alexametrics
24.3 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Kelola Anggaran demi Kemaslahatan Jember

Sosialisasi Pengelolaan BUMDesma

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejak 2003, Kabupaten Jember memiliki Program Pengembangan Kecamatan (PPK), lalu berubah menjadi PNPM Mandiri Perdesaan. Pada 2014, program ini ditutup dan tak ada lagi PNPM Mandiri Perdesaan. Kini bakal diaktifkan kembali menjadi BUMDes Bersama.

Ketua Asosiasi BKAD Kabupaten Jember Muhammad Umar Hasyim menjelaskan, pada saat program itu digelar, ada dua kegiatan yang terdiri atas bantuan dari APBN dan APBD. “Sebanyak 25 persen untuk program simpan pinjam dan 75 persen untuk fisik,” ungkapnya.

Nah, yang pihaknya kelola saat ini adalah yang sebanyak 25 persen, yang mengendap mulai 2003 hingga 2015. Total dana mengendap ada sekitar 150 miliar. Harapannya, ada perbup baru untuk mengawal transformasi dari eks PNPM Mandiri Perdesaan ke BUMDes Bersama. “Bukan BUMDes. Kalau BUMDes di desa, kalau ini berposisi di kecamatan,” paparnya. Lalu, diatur di Pasal 73 pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Permendes Nomor 15 Tahun 2021.

Mobile_AP_Rectangle 2

Umar menerangkan bahwa pengelola BUMDesma tersebut pengelola eks PNPM dan tak boleh ditinggal. “Jadi, betul bupati bahwa ini bukan milik desa, tapi untuk masyarakat sekecamatan,” ulasnya.

Salah satu kegiatannya adalah simpan pinjam tanpa agunan dengan jasa murah sebesar 1,5 persen dalam bentuk kelompok khusus ibu-ibu. “Surplusnya, 15 persen keuntungan bakal dibagikan untuk fakir miskin setiap tahun,” ungkapnya. Namun, pihaknya meminta adanya perbup yang dapat mengembangkan dana itu agar tak hanya simpan pinjam. Sebab, saingan di lapangan sangat luar biasa.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejak 2003, Kabupaten Jember memiliki Program Pengembangan Kecamatan (PPK), lalu berubah menjadi PNPM Mandiri Perdesaan. Pada 2014, program ini ditutup dan tak ada lagi PNPM Mandiri Perdesaan. Kini bakal diaktifkan kembali menjadi BUMDes Bersama.

Ketua Asosiasi BKAD Kabupaten Jember Muhammad Umar Hasyim menjelaskan, pada saat program itu digelar, ada dua kegiatan yang terdiri atas bantuan dari APBN dan APBD. “Sebanyak 25 persen untuk program simpan pinjam dan 75 persen untuk fisik,” ungkapnya.

Nah, yang pihaknya kelola saat ini adalah yang sebanyak 25 persen, yang mengendap mulai 2003 hingga 2015. Total dana mengendap ada sekitar 150 miliar. Harapannya, ada perbup baru untuk mengawal transformasi dari eks PNPM Mandiri Perdesaan ke BUMDes Bersama. “Bukan BUMDes. Kalau BUMDes di desa, kalau ini berposisi di kecamatan,” paparnya. Lalu, diatur di Pasal 73 pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Permendes Nomor 15 Tahun 2021.

Umar menerangkan bahwa pengelola BUMDesma tersebut pengelola eks PNPM dan tak boleh ditinggal. “Jadi, betul bupati bahwa ini bukan milik desa, tapi untuk masyarakat sekecamatan,” ulasnya.

Salah satu kegiatannya adalah simpan pinjam tanpa agunan dengan jasa murah sebesar 1,5 persen dalam bentuk kelompok khusus ibu-ibu. “Surplusnya, 15 persen keuntungan bakal dibagikan untuk fakir miskin setiap tahun,” ungkapnya. Namun, pihaknya meminta adanya perbup yang dapat mengembangkan dana itu agar tak hanya simpan pinjam. Sebab, saingan di lapangan sangat luar biasa.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejak 2003, Kabupaten Jember memiliki Program Pengembangan Kecamatan (PPK), lalu berubah menjadi PNPM Mandiri Perdesaan. Pada 2014, program ini ditutup dan tak ada lagi PNPM Mandiri Perdesaan. Kini bakal diaktifkan kembali menjadi BUMDes Bersama.

Ketua Asosiasi BKAD Kabupaten Jember Muhammad Umar Hasyim menjelaskan, pada saat program itu digelar, ada dua kegiatan yang terdiri atas bantuan dari APBN dan APBD. “Sebanyak 25 persen untuk program simpan pinjam dan 75 persen untuk fisik,” ungkapnya.

Nah, yang pihaknya kelola saat ini adalah yang sebanyak 25 persen, yang mengendap mulai 2003 hingga 2015. Total dana mengendap ada sekitar 150 miliar. Harapannya, ada perbup baru untuk mengawal transformasi dari eks PNPM Mandiri Perdesaan ke BUMDes Bersama. “Bukan BUMDes. Kalau BUMDes di desa, kalau ini berposisi di kecamatan,” paparnya. Lalu, diatur di Pasal 73 pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Permendes Nomor 15 Tahun 2021.

Umar menerangkan bahwa pengelola BUMDesma tersebut pengelola eks PNPM dan tak boleh ditinggal. “Jadi, betul bupati bahwa ini bukan milik desa, tapi untuk masyarakat sekecamatan,” ulasnya.

Salah satu kegiatannya adalah simpan pinjam tanpa agunan dengan jasa murah sebesar 1,5 persen dalam bentuk kelompok khusus ibu-ibu. “Surplusnya, 15 persen keuntungan bakal dibagikan untuk fakir miskin setiap tahun,” ungkapnya. Namun, pihaknya meminta adanya perbup yang dapat mengembangkan dana itu agar tak hanya simpan pinjam. Sebab, saingan di lapangan sangat luar biasa.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/