alexametrics
30.6 C
Jember
Sunday, 23 January 2022

Persaingan ASN Jember Duduki Jabatan di OPD, Ada yang Daftar Ganda ?

Tiga OPD Batal Open Bidding “Untuk Inspektorat harus mendapatkan izin Mendagri, sehingga tidak dapat diikutkan bersama.” Yuli Witono - Ketua Pansel Open Bidding

Mobile_AP_Rectangle 1

KEPATIHAN, RADARJEMBER.ID – Open bidding atau lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) untuk eselon II di lingkungan Pemkab Jember terus dilangsungkan. Setelah pendaftaran dan pemeriksaan administrasi dilakukan, panitia seleksi (pansel) memutuskan dua hal penting. Pertama, hanya 12 dari 15 organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilanjutkan. Kedua, tahapan mulai memasuki penelusuran rekam jejak.

Ketua Tim Pansel Yuli Witono menyampaikan, keputusan pembatalan tiga OPD tersebut karena ada beberapa hal. Di antaranya, ada sejumlah nama yang tidak memenuhi persyaratan, ada OPD yang minim pendaftar, dan diketahui ada dua OPD yang ternyata pendaftarnya adalah orang yang sama.

Menurut dia, ketiga OPD itu adalah Inspektorat, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA). “Untuk Inspektorat harus mendapatkan izin Mendagri, sehingga tidak dapat diikutkan bersama,” kata Yuli, kemarin (18/10).

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara itu, untuk DKP diurungkan karena minim pendaftar alias tidak memenuhi syarat minimal. Dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE MenPANRB) Nomor 52 Tahun 2020 serta SE Mendagri Nomor 800 Tahun 2020, syarat minimal untuk bisa dilakukan seleksi yakni dua orang pendaftar.

Sementara itu, untuk Dinas PUBMSDA diputus diurungkan karena pendaftar di OPD tersebut sama dengan PNS yang mendaftar ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK). “Pendaftar di PU Bina Marga juga mendaftar di Cipta Karya. Setelah melihat kesiapan administrasinya, dari sisi administratif pendaftar lebih siap di Cipta Karya. Sehingga, kami putuskan untuk meneruskan Cipta Karya dan mengurungkan Bina Marga,” jelasnya. Apabila PU Bina Marga juga diteruskan, maka persaingan pun tidak akan terjadi.

Sementara itu, tahapan seleksi kini memasuki penelusuran rekam jejak. Sedikitnya ada 38 PNS eselon II yang akan bersaing untuk menduduki posisi kepala dinas, kepala badan, atau setingkat dengan itu. Pada tahapan ini, warga Jember bisa menyampaikan aspirasinya atau melayangkan surat laporan mengenai sosok para calon pejabat tersebut. Yuli menegaskan, pansel akan memeriksa detail setiap pengaduan yang masuk, sehingga PNS yang terpilih menjadi pimpinan OPD nantinya benar-benar yang kredibel.

- Advertisement -

KEPATIHAN, RADARJEMBER.ID – Open bidding atau lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) untuk eselon II di lingkungan Pemkab Jember terus dilangsungkan. Setelah pendaftaran dan pemeriksaan administrasi dilakukan, panitia seleksi (pansel) memutuskan dua hal penting. Pertama, hanya 12 dari 15 organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilanjutkan. Kedua, tahapan mulai memasuki penelusuran rekam jejak.

Ketua Tim Pansel Yuli Witono menyampaikan, keputusan pembatalan tiga OPD tersebut karena ada beberapa hal. Di antaranya, ada sejumlah nama yang tidak memenuhi persyaratan, ada OPD yang minim pendaftar, dan diketahui ada dua OPD yang ternyata pendaftarnya adalah orang yang sama.

Menurut dia, ketiga OPD itu adalah Inspektorat, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA). “Untuk Inspektorat harus mendapatkan izin Mendagri, sehingga tidak dapat diikutkan bersama,” kata Yuli, kemarin (18/10).

Sementara itu, untuk DKP diurungkan karena minim pendaftar alias tidak memenuhi syarat minimal. Dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE MenPANRB) Nomor 52 Tahun 2020 serta SE Mendagri Nomor 800 Tahun 2020, syarat minimal untuk bisa dilakukan seleksi yakni dua orang pendaftar.

Sementara itu, untuk Dinas PUBMSDA diputus diurungkan karena pendaftar di OPD tersebut sama dengan PNS yang mendaftar ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK). “Pendaftar di PU Bina Marga juga mendaftar di Cipta Karya. Setelah melihat kesiapan administrasinya, dari sisi administratif pendaftar lebih siap di Cipta Karya. Sehingga, kami putuskan untuk meneruskan Cipta Karya dan mengurungkan Bina Marga,” jelasnya. Apabila PU Bina Marga juga diteruskan, maka persaingan pun tidak akan terjadi.

Sementara itu, tahapan seleksi kini memasuki penelusuran rekam jejak. Sedikitnya ada 38 PNS eselon II yang akan bersaing untuk menduduki posisi kepala dinas, kepala badan, atau setingkat dengan itu. Pada tahapan ini, warga Jember bisa menyampaikan aspirasinya atau melayangkan surat laporan mengenai sosok para calon pejabat tersebut. Yuli menegaskan, pansel akan memeriksa detail setiap pengaduan yang masuk, sehingga PNS yang terpilih menjadi pimpinan OPD nantinya benar-benar yang kredibel.

KEPATIHAN, RADARJEMBER.ID – Open bidding atau lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) untuk eselon II di lingkungan Pemkab Jember terus dilangsungkan. Setelah pendaftaran dan pemeriksaan administrasi dilakukan, panitia seleksi (pansel) memutuskan dua hal penting. Pertama, hanya 12 dari 15 organisasi perangkat daerah (OPD) yang dilanjutkan. Kedua, tahapan mulai memasuki penelusuran rekam jejak.

Ketua Tim Pansel Yuli Witono menyampaikan, keputusan pembatalan tiga OPD tersebut karena ada beberapa hal. Di antaranya, ada sejumlah nama yang tidak memenuhi persyaratan, ada OPD yang minim pendaftar, dan diketahui ada dua OPD yang ternyata pendaftarnya adalah orang yang sama.

Menurut dia, ketiga OPD itu adalah Inspektorat, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSDA). “Untuk Inspektorat harus mendapatkan izin Mendagri, sehingga tidak dapat diikutkan bersama,” kata Yuli, kemarin (18/10).

Sementara itu, untuk DKP diurungkan karena minim pendaftar alias tidak memenuhi syarat minimal. Dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE MenPANRB) Nomor 52 Tahun 2020 serta SE Mendagri Nomor 800 Tahun 2020, syarat minimal untuk bisa dilakukan seleksi yakni dua orang pendaftar.

Sementara itu, untuk Dinas PUBMSDA diputus diurungkan karena pendaftar di OPD tersebut sama dengan PNS yang mendaftar ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK). “Pendaftar di PU Bina Marga juga mendaftar di Cipta Karya. Setelah melihat kesiapan administrasinya, dari sisi administratif pendaftar lebih siap di Cipta Karya. Sehingga, kami putuskan untuk meneruskan Cipta Karya dan mengurungkan Bina Marga,” jelasnya. Apabila PU Bina Marga juga diteruskan, maka persaingan pun tidak akan terjadi.

Sementara itu, tahapan seleksi kini memasuki penelusuran rekam jejak. Sedikitnya ada 38 PNS eselon II yang akan bersaing untuk menduduki posisi kepala dinas, kepala badan, atau setingkat dengan itu. Pada tahapan ini, warga Jember bisa menyampaikan aspirasinya atau melayangkan surat laporan mengenai sosok para calon pejabat tersebut. Yuli menegaskan, pansel akan memeriksa detail setiap pengaduan yang masuk, sehingga PNS yang terpilih menjadi pimpinan OPD nantinya benar-benar yang kredibel.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca