alexametrics
23.6 C
Jember
Saturday, 25 June 2022

Gerbong Mutasi Dinilai Langgar Etika

Rencana Pengisian Ratusan Jabatan Jelang Pilkada

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemkab Jember terus menempuh usulan perombakan terhadap posisi dan jabatan para pegawai aparatur sipil negara (ASN). Rencana besar tersebut dilakukan untuk mengisi kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja (KSOTK) 2020, setelah pengembalian KSOTK 2016 rampung dilaksanakan, pekan lalu.

Nama-nama ASN yang diusulkan ada sekitar 700 orang dari 958 posisi KSOTK 2020. Rencana ini pun dibawa ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendapatkan izin. Apabila nanti pengisian KSOTK 2020 benar-benar diizinkan, maka 700 pegawai akan terkena arus perombakan.

Adanya rencana Pemkab Jember dikritik beberapa pihak. Salah satunya Husni Thamrin, pengacara yang tinggal di Jember. Pria yang sempat melaporkan Plt Bupati Jember ke Bawaslu pasca-pengembalian KSOTK 2016 ini memandang, rencana perombakan di tubuh pemkab tidak tepat dilakukan karena di akhir jabatan Plt bupati, serta menjelang Pilkada 2020.

Mobile_AP_Rectangle 2

Thamrin mengutip Pasal 71 Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Menurutnya, dalam ketentuan itu, bupati atau wakil bupati dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. Kendati begitu, perombakan ASN tetap bisa dilakukan dengan syarat ada persetujuan tertulis dari menteri.

Menurutnya, rencana pengisian KSOTK 2020 sangat tidak tepat. “Menurut kami, secara etika tidak elok dan tidak pantas. Apalagi, situasi Jember saat ini sedang dalam masa kampanye. Sebaiknya, rencana itu diundur dan dilakukan setelah pilkada selesai,” kata Thamrin.

Menurutnya, rencana tersebut penuh dengan nuansa politis. Disinyalir ada faktor suka dan tidak suka di balik rencana tersebut. “Lebih baik, di akhir tahun seperti ini, Pemkab Jember fokus pada pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan program akhir tahun,” ucapnya.

Sekretaris Daerah Pemkab Jember Mirfano menegaskan, rencana pengisian KSOTK dikirimkan hari ini (19/11). Mirfano berharap, pengisian 700 KSOTK untuk menduduki posisi 758 jabatan di KSOTK 2020 bisa terlaksana dengan baik. “Doakan semoga dalam sepuluh hari ini selesai,” paparnya.

Dia menepis soal anggapan adanya nuansa politis di balik gerbong mutasi ini. Mirfano beralasan, proses usulan pengisian KSOTK 2020 merupakan tindak lanjut setelah dilakukannya pengembalian sejumlah pejabat ke KSOTK 2016. “Mutasi dan pengisian jabatan ke KSOTK 2020 yang diusulkan, itu juga bagian dari rekomendasi hasil pemeriksaan khusus. Jadi itu merupakan tahapan lanjutan dari rekomendasi Mendagri,” ucapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemkab Jember terus menempuh usulan perombakan terhadap posisi dan jabatan para pegawai aparatur sipil negara (ASN). Rencana besar tersebut dilakukan untuk mengisi kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja (KSOTK) 2020, setelah pengembalian KSOTK 2016 rampung dilaksanakan, pekan lalu.

Nama-nama ASN yang diusulkan ada sekitar 700 orang dari 958 posisi KSOTK 2020. Rencana ini pun dibawa ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendapatkan izin. Apabila nanti pengisian KSOTK 2020 benar-benar diizinkan, maka 700 pegawai akan terkena arus perombakan.

Adanya rencana Pemkab Jember dikritik beberapa pihak. Salah satunya Husni Thamrin, pengacara yang tinggal di Jember. Pria yang sempat melaporkan Plt Bupati Jember ke Bawaslu pasca-pengembalian KSOTK 2016 ini memandang, rencana perombakan di tubuh pemkab tidak tepat dilakukan karena di akhir jabatan Plt bupati, serta menjelang Pilkada 2020.

Thamrin mengutip Pasal 71 Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Menurutnya, dalam ketentuan itu, bupati atau wakil bupati dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. Kendati begitu, perombakan ASN tetap bisa dilakukan dengan syarat ada persetujuan tertulis dari menteri.

Menurutnya, rencana pengisian KSOTK 2020 sangat tidak tepat. “Menurut kami, secara etika tidak elok dan tidak pantas. Apalagi, situasi Jember saat ini sedang dalam masa kampanye. Sebaiknya, rencana itu diundur dan dilakukan setelah pilkada selesai,” kata Thamrin.

Menurutnya, rencana tersebut penuh dengan nuansa politis. Disinyalir ada faktor suka dan tidak suka di balik rencana tersebut. “Lebih baik, di akhir tahun seperti ini, Pemkab Jember fokus pada pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan program akhir tahun,” ucapnya.

Sekretaris Daerah Pemkab Jember Mirfano menegaskan, rencana pengisian KSOTK dikirimkan hari ini (19/11). Mirfano berharap, pengisian 700 KSOTK untuk menduduki posisi 758 jabatan di KSOTK 2020 bisa terlaksana dengan baik. “Doakan semoga dalam sepuluh hari ini selesai,” paparnya.

Dia menepis soal anggapan adanya nuansa politis di balik gerbong mutasi ini. Mirfano beralasan, proses usulan pengisian KSOTK 2020 merupakan tindak lanjut setelah dilakukannya pengembalian sejumlah pejabat ke KSOTK 2016. “Mutasi dan pengisian jabatan ke KSOTK 2020 yang diusulkan, itu juga bagian dari rekomendasi hasil pemeriksaan khusus. Jadi itu merupakan tahapan lanjutan dari rekomendasi Mendagri,” ucapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemkab Jember terus menempuh usulan perombakan terhadap posisi dan jabatan para pegawai aparatur sipil negara (ASN). Rencana besar tersebut dilakukan untuk mengisi kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja (KSOTK) 2020, setelah pengembalian KSOTK 2016 rampung dilaksanakan, pekan lalu.

Nama-nama ASN yang diusulkan ada sekitar 700 orang dari 958 posisi KSOTK 2020. Rencana ini pun dibawa ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendapatkan izin. Apabila nanti pengisian KSOTK 2020 benar-benar diizinkan, maka 700 pegawai akan terkena arus perombakan.

Adanya rencana Pemkab Jember dikritik beberapa pihak. Salah satunya Husni Thamrin, pengacara yang tinggal di Jember. Pria yang sempat melaporkan Plt Bupati Jember ke Bawaslu pasca-pengembalian KSOTK 2016 ini memandang, rencana perombakan di tubuh pemkab tidak tepat dilakukan karena di akhir jabatan Plt bupati, serta menjelang Pilkada 2020.

Thamrin mengutip Pasal 71 Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Menurutnya, dalam ketentuan itu, bupati atau wakil bupati dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. Kendati begitu, perombakan ASN tetap bisa dilakukan dengan syarat ada persetujuan tertulis dari menteri.

Menurutnya, rencana pengisian KSOTK 2020 sangat tidak tepat. “Menurut kami, secara etika tidak elok dan tidak pantas. Apalagi, situasi Jember saat ini sedang dalam masa kampanye. Sebaiknya, rencana itu diundur dan dilakukan setelah pilkada selesai,” kata Thamrin.

Menurutnya, rencana tersebut penuh dengan nuansa politis. Disinyalir ada faktor suka dan tidak suka di balik rencana tersebut. “Lebih baik, di akhir tahun seperti ini, Pemkab Jember fokus pada pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan program akhir tahun,” ucapnya.

Sekretaris Daerah Pemkab Jember Mirfano menegaskan, rencana pengisian KSOTK dikirimkan hari ini (19/11). Mirfano berharap, pengisian 700 KSOTK untuk menduduki posisi 758 jabatan di KSOTK 2020 bisa terlaksana dengan baik. “Doakan semoga dalam sepuluh hari ini selesai,” paparnya.

Dia menepis soal anggapan adanya nuansa politis di balik gerbong mutasi ini. Mirfano beralasan, proses usulan pengisian KSOTK 2020 merupakan tindak lanjut setelah dilakukannya pengembalian sejumlah pejabat ke KSOTK 2016. “Mutasi dan pengisian jabatan ke KSOTK 2020 yang diusulkan, itu juga bagian dari rekomendasi hasil pemeriksaan khusus. Jadi itu merupakan tahapan lanjutan dari rekomendasi Mendagri,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/