alexametrics
32 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Masih Berlanjut, Ahli Waris Tanah VS Pemkab Jember

"Sebenarnya kami hanya ingin penegasan status tanah itu adalah milik ahli waris, sebagaimana putusan Mahkamah Agung yang perkaranya dimenangkan ahli waris.” Yoyok - Ahli Waris

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penangguhan eksekusi lahan sengketa yang ditempati SMPN 3 Tanggul Jember terus berlanjut. Sengketa tanah yang melibatkan Pemkab Jember dengan pihak ahli waris itu belum juga klir. Terbaru, Pemkab Jember berkirim surat ke ahli waris. Warkat tersebut menjawab surat yang dikirim sebelumnya oleh kuasa hukum ahli waris atas permohonan eksekusi.

Dalam surat tanpa nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh Bupati Jember Hendy Siswanto itu, Pemkab Jember menegaskan tidak dapat memenuhi permohonan eksekusi yang diajukan ahli waris, berikut disertai alasan terlampir.

Hal itu disayangkan oleh pihak ahli waris. Mereka menilai, Pemkab Jember sebenarnya tidak memiliki kewenangan melakukan penangguhan itu, namun yang bisa melakukan adalah PN Jember. “Sebenarnya kami hanya ingin penegasan status tanah itu adalah milik ahli waris, sebagaimana putusan Mahkamah Agung yang perkaranya dimenangkan ahli waris,” terang Yoyok, ahli waris, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, kemarin (18/11).

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia menyatakan, kendati hari ini sedang ada proses upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Pemkab Jember, namun dia memastikan tidak akan mengganggu jalannya aktivitas belajar mengajar di SMPN 3 Tanggul Jember. “Meski sebenarnya bisa, tapi kami tidak lakukan itu. Saya hanya ingin ketegasan status tanah itu sebagaimana putusan MA,” ucapnya.

Sementara itu, mengenai surat yang dilayangkan Pemkab Jember kepada ahli waris, belum diketahui pasti sikap ataupun langkah selanjutnya yang akan dilakukan pemkab. Kabag Hukum Pemkab Jember Ratno Cahyadi Sembodo masih enggan berkomentar terkait itu saat dikonfirmasi, petang kemarin.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penangguhan eksekusi lahan sengketa yang ditempati SMPN 3 Tanggul Jember terus berlanjut. Sengketa tanah yang melibatkan Pemkab Jember dengan pihak ahli waris itu belum juga klir. Terbaru, Pemkab Jember berkirim surat ke ahli waris. Warkat tersebut menjawab surat yang dikirim sebelumnya oleh kuasa hukum ahli waris atas permohonan eksekusi.

Dalam surat tanpa nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh Bupati Jember Hendy Siswanto itu, Pemkab Jember menegaskan tidak dapat memenuhi permohonan eksekusi yang diajukan ahli waris, berikut disertai alasan terlampir.

Hal itu disayangkan oleh pihak ahli waris. Mereka menilai, Pemkab Jember sebenarnya tidak memiliki kewenangan melakukan penangguhan itu, namun yang bisa melakukan adalah PN Jember. “Sebenarnya kami hanya ingin penegasan status tanah itu adalah milik ahli waris, sebagaimana putusan Mahkamah Agung yang perkaranya dimenangkan ahli waris,” terang Yoyok, ahli waris, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, kemarin (18/11).

Dia menyatakan, kendati hari ini sedang ada proses upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Pemkab Jember, namun dia memastikan tidak akan mengganggu jalannya aktivitas belajar mengajar di SMPN 3 Tanggul Jember. “Meski sebenarnya bisa, tapi kami tidak lakukan itu. Saya hanya ingin ketegasan status tanah itu sebagaimana putusan MA,” ucapnya.

Sementara itu, mengenai surat yang dilayangkan Pemkab Jember kepada ahli waris, belum diketahui pasti sikap ataupun langkah selanjutnya yang akan dilakukan pemkab. Kabag Hukum Pemkab Jember Ratno Cahyadi Sembodo masih enggan berkomentar terkait itu saat dikonfirmasi, petang kemarin.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penangguhan eksekusi lahan sengketa yang ditempati SMPN 3 Tanggul Jember terus berlanjut. Sengketa tanah yang melibatkan Pemkab Jember dengan pihak ahli waris itu belum juga klir. Terbaru, Pemkab Jember berkirim surat ke ahli waris. Warkat tersebut menjawab surat yang dikirim sebelumnya oleh kuasa hukum ahli waris atas permohonan eksekusi.

Dalam surat tanpa nomor dan tanggal yang ditandatangani oleh Bupati Jember Hendy Siswanto itu, Pemkab Jember menegaskan tidak dapat memenuhi permohonan eksekusi yang diajukan ahli waris, berikut disertai alasan terlampir.

Hal itu disayangkan oleh pihak ahli waris. Mereka menilai, Pemkab Jember sebenarnya tidak memiliki kewenangan melakukan penangguhan itu, namun yang bisa melakukan adalah PN Jember. “Sebenarnya kami hanya ingin penegasan status tanah itu adalah milik ahli waris, sebagaimana putusan Mahkamah Agung yang perkaranya dimenangkan ahli waris,” terang Yoyok, ahli waris, saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, kemarin (18/11).

Dia menyatakan, kendati hari ini sedang ada proses upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Pemkab Jember, namun dia memastikan tidak akan mengganggu jalannya aktivitas belajar mengajar di SMPN 3 Tanggul Jember. “Meski sebenarnya bisa, tapi kami tidak lakukan itu. Saya hanya ingin ketegasan status tanah itu sebagaimana putusan MA,” ucapnya.

Sementara itu, mengenai surat yang dilayangkan Pemkab Jember kepada ahli waris, belum diketahui pasti sikap ataupun langkah selanjutnya yang akan dilakukan pemkab. Kabag Hukum Pemkab Jember Ratno Cahyadi Sembodo masih enggan berkomentar terkait itu saat dikonfirmasi, petang kemarin.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/