alexametrics
24.1 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Gerbong Mutasi Dinilai Langgar Etika

Rencana Pengisian Ratusan Jabatan Jelang Pilkada

Mobile_AP_Rectangle 1

Dia juga mengatakan, usulan pengisian KSOTK 2020 dilakukan untuk memulihkan tatanan birokrasi di Jember. Ini akibat temuan pelanggaran penataan kelembagaan KSOTK yang tidak mematuhi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), serta pelanggaran merit sistem, sehingga berpotensi merusak tatanan birokrasi. “Jadi, memulihkan suatu tatanan memerlukan waktu, tahapan, serta situasi yang sifatnya mendesak karena waktu terus berjalan dan efek kerusakan terus berlanjut. Menunda hanya akan memperluas spektrum kerusakannya,” beber Mirfano.

Menanggapi rencana pemkab, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menilai, itu merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya rekomendasi Mendagri. Setelah pengembalian 366 pejabat, maka ada dampak setelahnya. “Dampak-dampak itu kan harus terus diproses. Termasuk usulan 700 itu, nanti untuk pembaruan KSOTK 2020. Termasuk juga PR untuk membahas APBD 2020 dan 2021,” ucapnya.

Halim menyebut, pasca-pengembalian 266 pegawai ke KSOTK 2016, maka sampai hari ini belum ada KSOTK 2020. Untuk itulah, dilakukan pengusulan pengisian KSOTK baru agar mendapat izin dari Mendagri. “Kepala inspektorat sudah menyampaikan. Setiap kebijakan, apalagi Mendagri sampai mengeluarkan rekom, pasti ada dampak. Salah satunya banyak pejabat yang kembali. Untuk mengisi yang kosong, perlu izin Mendagri agar definitif. Kalau Plt tidak perlu, karena sifatnya hanya sementara,” paparnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ditanya terkait rencana pengisian 700 KSOTK 2020 dikesankan sebagai langkah-langkah yang politis, Halim menegaskan, cara berpikir yang demikian terbalik. Dia pun mengajak berpikir jernih atas apa yang telah dialami di tubuh Pemkab Jember sampai KSOTK harus kembali ke masa lalu. Jika hal itu dipahami semua pihak, maka pengisian KSOTK 2020 menurutnya sebagai sebuah perbaikan di tubuh pemerintahan.

“Kalau cara berpikirnya begitu, maka harus melihat konteksnya. Pertama, yang melakukan (pengembalian dan usulan KSOTK, Red) mencalonkan atau tidak? Kan yang melaksanakan Plt Bupati Jember. Sementara Plt bupati tidak mencalonkan, sehingga tidak ada nuansa politis,” paparnya.

Halim pun melanjutkan, justru yang menuding ada nuansa politis patut dipertanyakan ada keberpihakan terhadap calon atau tidak. Alasan kedua, kata dia, waktu yang pas seperti disampaikan inspektorat adalah saat momen pilkada ini. Dia menuding, jika ada orang atau pejabat yang mengait-ngaitkan bahwa hal ini politis, mungkin dia adalah pejabat yang merasa dirugikan, sehingga seolah-olah ada unsur politisnya. “Padahal, ini dampak yang harus dituntaskan,” bebernya.

Kaitan dengan usulan pengisian KSOTK 2020, menurutnya, harus kembali pada peraturan hukum yang berlaku. Dalam UU Pilkada, memang tidak boleh dilakukan mutasi enam bulan sebelum penetapan calon. Akan tetapi, ada pengecualian bahwa mutasi boleh dilakukan dengan seizin menteri.

Dirinya justru melihat ada niat baik dari pemkab, terutama Plt bupati dan sekda. Dengan melaksanakan rekomendasi Mendagri itu, menurutnya sudah niat baik. Kalau nanti usulan pengisian KSOTK 2020 diizinkan, pihaknya akan mendukung kebijakan itu. “Karena itu langkah untuk menormalkan tatanan pemerintahan di Kabupaten Jember. Jadi, kami bukan saja mendukung, tetapi memberi support agar kemudian dilakukan akselerasi. Percepatan pengisian 700 pejabat dari 958 posisi KSOTK 2020 itu,” pungkas Halim.

- Advertisement -

Dia juga mengatakan, usulan pengisian KSOTK 2020 dilakukan untuk memulihkan tatanan birokrasi di Jember. Ini akibat temuan pelanggaran penataan kelembagaan KSOTK yang tidak mematuhi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), serta pelanggaran merit sistem, sehingga berpotensi merusak tatanan birokrasi. “Jadi, memulihkan suatu tatanan memerlukan waktu, tahapan, serta situasi yang sifatnya mendesak karena waktu terus berjalan dan efek kerusakan terus berlanjut. Menunda hanya akan memperluas spektrum kerusakannya,” beber Mirfano.

Menanggapi rencana pemkab, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menilai, itu merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya rekomendasi Mendagri. Setelah pengembalian 366 pejabat, maka ada dampak setelahnya. “Dampak-dampak itu kan harus terus diproses. Termasuk usulan 700 itu, nanti untuk pembaruan KSOTK 2020. Termasuk juga PR untuk membahas APBD 2020 dan 2021,” ucapnya.

Halim menyebut, pasca-pengembalian 266 pegawai ke KSOTK 2016, maka sampai hari ini belum ada KSOTK 2020. Untuk itulah, dilakukan pengusulan pengisian KSOTK baru agar mendapat izin dari Mendagri. “Kepala inspektorat sudah menyampaikan. Setiap kebijakan, apalagi Mendagri sampai mengeluarkan rekom, pasti ada dampak. Salah satunya banyak pejabat yang kembali. Untuk mengisi yang kosong, perlu izin Mendagri agar definitif. Kalau Plt tidak perlu, karena sifatnya hanya sementara,” paparnya.

Ditanya terkait rencana pengisian 700 KSOTK 2020 dikesankan sebagai langkah-langkah yang politis, Halim menegaskan, cara berpikir yang demikian terbalik. Dia pun mengajak berpikir jernih atas apa yang telah dialami di tubuh Pemkab Jember sampai KSOTK harus kembali ke masa lalu. Jika hal itu dipahami semua pihak, maka pengisian KSOTK 2020 menurutnya sebagai sebuah perbaikan di tubuh pemerintahan.

“Kalau cara berpikirnya begitu, maka harus melihat konteksnya. Pertama, yang melakukan (pengembalian dan usulan KSOTK, Red) mencalonkan atau tidak? Kan yang melaksanakan Plt Bupati Jember. Sementara Plt bupati tidak mencalonkan, sehingga tidak ada nuansa politis,” paparnya.

Halim pun melanjutkan, justru yang menuding ada nuansa politis patut dipertanyakan ada keberpihakan terhadap calon atau tidak. Alasan kedua, kata dia, waktu yang pas seperti disampaikan inspektorat adalah saat momen pilkada ini. Dia menuding, jika ada orang atau pejabat yang mengait-ngaitkan bahwa hal ini politis, mungkin dia adalah pejabat yang merasa dirugikan, sehingga seolah-olah ada unsur politisnya. “Padahal, ini dampak yang harus dituntaskan,” bebernya.

Kaitan dengan usulan pengisian KSOTK 2020, menurutnya, harus kembali pada peraturan hukum yang berlaku. Dalam UU Pilkada, memang tidak boleh dilakukan mutasi enam bulan sebelum penetapan calon. Akan tetapi, ada pengecualian bahwa mutasi boleh dilakukan dengan seizin menteri.

Dirinya justru melihat ada niat baik dari pemkab, terutama Plt bupati dan sekda. Dengan melaksanakan rekomendasi Mendagri itu, menurutnya sudah niat baik. Kalau nanti usulan pengisian KSOTK 2020 diizinkan, pihaknya akan mendukung kebijakan itu. “Karena itu langkah untuk menormalkan tatanan pemerintahan di Kabupaten Jember. Jadi, kami bukan saja mendukung, tetapi memberi support agar kemudian dilakukan akselerasi. Percepatan pengisian 700 pejabat dari 958 posisi KSOTK 2020 itu,” pungkas Halim.

Dia juga mengatakan, usulan pengisian KSOTK 2020 dilakukan untuk memulihkan tatanan birokrasi di Jember. Ini akibat temuan pelanggaran penataan kelembagaan KSOTK yang tidak mematuhi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), serta pelanggaran merit sistem, sehingga berpotensi merusak tatanan birokrasi. “Jadi, memulihkan suatu tatanan memerlukan waktu, tahapan, serta situasi yang sifatnya mendesak karena waktu terus berjalan dan efek kerusakan terus berlanjut. Menunda hanya akan memperluas spektrum kerusakannya,” beber Mirfano.

Menanggapi rencana pemkab, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menilai, itu merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya rekomendasi Mendagri. Setelah pengembalian 366 pejabat, maka ada dampak setelahnya. “Dampak-dampak itu kan harus terus diproses. Termasuk usulan 700 itu, nanti untuk pembaruan KSOTK 2020. Termasuk juga PR untuk membahas APBD 2020 dan 2021,” ucapnya.

Halim menyebut, pasca-pengembalian 266 pegawai ke KSOTK 2016, maka sampai hari ini belum ada KSOTK 2020. Untuk itulah, dilakukan pengusulan pengisian KSOTK baru agar mendapat izin dari Mendagri. “Kepala inspektorat sudah menyampaikan. Setiap kebijakan, apalagi Mendagri sampai mengeluarkan rekom, pasti ada dampak. Salah satunya banyak pejabat yang kembali. Untuk mengisi yang kosong, perlu izin Mendagri agar definitif. Kalau Plt tidak perlu, karena sifatnya hanya sementara,” paparnya.

Ditanya terkait rencana pengisian 700 KSOTK 2020 dikesankan sebagai langkah-langkah yang politis, Halim menegaskan, cara berpikir yang demikian terbalik. Dia pun mengajak berpikir jernih atas apa yang telah dialami di tubuh Pemkab Jember sampai KSOTK harus kembali ke masa lalu. Jika hal itu dipahami semua pihak, maka pengisian KSOTK 2020 menurutnya sebagai sebuah perbaikan di tubuh pemerintahan.

“Kalau cara berpikirnya begitu, maka harus melihat konteksnya. Pertama, yang melakukan (pengembalian dan usulan KSOTK, Red) mencalonkan atau tidak? Kan yang melaksanakan Plt Bupati Jember. Sementara Plt bupati tidak mencalonkan, sehingga tidak ada nuansa politis,” paparnya.

Halim pun melanjutkan, justru yang menuding ada nuansa politis patut dipertanyakan ada keberpihakan terhadap calon atau tidak. Alasan kedua, kata dia, waktu yang pas seperti disampaikan inspektorat adalah saat momen pilkada ini. Dia menuding, jika ada orang atau pejabat yang mengait-ngaitkan bahwa hal ini politis, mungkin dia adalah pejabat yang merasa dirugikan, sehingga seolah-olah ada unsur politisnya. “Padahal, ini dampak yang harus dituntaskan,” bebernya.

Kaitan dengan usulan pengisian KSOTK 2020, menurutnya, harus kembali pada peraturan hukum yang berlaku. Dalam UU Pilkada, memang tidak boleh dilakukan mutasi enam bulan sebelum penetapan calon. Akan tetapi, ada pengecualian bahwa mutasi boleh dilakukan dengan seizin menteri.

Dirinya justru melihat ada niat baik dari pemkab, terutama Plt bupati dan sekda. Dengan melaksanakan rekomendasi Mendagri itu, menurutnya sudah niat baik. Kalau nanti usulan pengisian KSOTK 2020 diizinkan, pihaknya akan mendukung kebijakan itu. “Karena itu langkah untuk menormalkan tatanan pemerintahan di Kabupaten Jember. Jadi, kami bukan saja mendukung, tetapi memberi support agar kemudian dilakukan akselerasi. Percepatan pengisian 700 pejabat dari 958 posisi KSOTK 2020 itu,” pungkas Halim.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/