakai adalah Perbup APBD, maka harus patuh aturan, yakni terbatas pada anggaran wajib, mengikat, layanan-layanan dasar, serta gaji ASN. “Merevisi Perbup APBD 2021 adalah konsekuensi logis yang harus dilakukan. Sebab, pengundangannya dilakukan dengan pejabat yang tidak sah,” ulasnya.

Dikatakan, apabila Perbup APBD tidak direvisi, maka keraguan pencairan anggaran di kalangan ASN akan terus terjadi. Untuk itu, perlu penyesuaian dengan berpedoman pada surat gubernur yang telah menegaskan banyak Plt/Plh yang tidak sah. “Surat gubernur, Plt dan Plh tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, nanti minta bupati agar membatalkan Perbup APBD itu,” tegas Mirfano.

Apabila eksekusi pembatalan perbup tidak segera dilakukan dan usulan perbup tidak sesuai undang-undang, lanjut Mirfano, maka akan mengancam pada penggunaan anggaran. “Kalau tidak segera, pelayanan publik akan terganggu,” paparnya.

Salah satu dampak yang terjadi dialami pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Jember. Kepala DKLH Arismaya Parahita menjelaskan, layanan persampahan di dinasnya sudah sangat kritis. Dia berharap agar APBD, perkada maupun perda, bisa segera dieksekusi. Jika tidak, maka layanan persampahan yang kini dilangsungkan dengan dana pinjaman dan sumbangan akan terancam berhenti. “Harapan kami, dengan terbitnya surat gubernur, APBD bisa segera ditetapkan dan bisa segera cair,” ungkapnya.

Dalam konsolidasi ASN pasca-terbitnya surat gubernur itu, para ASN yang belum menerima gaji berinisiatif melakukan penggalangan dana. Uang yang terkumpul kemudian akan disumbangkan kepada warga yang terdampak banjir.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – SEMENTARA itu, Sekda Mirfano dan barisan pejabat yang sempat terdampak pencopotan jabatan juga menyikapi Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perbup APBD) 2021. Hal ini menjadi bagian penting untuk segera diselesaikan karena terjadi keraguan yang akut di antara para pegawai.

Mirfano menyebut, Perbup APBD yang telah diundangkan harus segera direvisi karena berkaitan erat dengan para pejabat yang tidak sah. Untuk itu, konsekuensi logisnya adalah melakukan perbaikan seperti petunjuk Gubernur Jatim. Apabila yang dipakai adalah Perbup APBD, maka harus patuh aturan, yakni terbatas pada anggaran wajib, mengikat, layanan-layanan dasar, serta gaji ASN. “Merevisi Perbup APBD 2021 adalah konsekuensi logis yang harus dilakukan. Sebab, pengundangannya dilakukan dengan pejabat yang tidak sah,” ulasnya.

Dikatakan, apabila Perbup APBD tidak direvisi, maka keraguan pencairan anggaran di kalangan ASN akan terus terjadi. Untuk itu, perlu penyesuaian dengan berpedoman pada surat gubernur yang telah menegaskan banyak Plt/Plh yang tidak sah. “Surat gubernur, Plt dan Plh tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, nanti minta bupati agar membatalkan Perbup APBD itu,” tegas Mirfano.

Apabila eksekusi pembatalan perbup tidak segera dilakukan dan usulan perbup tidak sesuai undang-undang, lanjut Mirfano, maka akan mengancam pada penggunaan anggaran. “Kalau tidak segera, pelayanan publik akan terganggu,” paparnya.

Salah satu dampak yang terjadi dialami pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Jember. Kepala DKLH Arismaya Parahita menjelaskan, layanan persampahan di dinasnya sudah sangat kritis. Dia berharap agar APBD, perkada maupun perda, bisa segera dieksekusi. Jika tidak, maka layanan persampahan yang kini dilangsungkan dengan dana pinjaman dan sumbangan akan terancam berhenti. “Harapan kami, dengan terbitnya surat gubernur, APBD bisa segera ditetapkan dan bisa segera cair,” ungkapnya.

Dalam konsolidasi ASN pasca-terbitnya surat gubernur itu, para ASN yang belum menerima gaji berinisiatif melakukan penggalangan dana. Uang yang terkumpul kemudian akan disumbangkan kepada warga yang terdampak banjir.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca