alexametrics
23.4 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Tindak Tegas Truk “Bodong” Dengan Ini

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Keberadaan armada angkutan berat yang menunggak pajak terus mendapat sorotan. Bahkan ada yang meminta, pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah selayaknya melakukan evaluasi dan menindak seluruh kendaraan yang tidak membayar pajak, tidak memperpanjang surat kendaraan, maupun yang mengangkut muatan melebihi tonase. Sebab, bila dibiarkan, maka hal itu akan merugikan masyarakat luas, termasuk merugikan pemerintah.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur M Satib menyampaikan, keberadaan kendaraan truk sempat menjadi bahasan di tingkat provinsi. Di mana, ada banyak truk bertonase berat yang sulit diketahui karena tidak adanya jembatan timbang. Apakah muatannya melebihi ketentuan atau melebihi kekuatan kendaraan kini sering terabaikan? “Kendaraan yang jalannya sangat pelan di jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten itu saja sangat merugikan banyak pihak. Dengan dinas terkait, ini sempat kami bahas agar ada penindakan tegas,” kata Satib.

Truk tebu misalnya, menurut Satib, juga dapat diprediksi apakah melebihi tonase atau tidak. Di sejumlah tempat, truk tebu memang kerap terguling dan mengganggu banyak pengendara. “Ini perlu tindakan agar truk tidak dipaksakan mengangkut barang yang melebihi muatan,” ucapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Di sisi lain, Satib juga menyebut, banyak truk tebu yang tidak membayar pajak kendaraan, serta surat-suratnya tidak diperpanjang. “Kebetulan kalau pajak tidak di komisi saya. Tetapi, dalam bahasan mitra kerja kami dengan Dishub, hal ini saling terkait. Bagaimanapun, semua kendaraan secara umum wajib bayar pajak, termasuk truk tebu,” jelasnya.

Mantan Ketua DPC Partai Gerindra Jember itu menyatakan, perlu ada tindakan tegas dari sejumlah instansi terkait dengan semangat memberi pembinaan, memberi efek jera, serta penertiban demi kepentingan umum. Truk tebu maupun kendaraan besar pada umumnya, wajib bayar pajak dan tidak merugikan pengendara lain saat di jalan. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka pemerintah akan rugi pajak, mengganggu pengendara lain, serta aspal terus merotol akibat tonase yang berlebihan.

Dengan demikian, instansi terkait diharapkan bersinergi untuk menindaknya. “Bapenda, Dishub, serta kepolisian bisa turun melakukan operasi bersama. Jadi, sekali menindak, semua tertangani. Baik urusan pajaknya, gangguannya, maupun pelanggarannya,” ucap Satib.

Pembinaan dan penertiban melalui operasi gabungan itu pun dapat dilakukan secara berkala. Misalnya sebulan sekali, tiga bulan, atau paling tidak sekali atau dua kali dalam setahun. “Kalau operasi gabungan digalakkan, truk tebu yang sudah mati pelat nomornya akan mikir ulang untuk jalan. Dengan begitu, mereka dibina agar mengurus surat dan membayar pajak,” pungkas Satib.

Beri Punishment

Banyaknya truk muatan tebu yang menunggak pajak dan dalam beberapa tahun menyebabkan adanya lost tax. Hal ini berpotensi terjadi selisih antara penerimaan pajak dengan kebutuhan anggaran. Imbasnya, pendapatan asli daerah (PAD) bisa mengalami penurunan. Dalam jangka panjang, bisa menghambat pembangunan.

Pakar ekonomi makro sekaligus ahli perpajakan Universitas Jember (Unej), Ciplis Gema Qoriah, memaparkan, jika potensi pajak daerah berkurang, maka jember masih membutuhkan suntikan pajak dari pusat. “Ketergantungannya akan besar karena PAD berkurang dari kendaraan yang tidak membayar pajak,” ungkap Ciplis, kemarin (16/10).

Menurut dia, ada dua faktor yang menyebabkan seseorang atau pihak tertentu enggan membayar pajak. Pertama, adanya keinginan untuk tidak mengurangi disposable income (pendapatan yang siap dibelanjakan). Faktor ini umum terjadi di tataran pengusaha daerah hingga skala nasional. Biasanya keuntungan perusahaan tersebut akan diparkir di negara lain yang lebih aman pengaturan keuangannya. “Bisa jadi masyarakat kurang percaya dengan pengelolaan pajak negara. Sehingga lebih baik memarkir keuntungan di negara lain yang lebih aman,” tutur dosen Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unej itu.

Kedua, dia menambahkan, adanya keinginan untuk bisa menambah modal dari pajak yang seharusnya dibayarkan. Sehingga yang bersangkutan tidak lagi mengutang untuk menambah jumlah produksi. Untuk mengatasi itu, dia menyarankan, pemerintah dan aparat penegak hukum harus berkolaborasi untuk menciptakan masyarakat tertib membayar pajak. Salah satunya adalah melakukan integrasi data secara elektronik, pemutakhiran data antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan samsat.

- Advertisement -

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Keberadaan armada angkutan berat yang menunggak pajak terus mendapat sorotan. Bahkan ada yang meminta, pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah selayaknya melakukan evaluasi dan menindak seluruh kendaraan yang tidak membayar pajak, tidak memperpanjang surat kendaraan, maupun yang mengangkut muatan melebihi tonase. Sebab, bila dibiarkan, maka hal itu akan merugikan masyarakat luas, termasuk merugikan pemerintah.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur M Satib menyampaikan, keberadaan kendaraan truk sempat menjadi bahasan di tingkat provinsi. Di mana, ada banyak truk bertonase berat yang sulit diketahui karena tidak adanya jembatan timbang. Apakah muatannya melebihi ketentuan atau melebihi kekuatan kendaraan kini sering terabaikan? “Kendaraan yang jalannya sangat pelan di jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten itu saja sangat merugikan banyak pihak. Dengan dinas terkait, ini sempat kami bahas agar ada penindakan tegas,” kata Satib.

Truk tebu misalnya, menurut Satib, juga dapat diprediksi apakah melebihi tonase atau tidak. Di sejumlah tempat, truk tebu memang kerap terguling dan mengganggu banyak pengendara. “Ini perlu tindakan agar truk tidak dipaksakan mengangkut barang yang melebihi muatan,” ucapnya.

Di sisi lain, Satib juga menyebut, banyak truk tebu yang tidak membayar pajak kendaraan, serta surat-suratnya tidak diperpanjang. “Kebetulan kalau pajak tidak di komisi saya. Tetapi, dalam bahasan mitra kerja kami dengan Dishub, hal ini saling terkait. Bagaimanapun, semua kendaraan secara umum wajib bayar pajak, termasuk truk tebu,” jelasnya.

Mantan Ketua DPC Partai Gerindra Jember itu menyatakan, perlu ada tindakan tegas dari sejumlah instansi terkait dengan semangat memberi pembinaan, memberi efek jera, serta penertiban demi kepentingan umum. Truk tebu maupun kendaraan besar pada umumnya, wajib bayar pajak dan tidak merugikan pengendara lain saat di jalan. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka pemerintah akan rugi pajak, mengganggu pengendara lain, serta aspal terus merotol akibat tonase yang berlebihan.

Dengan demikian, instansi terkait diharapkan bersinergi untuk menindaknya. “Bapenda, Dishub, serta kepolisian bisa turun melakukan operasi bersama. Jadi, sekali menindak, semua tertangani. Baik urusan pajaknya, gangguannya, maupun pelanggarannya,” ucap Satib.

Pembinaan dan penertiban melalui operasi gabungan itu pun dapat dilakukan secara berkala. Misalnya sebulan sekali, tiga bulan, atau paling tidak sekali atau dua kali dalam setahun. “Kalau operasi gabungan digalakkan, truk tebu yang sudah mati pelat nomornya akan mikir ulang untuk jalan. Dengan begitu, mereka dibina agar mengurus surat dan membayar pajak,” pungkas Satib.

Beri Punishment

Banyaknya truk muatan tebu yang menunggak pajak dan dalam beberapa tahun menyebabkan adanya lost tax. Hal ini berpotensi terjadi selisih antara penerimaan pajak dengan kebutuhan anggaran. Imbasnya, pendapatan asli daerah (PAD) bisa mengalami penurunan. Dalam jangka panjang, bisa menghambat pembangunan.

Pakar ekonomi makro sekaligus ahli perpajakan Universitas Jember (Unej), Ciplis Gema Qoriah, memaparkan, jika potensi pajak daerah berkurang, maka jember masih membutuhkan suntikan pajak dari pusat. “Ketergantungannya akan besar karena PAD berkurang dari kendaraan yang tidak membayar pajak,” ungkap Ciplis, kemarin (16/10).

Menurut dia, ada dua faktor yang menyebabkan seseorang atau pihak tertentu enggan membayar pajak. Pertama, adanya keinginan untuk tidak mengurangi disposable income (pendapatan yang siap dibelanjakan). Faktor ini umum terjadi di tataran pengusaha daerah hingga skala nasional. Biasanya keuntungan perusahaan tersebut akan diparkir di negara lain yang lebih aman pengaturan keuangannya. “Bisa jadi masyarakat kurang percaya dengan pengelolaan pajak negara. Sehingga lebih baik memarkir keuntungan di negara lain yang lebih aman,” tutur dosen Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unej itu.

Kedua, dia menambahkan, adanya keinginan untuk bisa menambah modal dari pajak yang seharusnya dibayarkan. Sehingga yang bersangkutan tidak lagi mengutang untuk menambah jumlah produksi. Untuk mengatasi itu, dia menyarankan, pemerintah dan aparat penegak hukum harus berkolaborasi untuk menciptakan masyarakat tertib membayar pajak. Salah satunya adalah melakukan integrasi data secara elektronik, pemutakhiran data antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan samsat.

SUMBERSARI, RADARJEMBER.ID – Keberadaan armada angkutan berat yang menunggak pajak terus mendapat sorotan. Bahkan ada yang meminta, pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah selayaknya melakukan evaluasi dan menindak seluruh kendaraan yang tidak membayar pajak, tidak memperpanjang surat kendaraan, maupun yang mengangkut muatan melebihi tonase. Sebab, bila dibiarkan, maka hal itu akan merugikan masyarakat luas, termasuk merugikan pemerintah.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur M Satib menyampaikan, keberadaan kendaraan truk sempat menjadi bahasan di tingkat provinsi. Di mana, ada banyak truk bertonase berat yang sulit diketahui karena tidak adanya jembatan timbang. Apakah muatannya melebihi ketentuan atau melebihi kekuatan kendaraan kini sering terabaikan? “Kendaraan yang jalannya sangat pelan di jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten itu saja sangat merugikan banyak pihak. Dengan dinas terkait, ini sempat kami bahas agar ada penindakan tegas,” kata Satib.

Truk tebu misalnya, menurut Satib, juga dapat diprediksi apakah melebihi tonase atau tidak. Di sejumlah tempat, truk tebu memang kerap terguling dan mengganggu banyak pengendara. “Ini perlu tindakan agar truk tidak dipaksakan mengangkut barang yang melebihi muatan,” ucapnya.

Di sisi lain, Satib juga menyebut, banyak truk tebu yang tidak membayar pajak kendaraan, serta surat-suratnya tidak diperpanjang. “Kebetulan kalau pajak tidak di komisi saya. Tetapi, dalam bahasan mitra kerja kami dengan Dishub, hal ini saling terkait. Bagaimanapun, semua kendaraan secara umum wajib bayar pajak, termasuk truk tebu,” jelasnya.

Mantan Ketua DPC Partai Gerindra Jember itu menyatakan, perlu ada tindakan tegas dari sejumlah instansi terkait dengan semangat memberi pembinaan, memberi efek jera, serta penertiban demi kepentingan umum. Truk tebu maupun kendaraan besar pada umumnya, wajib bayar pajak dan tidak merugikan pengendara lain saat di jalan. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka pemerintah akan rugi pajak, mengganggu pengendara lain, serta aspal terus merotol akibat tonase yang berlebihan.

Dengan demikian, instansi terkait diharapkan bersinergi untuk menindaknya. “Bapenda, Dishub, serta kepolisian bisa turun melakukan operasi bersama. Jadi, sekali menindak, semua tertangani. Baik urusan pajaknya, gangguannya, maupun pelanggarannya,” ucap Satib.

Pembinaan dan penertiban melalui operasi gabungan itu pun dapat dilakukan secara berkala. Misalnya sebulan sekali, tiga bulan, atau paling tidak sekali atau dua kali dalam setahun. “Kalau operasi gabungan digalakkan, truk tebu yang sudah mati pelat nomornya akan mikir ulang untuk jalan. Dengan begitu, mereka dibina agar mengurus surat dan membayar pajak,” pungkas Satib.

Beri Punishment

Banyaknya truk muatan tebu yang menunggak pajak dan dalam beberapa tahun menyebabkan adanya lost tax. Hal ini berpotensi terjadi selisih antara penerimaan pajak dengan kebutuhan anggaran. Imbasnya, pendapatan asli daerah (PAD) bisa mengalami penurunan. Dalam jangka panjang, bisa menghambat pembangunan.

Pakar ekonomi makro sekaligus ahli perpajakan Universitas Jember (Unej), Ciplis Gema Qoriah, memaparkan, jika potensi pajak daerah berkurang, maka jember masih membutuhkan suntikan pajak dari pusat. “Ketergantungannya akan besar karena PAD berkurang dari kendaraan yang tidak membayar pajak,” ungkap Ciplis, kemarin (16/10).

Menurut dia, ada dua faktor yang menyebabkan seseorang atau pihak tertentu enggan membayar pajak. Pertama, adanya keinginan untuk tidak mengurangi disposable income (pendapatan yang siap dibelanjakan). Faktor ini umum terjadi di tataran pengusaha daerah hingga skala nasional. Biasanya keuntungan perusahaan tersebut akan diparkir di negara lain yang lebih aman pengaturan keuangannya. “Bisa jadi masyarakat kurang percaya dengan pengelolaan pajak negara. Sehingga lebih baik memarkir keuntungan di negara lain yang lebih aman,” tutur dosen Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unej itu.

Kedua, dia menambahkan, adanya keinginan untuk bisa menambah modal dari pajak yang seharusnya dibayarkan. Sehingga yang bersangkutan tidak lagi mengutang untuk menambah jumlah produksi. Untuk mengatasi itu, dia menyarankan, pemerintah dan aparat penegak hukum harus berkolaborasi untuk menciptakan masyarakat tertib membayar pajak. Salah satunya adalah melakukan integrasi data secara elektronik, pemutakhiran data antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan samsat.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/