alexametrics
24.1 C
Jember
Sunday, 26 June 2022

Uang APBD Dibagi ke Pejabat Penting?

Mobile_AP_Rectangle 1

SK yang berlaku surut itu menurutnya tidak pernah dibahas alias tidak pernah ada pembicaraan sebelumnya, termasuk tidak pernah ada kegiatannya. Apalagi, ada insiden ambruknya Kecamatan Jenggawah pada 3 Desember lalu, sementara SK itu tertanggal 4 Desember. Artinya, berselang satu hari pasca insiden itu terjadi, SK itu baru diterbitkan.

“Jadi itu, saya tidak paham. Kalau dibuat-buat begitu saja tanpa ada kegiatan. Dokumentasinya mana, ada tidak tanda tangannya. Terus terang, dengan SK itu kami tidak tahu. Saya juga sudah berkoordinasi dengan kepala Kejari, jawabannya sama juga tidak ada SK,” paparnya. Beredarnya surat itu pun akan segara dia klarifikasi.

Bantahan yang sama juga disampaikan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jember Agus Budiarto. Dikatakan, Kajari tidak pernah menerima dan tidak tahu tentang SK tersebut. “Kami tidak pernah tahu tentang itu dan tidak pernah menerima SK itu,” tegasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dalam surat itu, menurutnya juga ada hal yang janggal. Yakni surat tertanggal 4 Desember 2019, tetapi diberlakukan surut sejak 3 Januari 2019. “Coba lihat, tanggalnya itu 4 Desember 2019. Itu setelah kejadian ambruknya Pendapa Kecamatan Jenggawah,” jelasnya.

Viralnya SK tersebut menurutnya akan diklarifikasi dengan sejumlah pihak. “Makanya, ini saya klarifikasi dengan beberapa pihak terkait dengan SK itu. Jadi mengenai SK itu, kami tidak pernah tahu dan tidak pernah menerima sama sekali,” ungkapnya.

Selain itu, Dandim 0824 Jember Letkol Inf La Ode M Nurdin belum memberi keterangan lebih lanjut karena belum mengetahui lebih detail soal SK tersebut. “Saya belum monitor. Coba ditanyakan pada yang berwenang. Saya tidak paham itu,” jelasnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada kejelasan apakah SK bupati itu benar adanya atau hoaks belaka. Bila benar, berarti uang APBD dengan pos anggaran yang ada di DPRKPCK dibagi-bagi kepada orang-orang penting. Kendati sejauh ini, sejumlah pihak menyebut, mulai pembahasan, kegiatan, hingga evaluasinya tidak pernah ada.

- Advertisement -

SK yang berlaku surut itu menurutnya tidak pernah dibahas alias tidak pernah ada pembicaraan sebelumnya, termasuk tidak pernah ada kegiatannya. Apalagi, ada insiden ambruknya Kecamatan Jenggawah pada 3 Desember lalu, sementara SK itu tertanggal 4 Desember. Artinya, berselang satu hari pasca insiden itu terjadi, SK itu baru diterbitkan.

“Jadi itu, saya tidak paham. Kalau dibuat-buat begitu saja tanpa ada kegiatan. Dokumentasinya mana, ada tidak tanda tangannya. Terus terang, dengan SK itu kami tidak tahu. Saya juga sudah berkoordinasi dengan kepala Kejari, jawabannya sama juga tidak ada SK,” paparnya. Beredarnya surat itu pun akan segara dia klarifikasi.

Bantahan yang sama juga disampaikan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jember Agus Budiarto. Dikatakan, Kajari tidak pernah menerima dan tidak tahu tentang SK tersebut. “Kami tidak pernah tahu tentang itu dan tidak pernah menerima SK itu,” tegasnya.

Dalam surat itu, menurutnya juga ada hal yang janggal. Yakni surat tertanggal 4 Desember 2019, tetapi diberlakukan surut sejak 3 Januari 2019. “Coba lihat, tanggalnya itu 4 Desember 2019. Itu setelah kejadian ambruknya Pendapa Kecamatan Jenggawah,” jelasnya.

Viralnya SK tersebut menurutnya akan diklarifikasi dengan sejumlah pihak. “Makanya, ini saya klarifikasi dengan beberapa pihak terkait dengan SK itu. Jadi mengenai SK itu, kami tidak pernah tahu dan tidak pernah menerima sama sekali,” ungkapnya.

Selain itu, Dandim 0824 Jember Letkol Inf La Ode M Nurdin belum memberi keterangan lebih lanjut karena belum mengetahui lebih detail soal SK tersebut. “Saya belum monitor. Coba ditanyakan pada yang berwenang. Saya tidak paham itu,” jelasnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada kejelasan apakah SK bupati itu benar adanya atau hoaks belaka. Bila benar, berarti uang APBD dengan pos anggaran yang ada di DPRKPCK dibagi-bagi kepada orang-orang penting. Kendati sejauh ini, sejumlah pihak menyebut, mulai pembahasan, kegiatan, hingga evaluasinya tidak pernah ada.

SK yang berlaku surut itu menurutnya tidak pernah dibahas alias tidak pernah ada pembicaraan sebelumnya, termasuk tidak pernah ada kegiatannya. Apalagi, ada insiden ambruknya Kecamatan Jenggawah pada 3 Desember lalu, sementara SK itu tertanggal 4 Desember. Artinya, berselang satu hari pasca insiden itu terjadi, SK itu baru diterbitkan.

“Jadi itu, saya tidak paham. Kalau dibuat-buat begitu saja tanpa ada kegiatan. Dokumentasinya mana, ada tidak tanda tangannya. Terus terang, dengan SK itu kami tidak tahu. Saya juga sudah berkoordinasi dengan kepala Kejari, jawabannya sama juga tidak ada SK,” paparnya. Beredarnya surat itu pun akan segara dia klarifikasi.

Bantahan yang sama juga disampaikan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jember Agus Budiarto. Dikatakan, Kajari tidak pernah menerima dan tidak tahu tentang SK tersebut. “Kami tidak pernah tahu tentang itu dan tidak pernah menerima SK itu,” tegasnya.

Dalam surat itu, menurutnya juga ada hal yang janggal. Yakni surat tertanggal 4 Desember 2019, tetapi diberlakukan surut sejak 3 Januari 2019. “Coba lihat, tanggalnya itu 4 Desember 2019. Itu setelah kejadian ambruknya Pendapa Kecamatan Jenggawah,” jelasnya.

Viralnya SK tersebut menurutnya akan diklarifikasi dengan sejumlah pihak. “Makanya, ini saya klarifikasi dengan beberapa pihak terkait dengan SK itu. Jadi mengenai SK itu, kami tidak pernah tahu dan tidak pernah menerima sama sekali,” ungkapnya.

Selain itu, Dandim 0824 Jember Letkol Inf La Ode M Nurdin belum memberi keterangan lebih lanjut karena belum mengetahui lebih detail soal SK tersebut. “Saya belum monitor. Coba ditanyakan pada yang berwenang. Saya tidak paham itu,” jelasnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada kejelasan apakah SK bupati itu benar adanya atau hoaks belaka. Bila benar, berarti uang APBD dengan pos anggaran yang ada di DPRKPCK dibagi-bagi kepada orang-orang penting. Kendati sejauh ini, sejumlah pihak menyebut, mulai pembahasan, kegiatan, hingga evaluasinya tidak pernah ada.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/