alexametrics
22.9 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Uang APBD Dibagi ke Pejabat Penting?

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Beredarnya Surat Keputusan (SK) Bupati Jember tentang Tim Pendukung Kegiatan Rehabilitasi Kantor Kecamatan, viral kemarin (18/12). Bagaimana tidak, surat tersebut tak hanya berisi nama pejabat yang berwenang dalam proyek yang belakangan ada masalah itu, tapi juga lengkap dengan besaran honor yang diterima. Terlebih, pembagian uang APBD itu menyebut nama sejumlah pejabat penting di Kota Santri ini.

SK tertanggal 4 Desember 2019 ini, berlaku surut sejak 3 Januari 2019. Untuk pembagian uang honorariumnya berlaku empat bulan yang bersumber dari APBD Jember 2019. Sasaran penerimanya yakni sejumlah orang penting. Seperti Bupati Jember sendiri, Kapolres Jember, Kajari Jember, serta Dandim 0824 Jember. Selain itu, sejumlah pejabat lain seperti Sekda, plt kepala dinas, camat-camat, serta ratusan orang lain juga mendapat jatah.

Dalam surat itu, secara detail ada pembagian tugas-tugas. Seperti empat orang tim pengarah yaitu bupati, Dandim, Kapolres, dan Kajari. Ada pula penanggung jawab yakni Sekda. Dan ada pula ketua tim Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK). Sementara lainnya ada sekretaris hingga anggota yang tercatat ada sebanyak 108 orang. Nah, uang APBD yang dijadikan honorarium dalam surat itu juga secara detail menyebutkan nominalnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Mengonfirmasi kebenaran surat tersebut, wartawan Jawa Pos Radar Jember menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Mirfano. Sayangnya, Mirfano yang berhasil dihubungi mengaku masih sibuk. Benar atau tidaknya surat itu, juga belum bisa dipastikan karena beredarnya melalui medsos dan whatsApp. “Saya sedang rapat,” ucap Mirfano, kemarin (18/12). Mirfano kemudian menyebut yang paham surat itu dinas terkait yaitu DPRKPCK.

Secara terpisah, kabar masuknya nama-nama orang penting yang mendapat honor untuk tim rehab kecamatan tersebut dibantah oleh Kapolres Jember AKBP Alfian Nurrizal dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jember Agus Budiarto, serta Dandim 0824 Jember Letkol Inf La Ode M Nurdin. Mereka kompak menampik telah menerima upah sesuai SK yang beredar itu.

Kepada wartawan, Alfian menegaskan, pihaknya tidak pernah membahas dan tidak pernah menerima SK tentang Tim Pendukung Kegiatan Rehabilitasi Kantor Kecamatan tersebut. Kalau Forkopimda dilibatkan dalam agenda itu, pastinya ada koordinasi, ada foto kegiatan, ada pembahasan awal hingga proses evaluasinya.

Alfian justru mempertanyakan keberadaan SK itu. Dia juga balik bertanya, jika SK dibuat ada tidak rapat koordinasinya. “Pertanyaan saya, ada tidak forkopimda, baik Dandim maupun Kajari, pernah tidak rapat koordinasi? Kedua, ada tidak pengawasan terhadap kegiatan tersebut? Ketiga, ada tidak kegiatan evaluasi selama ini?” katanya.

Adanya catatan tentang honorarium yang menyebut Kapolres Jember sebagai tim pengarah, juga dia bantah. Alfian menegaskan, pihaknya tidak pernah menerima uang APBD tersebut. “Saya sendiri tidak pernah menerima honorarium,” jelasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Beredarnya Surat Keputusan (SK) Bupati Jember tentang Tim Pendukung Kegiatan Rehabilitasi Kantor Kecamatan, viral kemarin (18/12). Bagaimana tidak, surat tersebut tak hanya berisi nama pejabat yang berwenang dalam proyek yang belakangan ada masalah itu, tapi juga lengkap dengan besaran honor yang diterima. Terlebih, pembagian uang APBD itu menyebut nama sejumlah pejabat penting di Kota Santri ini.

SK tertanggal 4 Desember 2019 ini, berlaku surut sejak 3 Januari 2019. Untuk pembagian uang honorariumnya berlaku empat bulan yang bersumber dari APBD Jember 2019. Sasaran penerimanya yakni sejumlah orang penting. Seperti Bupati Jember sendiri, Kapolres Jember, Kajari Jember, serta Dandim 0824 Jember. Selain itu, sejumlah pejabat lain seperti Sekda, plt kepala dinas, camat-camat, serta ratusan orang lain juga mendapat jatah.

Dalam surat itu, secara detail ada pembagian tugas-tugas. Seperti empat orang tim pengarah yaitu bupati, Dandim, Kapolres, dan Kajari. Ada pula penanggung jawab yakni Sekda. Dan ada pula ketua tim Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK). Sementara lainnya ada sekretaris hingga anggota yang tercatat ada sebanyak 108 orang. Nah, uang APBD yang dijadikan honorarium dalam surat itu juga secara detail menyebutkan nominalnya.

Mengonfirmasi kebenaran surat tersebut, wartawan Jawa Pos Radar Jember menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Mirfano. Sayangnya, Mirfano yang berhasil dihubungi mengaku masih sibuk. Benar atau tidaknya surat itu, juga belum bisa dipastikan karena beredarnya melalui medsos dan whatsApp. “Saya sedang rapat,” ucap Mirfano, kemarin (18/12). Mirfano kemudian menyebut yang paham surat itu dinas terkait yaitu DPRKPCK.

Secara terpisah, kabar masuknya nama-nama orang penting yang mendapat honor untuk tim rehab kecamatan tersebut dibantah oleh Kapolres Jember AKBP Alfian Nurrizal dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jember Agus Budiarto, serta Dandim 0824 Jember Letkol Inf La Ode M Nurdin. Mereka kompak menampik telah menerima upah sesuai SK yang beredar itu.

Kepada wartawan, Alfian menegaskan, pihaknya tidak pernah membahas dan tidak pernah menerima SK tentang Tim Pendukung Kegiatan Rehabilitasi Kantor Kecamatan tersebut. Kalau Forkopimda dilibatkan dalam agenda itu, pastinya ada koordinasi, ada foto kegiatan, ada pembahasan awal hingga proses evaluasinya.

Alfian justru mempertanyakan keberadaan SK itu. Dia juga balik bertanya, jika SK dibuat ada tidak rapat koordinasinya. “Pertanyaan saya, ada tidak forkopimda, baik Dandim maupun Kajari, pernah tidak rapat koordinasi? Kedua, ada tidak pengawasan terhadap kegiatan tersebut? Ketiga, ada tidak kegiatan evaluasi selama ini?” katanya.

Adanya catatan tentang honorarium yang menyebut Kapolres Jember sebagai tim pengarah, juga dia bantah. Alfian menegaskan, pihaknya tidak pernah menerima uang APBD tersebut. “Saya sendiri tidak pernah menerima honorarium,” jelasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Beredarnya Surat Keputusan (SK) Bupati Jember tentang Tim Pendukung Kegiatan Rehabilitasi Kantor Kecamatan, viral kemarin (18/12). Bagaimana tidak, surat tersebut tak hanya berisi nama pejabat yang berwenang dalam proyek yang belakangan ada masalah itu, tapi juga lengkap dengan besaran honor yang diterima. Terlebih, pembagian uang APBD itu menyebut nama sejumlah pejabat penting di Kota Santri ini.

SK tertanggal 4 Desember 2019 ini, berlaku surut sejak 3 Januari 2019. Untuk pembagian uang honorariumnya berlaku empat bulan yang bersumber dari APBD Jember 2019. Sasaran penerimanya yakni sejumlah orang penting. Seperti Bupati Jember sendiri, Kapolres Jember, Kajari Jember, serta Dandim 0824 Jember. Selain itu, sejumlah pejabat lain seperti Sekda, plt kepala dinas, camat-camat, serta ratusan orang lain juga mendapat jatah.

Dalam surat itu, secara detail ada pembagian tugas-tugas. Seperti empat orang tim pengarah yaitu bupati, Dandim, Kapolres, dan Kajari. Ada pula penanggung jawab yakni Sekda. Dan ada pula ketua tim Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK). Sementara lainnya ada sekretaris hingga anggota yang tercatat ada sebanyak 108 orang. Nah, uang APBD yang dijadikan honorarium dalam surat itu juga secara detail menyebutkan nominalnya.

Mengonfirmasi kebenaran surat tersebut, wartawan Jawa Pos Radar Jember menghubungi Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Mirfano. Sayangnya, Mirfano yang berhasil dihubungi mengaku masih sibuk. Benar atau tidaknya surat itu, juga belum bisa dipastikan karena beredarnya melalui medsos dan whatsApp. “Saya sedang rapat,” ucap Mirfano, kemarin (18/12). Mirfano kemudian menyebut yang paham surat itu dinas terkait yaitu DPRKPCK.

Secara terpisah, kabar masuknya nama-nama orang penting yang mendapat honor untuk tim rehab kecamatan tersebut dibantah oleh Kapolres Jember AKBP Alfian Nurrizal dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jember Agus Budiarto, serta Dandim 0824 Jember Letkol Inf La Ode M Nurdin. Mereka kompak menampik telah menerima upah sesuai SK yang beredar itu.

Kepada wartawan, Alfian menegaskan, pihaknya tidak pernah membahas dan tidak pernah menerima SK tentang Tim Pendukung Kegiatan Rehabilitasi Kantor Kecamatan tersebut. Kalau Forkopimda dilibatkan dalam agenda itu, pastinya ada koordinasi, ada foto kegiatan, ada pembahasan awal hingga proses evaluasinya.

Alfian justru mempertanyakan keberadaan SK itu. Dia juga balik bertanya, jika SK dibuat ada tidak rapat koordinasinya. “Pertanyaan saya, ada tidak forkopimda, baik Dandim maupun Kajari, pernah tidak rapat koordinasi? Kedua, ada tidak pengawasan terhadap kegiatan tersebut? Ketiga, ada tidak kegiatan evaluasi selama ini?” katanya.

Adanya catatan tentang honorarium yang menyebut Kapolres Jember sebagai tim pengarah, juga dia bantah. Alfian menegaskan, pihaknya tidak pernah menerima uang APBD tersebut. “Saya sendiri tidak pernah menerima honorarium,” jelasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/