alexametrics
27.8 C
Jember
Sunday, 26 June 2022

BPS Tidak Lagi Ikut Campur Pendataan Warga Miskin Calon Penerima Bantuan

Samakan Konsep dan Metodologi

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu lembaga yang tertuduh ketika ada kerancuan data. Sebab, sering dikaitkan dengan proses pendataan apa pun. Termasuk pendataan warga miskin calon penerima bantuan. Tapi sekarang, dalam proses pendataan dan validasi data penerima bantuan Covid-19, BPS tidak lagi ikut campur. Instansi yang menyediakan berbagai data, mulai ekonomi hingga kemiskinan itu, hanya melakukan tugas seperti biasanya.

“BPS beberapa tahun ini sudah tidak lagi ikut dalam pendataan program penerima bantuan yang langsung ke sasaran. Kemensos sekarang yang punya gawe, sehingga untuk daerah sepertinya ke Dinsos,” kata Arif Joko Sutejo, Kepala BPS Jember.

Walau begitu, katanya, BPS dulu juga sempat ikut dalam pendataan program bantuan. “Kalau tidak salah, kali terakhir itu 2015 lalu,” tuturnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Adanya data penerima bantuan yang kurang valid, termasuk penerima ganda, disebutnya sudah terjadi sejak dulu. Sebab, saat melakukan pendataan, akan ada data awal dari pusat yang menjadi patokan dalam melakukan validasi. Padahal di lapangan, kondisinya tidak sama. Karenanya, data itu perlu di-update. “Biasanya pakai data lama sebagai acuan. Ada yang pakai data 2010. Makanya saat di lapangan, ada yang meninggal tapi tetap dimasukkan,” tuturnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu lembaga yang tertuduh ketika ada kerancuan data. Sebab, sering dikaitkan dengan proses pendataan apa pun. Termasuk pendataan warga miskin calon penerima bantuan. Tapi sekarang, dalam proses pendataan dan validasi data penerima bantuan Covid-19, BPS tidak lagi ikut campur. Instansi yang menyediakan berbagai data, mulai ekonomi hingga kemiskinan itu, hanya melakukan tugas seperti biasanya.

“BPS beberapa tahun ini sudah tidak lagi ikut dalam pendataan program penerima bantuan yang langsung ke sasaran. Kemensos sekarang yang punya gawe, sehingga untuk daerah sepertinya ke Dinsos,” kata Arif Joko Sutejo, Kepala BPS Jember.

Walau begitu, katanya, BPS dulu juga sempat ikut dalam pendataan program bantuan. “Kalau tidak salah, kali terakhir itu 2015 lalu,” tuturnya.

Adanya data penerima bantuan yang kurang valid, termasuk penerima ganda, disebutnya sudah terjadi sejak dulu. Sebab, saat melakukan pendataan, akan ada data awal dari pusat yang menjadi patokan dalam melakukan validasi. Padahal di lapangan, kondisinya tidak sama. Karenanya, data itu perlu di-update. “Biasanya pakai data lama sebagai acuan. Ada yang pakai data 2010. Makanya saat di lapangan, ada yang meninggal tapi tetap dimasukkan,” tuturnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu lembaga yang tertuduh ketika ada kerancuan data. Sebab, sering dikaitkan dengan proses pendataan apa pun. Termasuk pendataan warga miskin calon penerima bantuan. Tapi sekarang, dalam proses pendataan dan validasi data penerima bantuan Covid-19, BPS tidak lagi ikut campur. Instansi yang menyediakan berbagai data, mulai ekonomi hingga kemiskinan itu, hanya melakukan tugas seperti biasanya.

“BPS beberapa tahun ini sudah tidak lagi ikut dalam pendataan program penerima bantuan yang langsung ke sasaran. Kemensos sekarang yang punya gawe, sehingga untuk daerah sepertinya ke Dinsos,” kata Arif Joko Sutejo, Kepala BPS Jember.

Walau begitu, katanya, BPS dulu juga sempat ikut dalam pendataan program bantuan. “Kalau tidak salah, kali terakhir itu 2015 lalu,” tuturnya.

Adanya data penerima bantuan yang kurang valid, termasuk penerima ganda, disebutnya sudah terjadi sejak dulu. Sebab, saat melakukan pendataan, akan ada data awal dari pusat yang menjadi patokan dalam melakukan validasi. Padahal di lapangan, kondisinya tidak sama. Karenanya, data itu perlu di-update. “Biasanya pakai data lama sebagai acuan. Ada yang pakai data 2010. Makanya saat di lapangan, ada yang meninggal tapi tetap dimasukkan,” tuturnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/