alexametrics
24 C
Jember
Wednesday, 18 May 2022

Target Sepekan, Raperda APBD Masuk Dewan

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID –  Sampai hari ini, Pemerintah Kabupaten Jember tidak berdaya untuk melakukan banyak hal karena kendala anggaran. Mau melakukan pembangunan fisik, tidak punya uang. Mau memberikan pemberdayaan atau pelatihan juga terkendala dana. Kegiatannya pun terbatas pada hal wajib, rutin, serta layanan dasar saja. Lantas, kapan Jember akan bangkit?

Menjawab pertanyaan itu, Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang akan dilantik, menyiapkan sejumlah konsep dan langkah strategis. Nantinya, buah pemikiran tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jember 2021 dan akan digodok bersama DPRD Jember.

Hendy Siswanto menyampaikan, kepemilikan Perda APBD menjadi sangat krusial untuk diselesaikan. Jika tidak, Jember terancam tidak bisa melakukan pembangunan fisik seperti 2020 lalu. “Perda APBD ini seperti urat nadi. Kalau Jember tidak punya Perda APBD lagi, kita tidak akan bisa membangun. Kami sudah koordinasi dengan banyak pejabat agar APBD ini nantinya bisa segera diselesaikan,” katanya.

“Kalau bisa, sepekan setelah kami dilantik, Raperda APBD sudah masuk ke dewan.”

Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pria yang menjadi bupati pertama pembeli mobil Maung PT Pindad ini menyebut, percepatan mengeksekusi Perda APBD menjadi krusial mengingat banyak persoalan yang harus dibenahi. Baik pekerjaan fisik maupun nonfisik. “Kalau bisa, sepekan setelah kami dilantik, Raperda APBD sudah masuk ke dewan,” papar Hendy. Dengan begitu, proses pembangunan di Jember akan bisa cepat direalisasikan. Pun halnya dengan penanganan kesehatan, pendidikan, serta hal lain yang membutuhkan uluran tangan pemerintah.

Ditanya terkait gambaran isi Raperda APBD Jember 2021 yang akan diajukan ke dewan nanti, Hendy menyebut, untuk Jember saat ini sejatinya semua bidang merupakan prioritas. Namun, di balik hal itu ada kebutuhan yang harus didahulukan dan ada program yang bisa ditahan atau ditunda terlebih dahulu. “Kalau bicara prioritas, semuanya prioritas. Tetapi, kebutuhan paling mendesak yang nanti akan didahulukan,” ulasnya.

Di antara kebutuhan mendesak perdana, menurut dia, perlu menghilangkan status Jember sebagai Kabupaten Jeglongan Sewu, yang menggambarkan kondisi jalan berlubang makin parah. Apabila infrastruktur jalan ini tidak ditangani secara serius, maka perekonomian akan semakin sulit.

“Kami berencana penanganan infrastruktur jalan akan dimaksimalkan. Untuk menyelesaikan jalan sepanjang 830 kilometer, setidaknya butuh Rp 1,2 triliun. Semoga pembahasan Raperda APBD nanti bisa berjalan dengan baik,” harapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID –  Sampai hari ini, Pemerintah Kabupaten Jember tidak berdaya untuk melakukan banyak hal karena kendala anggaran. Mau melakukan pembangunan fisik, tidak punya uang. Mau memberikan pemberdayaan atau pelatihan juga terkendala dana. Kegiatannya pun terbatas pada hal wajib, rutin, serta layanan dasar saja. Lantas, kapan Jember akan bangkit?

Menjawab pertanyaan itu, Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang akan dilantik, menyiapkan sejumlah konsep dan langkah strategis. Nantinya, buah pemikiran tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jember 2021 dan akan digodok bersama DPRD Jember.

Hendy Siswanto menyampaikan, kepemilikan Perda APBD menjadi sangat krusial untuk diselesaikan. Jika tidak, Jember terancam tidak bisa melakukan pembangunan fisik seperti 2020 lalu. “Perda APBD ini seperti urat nadi. Kalau Jember tidak punya Perda APBD lagi, kita tidak akan bisa membangun. Kami sudah koordinasi dengan banyak pejabat agar APBD ini nantinya bisa segera diselesaikan,” katanya.

“Kalau bisa, sepekan setelah kami dilantik, Raperda APBD sudah masuk ke dewan.”

Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto.

Pria yang menjadi bupati pertama pembeli mobil Maung PT Pindad ini menyebut, percepatan mengeksekusi Perda APBD menjadi krusial mengingat banyak persoalan yang harus dibenahi. Baik pekerjaan fisik maupun nonfisik. “Kalau bisa, sepekan setelah kami dilantik, Raperda APBD sudah masuk ke dewan,” papar Hendy. Dengan begitu, proses pembangunan di Jember akan bisa cepat direalisasikan. Pun halnya dengan penanganan kesehatan, pendidikan, serta hal lain yang membutuhkan uluran tangan pemerintah.

Ditanya terkait gambaran isi Raperda APBD Jember 2021 yang akan diajukan ke dewan nanti, Hendy menyebut, untuk Jember saat ini sejatinya semua bidang merupakan prioritas. Namun, di balik hal itu ada kebutuhan yang harus didahulukan dan ada program yang bisa ditahan atau ditunda terlebih dahulu. “Kalau bicara prioritas, semuanya prioritas. Tetapi, kebutuhan paling mendesak yang nanti akan didahulukan,” ulasnya.

Di antara kebutuhan mendesak perdana, menurut dia, perlu menghilangkan status Jember sebagai Kabupaten Jeglongan Sewu, yang menggambarkan kondisi jalan berlubang makin parah. Apabila infrastruktur jalan ini tidak ditangani secara serius, maka perekonomian akan semakin sulit.

“Kami berencana penanganan infrastruktur jalan akan dimaksimalkan. Untuk menyelesaikan jalan sepanjang 830 kilometer, setidaknya butuh Rp 1,2 triliun. Semoga pembahasan Raperda APBD nanti bisa berjalan dengan baik,” harapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID –  Sampai hari ini, Pemerintah Kabupaten Jember tidak berdaya untuk melakukan banyak hal karena kendala anggaran. Mau melakukan pembangunan fisik, tidak punya uang. Mau memberikan pemberdayaan atau pelatihan juga terkendala dana. Kegiatannya pun terbatas pada hal wajib, rutin, serta layanan dasar saja. Lantas, kapan Jember akan bangkit?

Menjawab pertanyaan itu, Bupati dan Wakil Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman yang akan dilantik, menyiapkan sejumlah konsep dan langkah strategis. Nantinya, buah pemikiran tersebut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Jember 2021 dan akan digodok bersama DPRD Jember.

Hendy Siswanto menyampaikan, kepemilikan Perda APBD menjadi sangat krusial untuk diselesaikan. Jika tidak, Jember terancam tidak bisa melakukan pembangunan fisik seperti 2020 lalu. “Perda APBD ini seperti urat nadi. Kalau Jember tidak punya Perda APBD lagi, kita tidak akan bisa membangun. Kami sudah koordinasi dengan banyak pejabat agar APBD ini nantinya bisa segera diselesaikan,” katanya.

“Kalau bisa, sepekan setelah kami dilantik, Raperda APBD sudah masuk ke dewan.”

Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto.

Pria yang menjadi bupati pertama pembeli mobil Maung PT Pindad ini menyebut, percepatan mengeksekusi Perda APBD menjadi krusial mengingat banyak persoalan yang harus dibenahi. Baik pekerjaan fisik maupun nonfisik. “Kalau bisa, sepekan setelah kami dilantik, Raperda APBD sudah masuk ke dewan,” papar Hendy. Dengan begitu, proses pembangunan di Jember akan bisa cepat direalisasikan. Pun halnya dengan penanganan kesehatan, pendidikan, serta hal lain yang membutuhkan uluran tangan pemerintah.

Ditanya terkait gambaran isi Raperda APBD Jember 2021 yang akan diajukan ke dewan nanti, Hendy menyebut, untuk Jember saat ini sejatinya semua bidang merupakan prioritas. Namun, di balik hal itu ada kebutuhan yang harus didahulukan dan ada program yang bisa ditahan atau ditunda terlebih dahulu. “Kalau bicara prioritas, semuanya prioritas. Tetapi, kebutuhan paling mendesak yang nanti akan didahulukan,” ulasnya.

Di antara kebutuhan mendesak perdana, menurut dia, perlu menghilangkan status Jember sebagai Kabupaten Jeglongan Sewu, yang menggambarkan kondisi jalan berlubang makin parah. Apabila infrastruktur jalan ini tidak ditangani secara serius, maka perekonomian akan semakin sulit.

“Kami berencana penanganan infrastruktur jalan akan dimaksimalkan. Untuk menyelesaikan jalan sepanjang 830 kilometer, setidaknya butuh Rp 1,2 triliun. Semoga pembahasan Raperda APBD nanti bisa berjalan dengan baik,” harapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/