alexametrics
22.7 C
Jember
Sunday, 14 August 2022

Pengajuan PSU Tugas Bawaslu, Bukan Kehendak Paslon Satu

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perolehan hasil suara Pilkada Jember sudah selesai dihitung. Atas hasil suara masing-masing kandidat, tim pasangan calon nomor 01 tidak mempersoalkan. Akan tetapi, terjadinya dugaan pelanggaran selama pilkada diminta untuk ditindak tegas. Termasuk, kemungkinan dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada.

Permintaan penegakan hukum yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pilkada itu disampaikan Rico Nurfiansyah Ali, tim pasangan nomor urut 01 Faida-Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Faida-Vian). Dia menegaskan, permintaan tim paslon Faida-Vian yakni meminta agar Bawaslu menjalankan peraturan perundang-undangan. “Jadi, target kami tim paslon 01 tidak pernah meminta PSU,” jelasnya, kemarin (18/12).

Akan tetapi, kata dia, apabila terjadi pelanggaran, pihaknya meminta pandangan Bawaslu, utamanya terkait pasal 112 Undang-Undang Pilkada. Seharusnya, dia berujar, Bawaslu melaksanakan ketentuan itu sesuai undang-undang, termasuk tentang PSU, tanpa diminta oleh siapa pun. “Jadi, kami memberi tahu bahwa faktanya ada pelanggaran dan di undang-undang ada pasal 112 tentang PSU. Jadi PSU ini bukan kehendak paslon 01, tetapi amanat undang-undang,” beber Rico.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurutnya, penegasan ini penting dilakukan sebagai tanggung jawab moral. Sebab, sebagaimana diberitakan Jawa Pos Radar Jember, Kamis (17/12) lalu, tim paslon 01 disebut keberatan dan meminta PSU. Padahal, sejatinya meminta Bawaslu menjalankan Undang-Undang Pilkada, yang di dalamnya terdapat pasal 112 yang mengatur tentang PSU. “Jadi, tugas untuk melaksanakan PSU adalah kewajiban Bawaslu sebagai pengawas. Tanpa ada laporan pelanggaran, harusnya menjadi temuan,” cetusnya.

Dugaan pelanggaran yang dimaksudkan yaitu tentang kekurangan dan kelebihan surat suara. Diduga surat suara yang kurang di TPS tertentu mengalami pergeseran ke TPS lain. Hal ini yang diduga telah terjadi adanya pemilih yang mencoblos lebih dari sekali.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perolehan hasil suara Pilkada Jember sudah selesai dihitung. Atas hasil suara masing-masing kandidat, tim pasangan calon nomor 01 tidak mempersoalkan. Akan tetapi, terjadinya dugaan pelanggaran selama pilkada diminta untuk ditindak tegas. Termasuk, kemungkinan dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada.

Permintaan penegakan hukum yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pilkada itu disampaikan Rico Nurfiansyah Ali, tim pasangan nomor urut 01 Faida-Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Faida-Vian). Dia menegaskan, permintaan tim paslon Faida-Vian yakni meminta agar Bawaslu menjalankan peraturan perundang-undangan. “Jadi, target kami tim paslon 01 tidak pernah meminta PSU,” jelasnya, kemarin (18/12).

Akan tetapi, kata dia, apabila terjadi pelanggaran, pihaknya meminta pandangan Bawaslu, utamanya terkait pasal 112 Undang-Undang Pilkada. Seharusnya, dia berujar, Bawaslu melaksanakan ketentuan itu sesuai undang-undang, termasuk tentang PSU, tanpa diminta oleh siapa pun. “Jadi, kami memberi tahu bahwa faktanya ada pelanggaran dan di undang-undang ada pasal 112 tentang PSU. Jadi PSU ini bukan kehendak paslon 01, tetapi amanat undang-undang,” beber Rico.

Menurutnya, penegasan ini penting dilakukan sebagai tanggung jawab moral. Sebab, sebagaimana diberitakan Jawa Pos Radar Jember, Kamis (17/12) lalu, tim paslon 01 disebut keberatan dan meminta PSU. Padahal, sejatinya meminta Bawaslu menjalankan Undang-Undang Pilkada, yang di dalamnya terdapat pasal 112 yang mengatur tentang PSU. “Jadi, tugas untuk melaksanakan PSU adalah kewajiban Bawaslu sebagai pengawas. Tanpa ada laporan pelanggaran, harusnya menjadi temuan,” cetusnya.

Dugaan pelanggaran yang dimaksudkan yaitu tentang kekurangan dan kelebihan surat suara. Diduga surat suara yang kurang di TPS tertentu mengalami pergeseran ke TPS lain. Hal ini yang diduga telah terjadi adanya pemilih yang mencoblos lebih dari sekali.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Perolehan hasil suara Pilkada Jember sudah selesai dihitung. Atas hasil suara masing-masing kandidat, tim pasangan calon nomor 01 tidak mempersoalkan. Akan tetapi, terjadinya dugaan pelanggaran selama pilkada diminta untuk ditindak tegas. Termasuk, kemungkinan dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada.

Permintaan penegakan hukum yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pilkada itu disampaikan Rico Nurfiansyah Ali, tim pasangan nomor urut 01 Faida-Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Faida-Vian). Dia menegaskan, permintaan tim paslon Faida-Vian yakni meminta agar Bawaslu menjalankan peraturan perundang-undangan. “Jadi, target kami tim paslon 01 tidak pernah meminta PSU,” jelasnya, kemarin (18/12).

Akan tetapi, kata dia, apabila terjadi pelanggaran, pihaknya meminta pandangan Bawaslu, utamanya terkait pasal 112 Undang-Undang Pilkada. Seharusnya, dia berujar, Bawaslu melaksanakan ketentuan itu sesuai undang-undang, termasuk tentang PSU, tanpa diminta oleh siapa pun. “Jadi, kami memberi tahu bahwa faktanya ada pelanggaran dan di undang-undang ada pasal 112 tentang PSU. Jadi PSU ini bukan kehendak paslon 01, tetapi amanat undang-undang,” beber Rico.

Menurutnya, penegasan ini penting dilakukan sebagai tanggung jawab moral. Sebab, sebagaimana diberitakan Jawa Pos Radar Jember, Kamis (17/12) lalu, tim paslon 01 disebut keberatan dan meminta PSU. Padahal, sejatinya meminta Bawaslu menjalankan Undang-Undang Pilkada, yang di dalamnya terdapat pasal 112 yang mengatur tentang PSU. “Jadi, tugas untuk melaksanakan PSU adalah kewajiban Bawaslu sebagai pengawas. Tanpa ada laporan pelanggaran, harusnya menjadi temuan,” cetusnya.

Dugaan pelanggaran yang dimaksudkan yaitu tentang kekurangan dan kelebihan surat suara. Diduga surat suara yang kurang di TPS tertentu mengalami pergeseran ke TPS lain. Hal ini yang diduga telah terjadi adanya pemilih yang mencoblos lebih dari sekali.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/