JEMBER, RADARJEMBER.ID – Harapan Persid kembali berlaga di Liga III yang ditandai dengan penyerahan kedua yayasan ke bupati sudah di depan mata. Namun, harapan itu bisa saja kandas. Sebab, Pembina Yayasan Persid Jember (YPJ) kubu Suparno enggan menandatangani penyerahan yayasan ke bupati. Padahal sebelumnya, mereka sudah menyerahkan tanpa syarat. Ini seperti pepatah Jawa, isuk tempe, sore dele. Sebab, sikap mereka dinilai inkonsisten.
Tanda tangan semua pembina YPJ kubu Suparno sejatinya diagendakan Kamis (17/6) kemarin, di kantor notaris. Namun, rencana yang diprediksi mulus dan segera membentuk struktur yayasan baru untuk pendaftaran Liga III ini, akhirnya berantakan. Lantaran hanya satu saja pembina yang hadir dan bertanda tangan. Sedangkan sisanya, tidak datang ke kantor notaris.
Sumber Jawa Pos Radar Jember dari kantor notaris menyebutkan, dalam administrasi penyerahan yayasan, hanya ada satu nama pembina yang hadir dan bersedia menandatangani. Yaitu Ahmad Halim. Sedangkan pembina lainnya tidak datang. Padahal, dalam membentuk yayasan Persid dengan struktur dan nama yang baru, harus melengkapi administrasi. Yaitu pembina yayasan menandatangani dan bersedia melepaskan yayasan yang ditujukan ke Bupati Jember. Pihak kantor notaris juga sudah menghubungi, bahkan mendatangi rumah pembina. Tapi, upaya itu tidak membuahkan hasil.
Sumber yang sama mengungkapkan, Rabu malam (16/6), ada salah satu pembina yang datang ke kantor notaris itu. Setelah melihat susunan struktur yayasan yang baru, pemikirannya untuk tanda tangan berubah. Pembina sepertinya keberatan dengan nama sekretaris yayasan yang tercatat dalam draf tersebut.
Seandainya semua tanda tangan, maka struktur baru YPJ bisa segera disahkan. Dan selanjutnya bisa disampaikan ke Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Jatim untuk mendaftar ke Liga III. Sebab, Minggu (20/6) nanti adalah hari terakhir pendaftaran Liga III.
Bila terus buntu, jalan keluar agar penyerahan yayasan ke bupati itu sah, maka harus ada 2/3 dari jumlah pembina YPJ yang bersedia tanda tangan. Karena jumlah semuanya lima orang, maka minimal ada tiga orang pembina YPJ yang membubuhkan tanda tangan dalam penyerahan yayasan tersebut.
Dikonfirmasi mengenai hal itu, Wagino, salah satu anggota Pembina YPJ, mengaku, awalnya dirinya mau datang ke kantor notaris untuk tanda tangan sesuai agenda. Namun, tiba-tiba niatnya diurungkan. Lantaran dihubungi rekan-rekan pembina yang lain agar tidak tanda tangan terlebih dahulu. “Pas mau tanda tangan, banyak rekan-rekan yang meminta tidak usah dulu,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Jember, kemarin (18/6).
Alasannya, menurut Wagino, ada yang kurang pas dengan janji bupati yang pernah dilontarkan sebelumnya. “Katanya, ada kekurangan dari bupati. Informasi dari teman-teman (pembina, Red), tidak dapat mengakses yayasan baru,” terangnya.
Sebelumnya, Bupati Jember Hendy Siswanto berjanji kepada para Pembina YPJ kubu Suparno akan memasukkan mereka dalam struktur kepengurusan yang baru tersebut. Namun, dalam rencana susunan pengurus, ternyata nama-nama mereka tidak ada. Karena itu, tidak bersedianya tanda tangan itu, karena pembina yang terdahulu merasa tidak terakomodasi dalam struktur yang baru. “Saya kira dilebur tidak masalah. Tapi, dalam rencana susunan yayasan yang baru itu, juga ada yang gak sama. Yaitu Jo dimasukan,” tuturnya.
Hingga siang kemarin, Wagino masih belum tahu kesepakatan pembina selanjutnya seperti apa. Jo adalah nama akrab dari Sholahuddin Amulloh, yang sebelumnya menjadi Ketua Pengurus YPJ versi Suparno.
Sementara itu, Ahmad Halim menjelaskan, tanda tangan ke notaris tersebut adalah tindak lanjut dari penyerahan Persid yang dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, setelah itu bupati bisa membentuk yayasan baru. Dan YPJ yang baru nanti diketuai langsung oleh bupati. Dalam rencana susunan struktur YPJ yang baru tersebut, semua pembina tidak dimasukkan. “Tanda tangan itu semacam berita acara persetujuan menyerahkan ke bupati,” tuturnya.
Terkait Jo, kata Halim, memang sebelumnya direncanakan masuk sebagai sekretaris pengurus YPJ yang baru. “Pada malam itu juga (Rabu, 16 Juni, Red) Jo diganti,” jelasnya. Sepengetahuan Halim, ada kesepakatan bila semua tidak masuk, maka tidak masuk semua unsur dari YPJ yang lama, termasuk Jo. Namun, dalam draf yang baru, nama Jo tetap muncul.
Hingga petang kemarin, Suparno belum bersedia dikonfirmasi lewat telepon. Dia meminta Jawa Pos Radar Jember menemuinya secara langsung untuk menjelaskan hal itu secara tatap muka. “Besok (hari ini, Red), ketemu saja. Tidak enak kalau bicara lewat telepon,” ucapnya.
Sementara itu, Agus Rizki, pembina YPJ yang lain, enggan memberikan keterangan lebih jauh tentang masalah itu. Sebab, menurutnya, yang memiliki wewenang adalah ketua. “Yang jelas, yayasan diserahkan ke bupati. Malah yang diserahkan itu berkas asli dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM, Red),” tuturnya.
Sebelumnya, YPJ versi Suparno tersebut telah menyerahkan yayasan dengan lampiran 10 bendel kepada Bupati Jember tertanggal 9 Juni lalu. Selain menyerahkan YPJ ke bupati, juga ada beberapa poin yang disampaikan. Di antaranya, dewan pembina YPJ sepakat meminta bupati menjadi ketua pembina, dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada bupati untuk menyusun kembali atau mengganti personel yang ada dalam YPJ.
Jurnalis : Dwi Siswanto
Fotografer : Dwi Siswanto
Redaktur : Mahrus Sholih