alexametrics
24.1 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Tolak Tambang Tanpa Syarat

Warga Paseban Bereaksi, Melawan Eksploitasi Pasir Besi

Mobile_AP_Rectangle 1

Dalam surat yang beredar itu, ada beberapa dasar dilakukannya penambangan. Di antaranya adalah masih berlakunya izin usaha pertambangan atas nama PT Agtika Dwisejahtera hingga 27 Desember 2023, serta surat dari Dinas ESDM Jawa Timur tentang Surat Pengesahan Pjs Kepala Teknik Tambang (KTT) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan 12 Oktober 2020.

Menurut Bambang, bila surat tersebut memang bisa menjadi dasar izin penambangan, maka pihaknya akan mematuhi. Kendati demikian, kata dia, aspirasi masyarakat tak boleh ditinggalkan. Apakah mereka mau menerima atau tidak. Sehingga, tidak muncul gejolak di kemudian hari. Dia mengakui, warga mulai menolak sejak munculnya bangunan semi permanen yang diduga menjadi posko milik perusahaan. “Tadi malam (kemarin 17 Desember, Red) warga berjaga di lokasi,” tuturnya.

Karena ada gejolak, malam itu juga pihaknya menggelar rapat mendadak. Hasilnya, disimpulkan akan membawa bangunan semi permanen itu ke balai desa. Bambang menuturkan, izin tambang itu bersifat top down bukan bottom up. Padahal, yang di atas tidak melihat arus bawah seperti apa.

Mobile_AP_Rectangle 2

Munculnya nama PT Agtika Dwisejahtera di isu pertambangan pasir besi Paseban tidak kali ini saja. Pada 2013 lalu, nama perusahaan ini juga disebut di DPRD Jember. Kemudian, pada 2016 situasi kembali memanas. Kala itu, DPRD Jember mendesak Pemprov Jatim agar mencabut izin pertambangan pasir besi yang dikantongi PT Agtika Dwisejahtera. Desakan pencabutan itu setelah pemprov memperpanjang izin tambang hingga 2023 tanpa sepengetahuan DPRD.

Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto menilai, masyarakat berhak menolak rencana penambangan tersebut. Apalagi, selama ini PT Agtika Dwisejahtera tidak melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah. Bahkan, surat pemberitahuan yang beredar itu juga ditujukan kepada Muspika Kencong, bukan pemerintah di tingkat kabupaten. “Rabu depan, DPRD akan memanggil para pihak. Baik dari PT Agtika maupun muspika setempat. Ini kaitannya dengan legal atau tidaknya izin pertambangan itu. Kami ingin tahu,” jelasnya.

- Advertisement -

Dalam surat yang beredar itu, ada beberapa dasar dilakukannya penambangan. Di antaranya adalah masih berlakunya izin usaha pertambangan atas nama PT Agtika Dwisejahtera hingga 27 Desember 2023, serta surat dari Dinas ESDM Jawa Timur tentang Surat Pengesahan Pjs Kepala Teknik Tambang (KTT) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan 12 Oktober 2020.

Menurut Bambang, bila surat tersebut memang bisa menjadi dasar izin penambangan, maka pihaknya akan mematuhi. Kendati demikian, kata dia, aspirasi masyarakat tak boleh ditinggalkan. Apakah mereka mau menerima atau tidak. Sehingga, tidak muncul gejolak di kemudian hari. Dia mengakui, warga mulai menolak sejak munculnya bangunan semi permanen yang diduga menjadi posko milik perusahaan. “Tadi malam (kemarin 17 Desember, Red) warga berjaga di lokasi,” tuturnya.

Karena ada gejolak, malam itu juga pihaknya menggelar rapat mendadak. Hasilnya, disimpulkan akan membawa bangunan semi permanen itu ke balai desa. Bambang menuturkan, izin tambang itu bersifat top down bukan bottom up. Padahal, yang di atas tidak melihat arus bawah seperti apa.

Munculnya nama PT Agtika Dwisejahtera di isu pertambangan pasir besi Paseban tidak kali ini saja. Pada 2013 lalu, nama perusahaan ini juga disebut di DPRD Jember. Kemudian, pada 2016 situasi kembali memanas. Kala itu, DPRD Jember mendesak Pemprov Jatim agar mencabut izin pertambangan pasir besi yang dikantongi PT Agtika Dwisejahtera. Desakan pencabutan itu setelah pemprov memperpanjang izin tambang hingga 2023 tanpa sepengetahuan DPRD.

Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto menilai, masyarakat berhak menolak rencana penambangan tersebut. Apalagi, selama ini PT Agtika Dwisejahtera tidak melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah. Bahkan, surat pemberitahuan yang beredar itu juga ditujukan kepada Muspika Kencong, bukan pemerintah di tingkat kabupaten. “Rabu depan, DPRD akan memanggil para pihak. Baik dari PT Agtika maupun muspika setempat. Ini kaitannya dengan legal atau tidaknya izin pertambangan itu. Kami ingin tahu,” jelasnya.

Dalam surat yang beredar itu, ada beberapa dasar dilakukannya penambangan. Di antaranya adalah masih berlakunya izin usaha pertambangan atas nama PT Agtika Dwisejahtera hingga 27 Desember 2023, serta surat dari Dinas ESDM Jawa Timur tentang Surat Pengesahan Pjs Kepala Teknik Tambang (KTT) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan 12 Oktober 2020.

Menurut Bambang, bila surat tersebut memang bisa menjadi dasar izin penambangan, maka pihaknya akan mematuhi. Kendati demikian, kata dia, aspirasi masyarakat tak boleh ditinggalkan. Apakah mereka mau menerima atau tidak. Sehingga, tidak muncul gejolak di kemudian hari. Dia mengakui, warga mulai menolak sejak munculnya bangunan semi permanen yang diduga menjadi posko milik perusahaan. “Tadi malam (kemarin 17 Desember, Red) warga berjaga di lokasi,” tuturnya.

Karena ada gejolak, malam itu juga pihaknya menggelar rapat mendadak. Hasilnya, disimpulkan akan membawa bangunan semi permanen itu ke balai desa. Bambang menuturkan, izin tambang itu bersifat top down bukan bottom up. Padahal, yang di atas tidak melihat arus bawah seperti apa.

Munculnya nama PT Agtika Dwisejahtera di isu pertambangan pasir besi Paseban tidak kali ini saja. Pada 2013 lalu, nama perusahaan ini juga disebut di DPRD Jember. Kemudian, pada 2016 situasi kembali memanas. Kala itu, DPRD Jember mendesak Pemprov Jatim agar mencabut izin pertambangan pasir besi yang dikantongi PT Agtika Dwisejahtera. Desakan pencabutan itu setelah pemprov memperpanjang izin tambang hingga 2023 tanpa sepengetahuan DPRD.

Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto menilai, masyarakat berhak menolak rencana penambangan tersebut. Apalagi, selama ini PT Agtika Dwisejahtera tidak melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah. Bahkan, surat pemberitahuan yang beredar itu juga ditujukan kepada Muspika Kencong, bukan pemerintah di tingkat kabupaten. “Rabu depan, DPRD akan memanggil para pihak. Baik dari PT Agtika maupun muspika setempat. Ini kaitannya dengan legal atau tidaknya izin pertambangan itu. Kami ingin tahu,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/