alexametrics
27.8 C
Jember
Thursday, 30 June 2022

Interpelasi Terus Bergulir, KSOTK Akar Masalah

Mobile_AP_Rectangle 1

Banyaknya KSOTK yang dinilai tidak tepat membuat banyak pembangunan di Jember dilakukan asal-asalan. Dua bangunan ambruk di Jenggawah dan di SDN Kenting 02 menjadi contoh pembangunan yang buruk. “Itu pun kejadiannya tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang menurut pemerintah pusat salah itu,” jelasnya.

Nyoman pun meminta agar eksekutif bisa patuh terhadap hukum dan peraturan yang ada. “Sampai kapan Kabupaten Jember akan menerapkan KSOTK yang salah menurut hukum. Perintah pencabutan juga sudah jelas. Jadi, akar masalah dari banyaknya kasus ini karena birokrasinya pakai KSOTK yang tidak benar,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni mengungkapkan, banyaknya kasus di Jember, maka interpelasi menjadi pilihan terbaik agar masyarakat Jember tahu. “Interpelasi ini tidak lain untuk meminta jawaban bupati atas banyaknya permasalahan di Jember,” terangnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dia menilai, meskipun PDIP menjadi partai pengusung, pihaknya tetap mengkritisi kebijakan yang tidak pro pada rakyat. Sementara itu, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyampaikan, usulan interpelasi tersebut akan dibahas di dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus). “Usulannya sudah cukup syarat, tinggal Banmus mengagendakan waktunya,” ungkap Itqon.

Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah terkait hangusnya CPNS dan adanya dugaan KSOTK menjadi sumber masalah, Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Mirfano enggan menanggapi pertanyaan wartawan. “Untuk KSOTK saya no comment,” jawabnya.

Sekadar informasi, adanya KSOTK baru yang dibuat Pemkab Jember diduga menjadi penyebab hangusnya CPNS tahun 2019. Bahkan, pembahasan KUA PPAS ditunda hingga RAPBD 2020 belum dibahas hingga batas akhir paling lambat 30 November 2019 lalu.

- Advertisement -

Banyaknya KSOTK yang dinilai tidak tepat membuat banyak pembangunan di Jember dilakukan asal-asalan. Dua bangunan ambruk di Jenggawah dan di SDN Kenting 02 menjadi contoh pembangunan yang buruk. “Itu pun kejadiannya tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang menurut pemerintah pusat salah itu,” jelasnya.

Nyoman pun meminta agar eksekutif bisa patuh terhadap hukum dan peraturan yang ada. “Sampai kapan Kabupaten Jember akan menerapkan KSOTK yang salah menurut hukum. Perintah pencabutan juga sudah jelas. Jadi, akar masalah dari banyaknya kasus ini karena birokrasinya pakai KSOTK yang tidak benar,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni mengungkapkan, banyaknya kasus di Jember, maka interpelasi menjadi pilihan terbaik agar masyarakat Jember tahu. “Interpelasi ini tidak lain untuk meminta jawaban bupati atas banyaknya permasalahan di Jember,” terangnya.

Dia menilai, meskipun PDIP menjadi partai pengusung, pihaknya tetap mengkritisi kebijakan yang tidak pro pada rakyat. Sementara itu, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyampaikan, usulan interpelasi tersebut akan dibahas di dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus). “Usulannya sudah cukup syarat, tinggal Banmus mengagendakan waktunya,” ungkap Itqon.

Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah terkait hangusnya CPNS dan adanya dugaan KSOTK menjadi sumber masalah, Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Mirfano enggan menanggapi pertanyaan wartawan. “Untuk KSOTK saya no comment,” jawabnya.

Sekadar informasi, adanya KSOTK baru yang dibuat Pemkab Jember diduga menjadi penyebab hangusnya CPNS tahun 2019. Bahkan, pembahasan KUA PPAS ditunda hingga RAPBD 2020 belum dibahas hingga batas akhir paling lambat 30 November 2019 lalu.

Banyaknya KSOTK yang dinilai tidak tepat membuat banyak pembangunan di Jember dilakukan asal-asalan. Dua bangunan ambruk di Jenggawah dan di SDN Kenting 02 menjadi contoh pembangunan yang buruk. “Itu pun kejadiannya tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang menurut pemerintah pusat salah itu,” jelasnya.

Nyoman pun meminta agar eksekutif bisa patuh terhadap hukum dan peraturan yang ada. “Sampai kapan Kabupaten Jember akan menerapkan KSOTK yang salah menurut hukum. Perintah pencabutan juga sudah jelas. Jadi, akar masalah dari banyaknya kasus ini karena birokrasinya pakai KSOTK yang tidak benar,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni mengungkapkan, banyaknya kasus di Jember, maka interpelasi menjadi pilihan terbaik agar masyarakat Jember tahu. “Interpelasi ini tidak lain untuk meminta jawaban bupati atas banyaknya permasalahan di Jember,” terangnya.

Dia menilai, meskipun PDIP menjadi partai pengusung, pihaknya tetap mengkritisi kebijakan yang tidak pro pada rakyat. Sementara itu, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menyampaikan, usulan interpelasi tersebut akan dibahas di dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus). “Usulannya sudah cukup syarat, tinggal Banmus mengagendakan waktunya,” ungkap Itqon.

Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah terkait hangusnya CPNS dan adanya dugaan KSOTK menjadi sumber masalah, Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Mirfano enggan menanggapi pertanyaan wartawan. “Untuk KSOTK saya no comment,” jawabnya.

Sekadar informasi, adanya KSOTK baru yang dibuat Pemkab Jember diduga menjadi penyebab hangusnya CPNS tahun 2019. Bahkan, pembahasan KUA PPAS ditunda hingga RAPBD 2020 belum dibahas hingga batas akhir paling lambat 30 November 2019 lalu.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/