alexametrics
23 C
Jember
Thursday, 11 August 2022

Rampungkan Jalan, RTH Belakangan

Mobile_AP_Rectangle 1

Area eks pertokoan Jompo di Jalan Sultan Agung mulai dibangun. Namun, pembangunannya bukan kewenangan pemerintah kabupaten, melainkan provinsi dan pusat. Sebab, jalan besar yang menjadi akses vital itu merupakan jalan nasional yang menjadi urusan pemerintah pusat. Sementara, sempadan Sungai Jompo yang turut ambrol akibat insiden yang terjadi awal Maret ini menjadi wilayah pemerintah provinsi. Lalu, apa peran pemerintah daerah dalam pembangunan dan penataan kawasan itu?

Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief mengatakan, karena sempadan sungai menjadi urusan provinsi, maka penggarapannya juga dikerjakan oleh pihak provinsi. Rencananya, area tersebut akan dikembalikan ke fungsi semula sebagai jalan. “Perbaikan saat ini sudah dilakukan dengan langkah-langkah pembersihan,” terangnya.

Muqit menerangkan, jalan itu akan kembali seperti asal dengan lebar 25 meter. Mulai dari sisi utara hingga ke selatan. Sedangkan untuk pembatas jalan, sementara akan digeser sekitar tiga meter ke arah utara untuk tempat material dan masuknya alat berat. Dampaknya, Jalan Sultan Agung akan menjadi lebih sempit. Sehingga aktivitas proyek itu diperkirakan bakal mengubah arus lalu lintas sekitar.

Mobile_AP_Rectangle 2

Di sinilah peran pemkab dalam pembangunan itu. Muqit menerangkan, Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Jember dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Jember akan melakukan rekayasa lalu lintas. “Model parkir yang serong akan kami ubah menjadi lurus dan terbatas. Supaya jalan itu bisa dilalui pengendara lain,” terangnya.

Sementara itu, terkait dengan perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) akan dikesampingkan. Sebab, pihaknya bakal merampungkan pembangunan jalan lebih dulu. Meski ada saran dari pihak BBPJN bahwa nanti akan dijadikan ruang terbuka hijau atau apa pun. “Tapi yang jelas, tidak boleh ada bangunan permanen dan semipermanen di area eks pertokoan Jompo,” tegasnya.

Dia berharap, pengalaman masa lalu jangan sampai terulang lagi. Sebab, jalan tersebut merupakan jalan nasional yang digunakan banyak kendaraan. “Pekerjaan ini diselesaikan dulu, baru merekayasa dan melangkah apa yang seharusnya dilakukan ke depan. Jadi, tidak sekadar menyelesaikan bangunan, tapi juga menambah keindahan bangunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Plt bupati mengungkapkan, proyek tersebut bakal dirampungkan selama sembilan bulan penggarapan. Pengerjaannya baru tuntas 2021 mendatang. Tahun ini fokus pada pembersihan dan membangun fondasi. Sedangkan untuk tahun 2021, baru menggarap dinding penahan tanah, memasang beton, dan merapikan jalan.

- Advertisement -

Area eks pertokoan Jompo di Jalan Sultan Agung mulai dibangun. Namun, pembangunannya bukan kewenangan pemerintah kabupaten, melainkan provinsi dan pusat. Sebab, jalan besar yang menjadi akses vital itu merupakan jalan nasional yang menjadi urusan pemerintah pusat. Sementara, sempadan Sungai Jompo yang turut ambrol akibat insiden yang terjadi awal Maret ini menjadi wilayah pemerintah provinsi. Lalu, apa peran pemerintah daerah dalam pembangunan dan penataan kawasan itu?

Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief mengatakan, karena sempadan sungai menjadi urusan provinsi, maka penggarapannya juga dikerjakan oleh pihak provinsi. Rencananya, area tersebut akan dikembalikan ke fungsi semula sebagai jalan. “Perbaikan saat ini sudah dilakukan dengan langkah-langkah pembersihan,” terangnya.

Muqit menerangkan, jalan itu akan kembali seperti asal dengan lebar 25 meter. Mulai dari sisi utara hingga ke selatan. Sedangkan untuk pembatas jalan, sementara akan digeser sekitar tiga meter ke arah utara untuk tempat material dan masuknya alat berat. Dampaknya, Jalan Sultan Agung akan menjadi lebih sempit. Sehingga aktivitas proyek itu diperkirakan bakal mengubah arus lalu lintas sekitar.

Di sinilah peran pemkab dalam pembangunan itu. Muqit menerangkan, Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Jember dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Jember akan melakukan rekayasa lalu lintas. “Model parkir yang serong akan kami ubah menjadi lurus dan terbatas. Supaya jalan itu bisa dilalui pengendara lain,” terangnya.

Sementara itu, terkait dengan perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) akan dikesampingkan. Sebab, pihaknya bakal merampungkan pembangunan jalan lebih dulu. Meski ada saran dari pihak BBPJN bahwa nanti akan dijadikan ruang terbuka hijau atau apa pun. “Tapi yang jelas, tidak boleh ada bangunan permanen dan semipermanen di area eks pertokoan Jompo,” tegasnya.

Dia berharap, pengalaman masa lalu jangan sampai terulang lagi. Sebab, jalan tersebut merupakan jalan nasional yang digunakan banyak kendaraan. “Pekerjaan ini diselesaikan dulu, baru merekayasa dan melangkah apa yang seharusnya dilakukan ke depan. Jadi, tidak sekadar menyelesaikan bangunan, tapi juga menambah keindahan bangunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Plt bupati mengungkapkan, proyek tersebut bakal dirampungkan selama sembilan bulan penggarapan. Pengerjaannya baru tuntas 2021 mendatang. Tahun ini fokus pada pembersihan dan membangun fondasi. Sedangkan untuk tahun 2021, baru menggarap dinding penahan tanah, memasang beton, dan merapikan jalan.

Area eks pertokoan Jompo di Jalan Sultan Agung mulai dibangun. Namun, pembangunannya bukan kewenangan pemerintah kabupaten, melainkan provinsi dan pusat. Sebab, jalan besar yang menjadi akses vital itu merupakan jalan nasional yang menjadi urusan pemerintah pusat. Sementara, sempadan Sungai Jompo yang turut ambrol akibat insiden yang terjadi awal Maret ini menjadi wilayah pemerintah provinsi. Lalu, apa peran pemerintah daerah dalam pembangunan dan penataan kawasan itu?

Plt Bupati Jember Abdul Muqit Arief mengatakan, karena sempadan sungai menjadi urusan provinsi, maka penggarapannya juga dikerjakan oleh pihak provinsi. Rencananya, area tersebut akan dikembalikan ke fungsi semula sebagai jalan. “Perbaikan saat ini sudah dilakukan dengan langkah-langkah pembersihan,” terangnya.

Muqit menerangkan, jalan itu akan kembali seperti asal dengan lebar 25 meter. Mulai dari sisi utara hingga ke selatan. Sedangkan untuk pembatas jalan, sementara akan digeser sekitar tiga meter ke arah utara untuk tempat material dan masuknya alat berat. Dampaknya, Jalan Sultan Agung akan menjadi lebih sempit. Sehingga aktivitas proyek itu diperkirakan bakal mengubah arus lalu lintas sekitar.

Di sinilah peran pemkab dalam pembangunan itu. Muqit menerangkan, Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Jember dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Jember akan melakukan rekayasa lalu lintas. “Model parkir yang serong akan kami ubah menjadi lurus dan terbatas. Supaya jalan itu bisa dilalui pengendara lain,” terangnya.

Sementara itu, terkait dengan perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) akan dikesampingkan. Sebab, pihaknya bakal merampungkan pembangunan jalan lebih dulu. Meski ada saran dari pihak BBPJN bahwa nanti akan dijadikan ruang terbuka hijau atau apa pun. “Tapi yang jelas, tidak boleh ada bangunan permanen dan semipermanen di area eks pertokoan Jompo,” tegasnya.

Dia berharap, pengalaman masa lalu jangan sampai terulang lagi. Sebab, jalan tersebut merupakan jalan nasional yang digunakan banyak kendaraan. “Pekerjaan ini diselesaikan dulu, baru merekayasa dan melangkah apa yang seharusnya dilakukan ke depan. Jadi, tidak sekadar menyelesaikan bangunan, tapi juga menambah keindahan bangunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Plt bupati mengungkapkan, proyek tersebut bakal dirampungkan selama sembilan bulan penggarapan. Pengerjaannya baru tuntas 2021 mendatang. Tahun ini fokus pada pembersihan dan membangun fondasi. Sedangkan untuk tahun 2021, baru menggarap dinding penahan tanah, memasang beton, dan merapikan jalan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/