alexametrics
24 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

Interpelasi Terus Bergulir, KSOTK Akar Masalah

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penggunaan hak interpelasi karena berbagai kasus di Jember terus bergulir. Hangusnya jatah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 menjadi puncak meledaknya usulan tersebut. Dukungan puluhan anggota DPRD pun ditunjukkan dengan menandatangani surat usulan interpelasi, kemarin (17/12).

Ketua Fraksi PDIP Edy Cahyo Purnomo menjelaskan, penggalangan tanda tangan penggunaan hak interpelasi hampir tuntas.  Sudah ada 31 anggota dewan dari total tujuh fraksi yang menyetujuinya. “Untuk yang tanda tangan sudah 31 anggota, tetapi untuk fraksinya sudah lengkap,” katanya.

Menurut dia, interpelasi itu berawal dari kasus hangusnya CPNS. Ada dugaan, CPNS di Jember hangus akibat produk baru, yakni adanya kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja (KSOTK) yang dinilai menabrak peraturan perundang-undangan.

Mobile_AP_Rectangle 2

“Usulan interpelasi ini bukan hanya ingin mengetahui mengapa Jember tidak dapat jatah CPNS. Tetapi, akan ada banyak hal seperti KSOTK yang ingin kami bahas,” kata Edy saat bersama Ketua Komisi A Tabroni, dan politisi PAN, Nyoman Aribowo.

Menurut Nyoman, hangusnya CPNS hanyalah dampak akibat diterapkannya KSOTK baru di Jember. Bahkan, kata dia, adanya bangunan ambruk serta banyaknya permasalahan di Jember terjadi akibat KSOTK baru yang menabrak banyak peraturan.

“Akar masalah semua ini akibat banyaknya kebijakan yang salah berdasar undang-undang. Ada puluhan perbup yang harus dicabut, ada puluhan pegawai yang harus dikembalikan pada jabatan sebelumnya. Itu semua membuktikan bahwa kebijakan di Jember banyak yang salah. Itu berdasar surat Mendagri dan surat Gubernur Jatim,” jelas Nyoman.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penggunaan hak interpelasi karena berbagai kasus di Jember terus bergulir. Hangusnya jatah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 menjadi puncak meledaknya usulan tersebut. Dukungan puluhan anggota DPRD pun ditunjukkan dengan menandatangani surat usulan interpelasi, kemarin (17/12).

Ketua Fraksi PDIP Edy Cahyo Purnomo menjelaskan, penggalangan tanda tangan penggunaan hak interpelasi hampir tuntas.  Sudah ada 31 anggota dewan dari total tujuh fraksi yang menyetujuinya. “Untuk yang tanda tangan sudah 31 anggota, tetapi untuk fraksinya sudah lengkap,” katanya.

Menurut dia, interpelasi itu berawal dari kasus hangusnya CPNS. Ada dugaan, CPNS di Jember hangus akibat produk baru, yakni adanya kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja (KSOTK) yang dinilai menabrak peraturan perundang-undangan.

“Usulan interpelasi ini bukan hanya ingin mengetahui mengapa Jember tidak dapat jatah CPNS. Tetapi, akan ada banyak hal seperti KSOTK yang ingin kami bahas,” kata Edy saat bersama Ketua Komisi A Tabroni, dan politisi PAN, Nyoman Aribowo.

Menurut Nyoman, hangusnya CPNS hanyalah dampak akibat diterapkannya KSOTK baru di Jember. Bahkan, kata dia, adanya bangunan ambruk serta banyaknya permasalahan di Jember terjadi akibat KSOTK baru yang menabrak banyak peraturan.

“Akar masalah semua ini akibat banyaknya kebijakan yang salah berdasar undang-undang. Ada puluhan perbup yang harus dicabut, ada puluhan pegawai yang harus dikembalikan pada jabatan sebelumnya. Itu semua membuktikan bahwa kebijakan di Jember banyak yang salah. Itu berdasar surat Mendagri dan surat Gubernur Jatim,” jelas Nyoman.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Penggunaan hak interpelasi karena berbagai kasus di Jember terus bergulir. Hangusnya jatah penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 menjadi puncak meledaknya usulan tersebut. Dukungan puluhan anggota DPRD pun ditunjukkan dengan menandatangani surat usulan interpelasi, kemarin (17/12).

Ketua Fraksi PDIP Edy Cahyo Purnomo menjelaskan, penggalangan tanda tangan penggunaan hak interpelasi hampir tuntas.  Sudah ada 31 anggota dewan dari total tujuh fraksi yang menyetujuinya. “Untuk yang tanda tangan sudah 31 anggota, tetapi untuk fraksinya sudah lengkap,” katanya.

Menurut dia, interpelasi itu berawal dari kasus hangusnya CPNS. Ada dugaan, CPNS di Jember hangus akibat produk baru, yakni adanya kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja (KSOTK) yang dinilai menabrak peraturan perundang-undangan.

“Usulan interpelasi ini bukan hanya ingin mengetahui mengapa Jember tidak dapat jatah CPNS. Tetapi, akan ada banyak hal seperti KSOTK yang ingin kami bahas,” kata Edy saat bersama Ketua Komisi A Tabroni, dan politisi PAN, Nyoman Aribowo.

Menurut Nyoman, hangusnya CPNS hanyalah dampak akibat diterapkannya KSOTK baru di Jember. Bahkan, kata dia, adanya bangunan ambruk serta banyaknya permasalahan di Jember terjadi akibat KSOTK baru yang menabrak banyak peraturan.

“Akar masalah semua ini akibat banyaknya kebijakan yang salah berdasar undang-undang. Ada puluhan perbup yang harus dicabut, ada puluhan pegawai yang harus dikembalikan pada jabatan sebelumnya. Itu semua membuktikan bahwa kebijakan di Jember banyak yang salah. Itu berdasar surat Mendagri dan surat Gubernur Jatim,” jelas Nyoman.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/