alexametrics
23.1 C
Jember
Monday, 27 June 2022

Ben Jembar Dalane

Tujuh bulan pascaambruk, pembangunan kawasan eks pertokoan Jompo belum juga kelar. Pemerintah dinilai lamban mengembalikan fungsi jalan seperti semula. Apalagi, pembangunannya bakal memakan waktu lebih dari sembilan bulan ke depan. Wajar jika publik bertanya, apa sebenarnya yang dilakukan pemerintah?

Mobile_AP_Rectangle 1

Malam itu, Ashari sedang mengatur lalu lalang mobil yang hendak parkir di kawasan depan pertokoan Jalan Samanhudi. Ia kewalahan mengatur pengendara yang menerobos jalan menuju arah Jalan Sultan Agung. Jika arus lalu lintas tak diatur, dia justru khawatir kendaraan yang melanggar tersebut bakal adu moncong dengan kendaraan lain yang melaju dari arah berlawanan.

Tak hanya itu, satu dua kali juru parkir di kawasan Jalan Samanhudi itu juga memberi peringatan kepada pengendara yang parkir seenaknya di lajur sebelah kiri jalan. Padahal, sudah jelas ada rambu larangan di sisi jalan tersebut.

Ketidakpatuhan pengendara dirasakan oleh Ashari, semakin meningkat sejak pertokoan Jompo ambruk, awal Maret lalu. Setiap pagi hingga sore, kendaraan roda dua dan empat berjajar di sebelah kiri jalan. Sikap pengendara yang seenaknya ini disebutnya mengurangi kapasitas jalan, sehingga rentan terjadi kemacetan. Terlebih, belakangan ini tidak ada aparat keamanan yang berpatroli layaknya sebelum pertokoan Jompo roboh.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut Ashari, sebelum pertokoan Jompo ambruk, petugas sering mengadakan patroli penertiban area parkir. Jika dihitung, dalam sehari bisa mencapai lima kali keliling melintasi Jalan Sultan Agung, lalu menyusuri Jalan Samanhudi hingga ke Pasar Tanjung. “Sekarang tak ada lagi. Kalau saya yang memperingatkan, orang-orang tak menganggapMungkin karena saya hanya tukang parkir,” tuturnya.

Sebenarnya, jalur yang rawan macet tak hanya terjadi di area Jalan Samanhudi, tapi juga Jalan Sultan Agung yang menuju arah Pasar Tanjung. Terjadinya penyempitan jalur pasca-bangunan ambruk, serta pembatasan badan jalan yang disebabkan aktivitas pembangunan sempadan Sungai Jompo, kian menambah problem kemacetan itu. Laju kendaraan acap kali tersendat bila melintasi jalan tersebut.

Kondisi terganggunya arus lalu lintas seperti ini diprediksi akan berlangsung cukup lama. Betapa tidak, proses pembangunan lereng Jalan Sultan Agung di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, itu membutuhkan waktu 240 hari sejak kontrak kerja diteken pada 22 September 2020. Artinya, proses pembangunan secara normal baru akan bisa dirampungkan pada Mei 2021 mendatang.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, I Made Mardita mengungkapkan, pembangunan kawasan itu tak bisa selesai akhir tahun ini, karena menggunakan sistem multiyears. “Targetnya delapan bulan. Untuk kontrak, kami jadikan multiyears. Diharapkan tahun 2020 ini bisa menyerap Rp 6 miliar. Fokus tahun ini adalah pembangunan fondasi,” katanya.

Begitu fondasi bisa digarap, maka pada Januari 2021 nanti akan diproyeksikan untuk melakukan pembangunan di bagian atas. Seperti dinding penahan, jembatan, serta pembangunan jalan. “Untuk lebar jalan, direncanakan sesuai desain lama, yakni 25 meter,” ungkapnya.

- Advertisement -

Malam itu, Ashari sedang mengatur lalu lalang mobil yang hendak parkir di kawasan depan pertokoan Jalan Samanhudi. Ia kewalahan mengatur pengendara yang menerobos jalan menuju arah Jalan Sultan Agung. Jika arus lalu lintas tak diatur, dia justru khawatir kendaraan yang melanggar tersebut bakal adu moncong dengan kendaraan lain yang melaju dari arah berlawanan.

Tak hanya itu, satu dua kali juru parkir di kawasan Jalan Samanhudi itu juga memberi peringatan kepada pengendara yang parkir seenaknya di lajur sebelah kiri jalan. Padahal, sudah jelas ada rambu larangan di sisi jalan tersebut.

Ketidakpatuhan pengendara dirasakan oleh Ashari, semakin meningkat sejak pertokoan Jompo ambruk, awal Maret lalu. Setiap pagi hingga sore, kendaraan roda dua dan empat berjajar di sebelah kiri jalan. Sikap pengendara yang seenaknya ini disebutnya mengurangi kapasitas jalan, sehingga rentan terjadi kemacetan. Terlebih, belakangan ini tidak ada aparat keamanan yang berpatroli layaknya sebelum pertokoan Jompo roboh.

Menurut Ashari, sebelum pertokoan Jompo ambruk, petugas sering mengadakan patroli penertiban area parkir. Jika dihitung, dalam sehari bisa mencapai lima kali keliling melintasi Jalan Sultan Agung, lalu menyusuri Jalan Samanhudi hingga ke Pasar Tanjung. “Sekarang tak ada lagi. Kalau saya yang memperingatkan, orang-orang tak menganggapMungkin karena saya hanya tukang parkir,” tuturnya.

Sebenarnya, jalur yang rawan macet tak hanya terjadi di area Jalan Samanhudi, tapi juga Jalan Sultan Agung yang menuju arah Pasar Tanjung. Terjadinya penyempitan jalur pasca-bangunan ambruk, serta pembatasan badan jalan yang disebabkan aktivitas pembangunan sempadan Sungai Jompo, kian menambah problem kemacetan itu. Laju kendaraan acap kali tersendat bila melintasi jalan tersebut.

Kondisi terganggunya arus lalu lintas seperti ini diprediksi akan berlangsung cukup lama. Betapa tidak, proses pembangunan lereng Jalan Sultan Agung di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, itu membutuhkan waktu 240 hari sejak kontrak kerja diteken pada 22 September 2020. Artinya, proses pembangunan secara normal baru akan bisa dirampungkan pada Mei 2021 mendatang.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, I Made Mardita mengungkapkan, pembangunan kawasan itu tak bisa selesai akhir tahun ini, karena menggunakan sistem multiyears. “Targetnya delapan bulan. Untuk kontrak, kami jadikan multiyears. Diharapkan tahun 2020 ini bisa menyerap Rp 6 miliar. Fokus tahun ini adalah pembangunan fondasi,” katanya.

Begitu fondasi bisa digarap, maka pada Januari 2021 nanti akan diproyeksikan untuk melakukan pembangunan di bagian atas. Seperti dinding penahan, jembatan, serta pembangunan jalan. “Untuk lebar jalan, direncanakan sesuai desain lama, yakni 25 meter,” ungkapnya.

Malam itu, Ashari sedang mengatur lalu lalang mobil yang hendak parkir di kawasan depan pertokoan Jalan Samanhudi. Ia kewalahan mengatur pengendara yang menerobos jalan menuju arah Jalan Sultan Agung. Jika arus lalu lintas tak diatur, dia justru khawatir kendaraan yang melanggar tersebut bakal adu moncong dengan kendaraan lain yang melaju dari arah berlawanan.

Tak hanya itu, satu dua kali juru parkir di kawasan Jalan Samanhudi itu juga memberi peringatan kepada pengendara yang parkir seenaknya di lajur sebelah kiri jalan. Padahal, sudah jelas ada rambu larangan di sisi jalan tersebut.

Ketidakpatuhan pengendara dirasakan oleh Ashari, semakin meningkat sejak pertokoan Jompo ambruk, awal Maret lalu. Setiap pagi hingga sore, kendaraan roda dua dan empat berjajar di sebelah kiri jalan. Sikap pengendara yang seenaknya ini disebutnya mengurangi kapasitas jalan, sehingga rentan terjadi kemacetan. Terlebih, belakangan ini tidak ada aparat keamanan yang berpatroli layaknya sebelum pertokoan Jompo roboh.

Menurut Ashari, sebelum pertokoan Jompo ambruk, petugas sering mengadakan patroli penertiban area parkir. Jika dihitung, dalam sehari bisa mencapai lima kali keliling melintasi Jalan Sultan Agung, lalu menyusuri Jalan Samanhudi hingga ke Pasar Tanjung. “Sekarang tak ada lagi. Kalau saya yang memperingatkan, orang-orang tak menganggapMungkin karena saya hanya tukang parkir,” tuturnya.

Sebenarnya, jalur yang rawan macet tak hanya terjadi di area Jalan Samanhudi, tapi juga Jalan Sultan Agung yang menuju arah Pasar Tanjung. Terjadinya penyempitan jalur pasca-bangunan ambruk, serta pembatasan badan jalan yang disebabkan aktivitas pembangunan sempadan Sungai Jompo, kian menambah problem kemacetan itu. Laju kendaraan acap kali tersendat bila melintasi jalan tersebut.

Kondisi terganggunya arus lalu lintas seperti ini diprediksi akan berlangsung cukup lama. Betapa tidak, proses pembangunan lereng Jalan Sultan Agung di Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, itu membutuhkan waktu 240 hari sejak kontrak kerja diteken pada 22 September 2020. Artinya, proses pembangunan secara normal baru akan bisa dirampungkan pada Mei 2021 mendatang.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jatim-Bali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, I Made Mardita mengungkapkan, pembangunan kawasan itu tak bisa selesai akhir tahun ini, karena menggunakan sistem multiyears. “Targetnya delapan bulan. Untuk kontrak, kami jadikan multiyears. Diharapkan tahun 2020 ini bisa menyerap Rp 6 miliar. Fokus tahun ini adalah pembangunan fondasi,” katanya.

Begitu fondasi bisa digarap, maka pada Januari 2021 nanti akan diproyeksikan untuk melakukan pembangunan di bagian atas. Seperti dinding penahan, jembatan, serta pembangunan jalan. “Untuk lebar jalan, direncanakan sesuai desain lama, yakni 25 meter,” ungkapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/