alexametrics
24.6 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Mitigasi dan Pendanaan di Jember Lemah, Padahal Potensi Bencana Tinggi

“Menurut saya, yang dilakukan itu sebatas banjir sudah terjadi dan dilakukan penanganan. Itu langkah yang tidak preventif.” Nanang Syaiful Rizal - Pakar Manajemen Hidroteknik UMJ

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tingginya potensi bencana di Jember harus menjadi perhatian. Tak hanya di bagian hilir, tetapi juga bagian hulu. Meningkatnya jumlah wilayah yang tergenang banjir, pekan lalu, menjadi indikasi bahwa ada kerusakan lingkungan di wilayah hulu. Salah satu penyebabnya adalah alih fungsi zona penyangga di dataran tinggi. Misalnya, perubahan tanaman di lereng gunung dari pepohonan menjadi areal perkebunan atau persawahan.

Pakar Manajemen Sumber Daya Air atau Hidroteknik Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ) Nanang Syaiful Rizal menilai, selama ini pemerintah daerah hanya fokus pada penanganan, bukan pencegahan untuk menanggulangi banjir. “Menurut saya, yang dilakukan itu sebatas banjir sudah terjadi dan dilakukan penanganan. Itu langkah yang tidak preventif. Bukankah kita tahu DAS (daerah aliran sungai, Red) kita rusak? Bukankah kita tahu daerah atas yang gundul itu yang mana?” ucapnya.

Seharusnya, kata Pakar Universitas Muhammadiyah Jember, kondisi tersebut dapat dipetakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya mitigasi bencana. Setelah dipetakan, lalu dibuat sistem peringatan dini terjadinya banjir. “Atau menyiapkan apa yang dilakukan sebelum bencana terjadi,” tambahnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Secara lebih modern, mitigasi dapat dilakukan melalui proses digitalisasi komputer. Misalnya untuk mengecek potensi daerah yang akan tergenang ketika Sungai Bedadung meluap. Sebab, langkah mitigasi jenis ini sudah dilakukan oleh beberapa kabupaten dan kota lain. Begitu pun dengan ancaman bencana lainnya. Seperti longsor dan banjir yang akan terjadi di Jember akibat alih fungsi lahan. “Sedangkan Jember masih belum mengaplikasikan. Hanya sebatas, oh, itu ada banjir,” tuturnya.

Tak hanya mitigasi yang dilakukan pemerintah Jember yang belum maksimal, Nanang juga menyoroti aspek pendanaannya. Selama ini, anggaran hanya difokuskan pada penanganan bencana Jember. Bukan untuk keperluan mitigasi. Jika kondisinya berlarut demikian, maka akan banyak korban dan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar.

Menurut dia, pemerintah daerah Jember bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Jember terkait harus dapat meningkatkan sinergisitas. Misalnya, antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember bisa bersama-sama menyusun rancangan regulasi yang muaranya adalah pembentukan peraturan daerah (perda). Targetnya untuk mitigasi bencana yang lebih baik.

  Masuk Muatan Lokal

SEMENTARA itu, upaya lain yang bisa dilakukan dalam rangka mitigasi kebencanaan di Jember adalah melalui Dinas Pendidikan. Yakni dengan memasukkan materi kebencanaan dalam mata pelajaran muatan lokal di sekolah. “Materi ini menyasar siswa kalangan SD, SMP, dan SMA. Prinsipnya, mata pelajaran muatan lokal kebencanaan yang tidak bertentangan dengan aturan kurikulum yang lebih tinggi,” terang Ahmad Winarno, dosen Manajemen Pendidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tingginya potensi bencana di Jember harus menjadi perhatian. Tak hanya di bagian hilir, tetapi juga bagian hulu. Meningkatnya jumlah wilayah yang tergenang banjir, pekan lalu, menjadi indikasi bahwa ada kerusakan lingkungan di wilayah hulu. Salah satu penyebabnya adalah alih fungsi zona penyangga di dataran tinggi. Misalnya, perubahan tanaman di lereng gunung dari pepohonan menjadi areal perkebunan atau persawahan.

Pakar Manajemen Sumber Daya Air atau Hidroteknik Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ) Nanang Syaiful Rizal menilai, selama ini pemerintah daerah hanya fokus pada penanganan, bukan pencegahan untuk menanggulangi banjir. “Menurut saya, yang dilakukan itu sebatas banjir sudah terjadi dan dilakukan penanganan. Itu langkah yang tidak preventif. Bukankah kita tahu DAS (daerah aliran sungai, Red) kita rusak? Bukankah kita tahu daerah atas yang gundul itu yang mana?” ucapnya.

Seharusnya, kata Pakar Universitas Muhammadiyah Jember, kondisi tersebut dapat dipetakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya mitigasi bencana. Setelah dipetakan, lalu dibuat sistem peringatan dini terjadinya banjir. “Atau menyiapkan apa yang dilakukan sebelum bencana terjadi,” tambahnya.

Secara lebih modern, mitigasi dapat dilakukan melalui proses digitalisasi komputer. Misalnya untuk mengecek potensi daerah yang akan tergenang ketika Sungai Bedadung meluap. Sebab, langkah mitigasi jenis ini sudah dilakukan oleh beberapa kabupaten dan kota lain. Begitu pun dengan ancaman bencana lainnya. Seperti longsor dan banjir yang akan terjadi di Jember akibat alih fungsi lahan. “Sedangkan Jember masih belum mengaplikasikan. Hanya sebatas, oh, itu ada banjir,” tuturnya.

Tak hanya mitigasi yang dilakukan pemerintah Jember yang belum maksimal, Nanang juga menyoroti aspek pendanaannya. Selama ini, anggaran hanya difokuskan pada penanganan bencana Jember. Bukan untuk keperluan mitigasi. Jika kondisinya berlarut demikian, maka akan banyak korban dan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar.

Menurut dia, pemerintah daerah Jember bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Jember terkait harus dapat meningkatkan sinergisitas. Misalnya, antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember bisa bersama-sama menyusun rancangan regulasi yang muaranya adalah pembentukan peraturan daerah (perda). Targetnya untuk mitigasi bencana yang lebih baik.

  Masuk Muatan Lokal

SEMENTARA itu, upaya lain yang bisa dilakukan dalam rangka mitigasi kebencanaan di Jember adalah melalui Dinas Pendidikan. Yakni dengan memasukkan materi kebencanaan dalam mata pelajaran muatan lokal di sekolah. “Materi ini menyasar siswa kalangan SD, SMP, dan SMA. Prinsipnya, mata pelajaran muatan lokal kebencanaan yang tidak bertentangan dengan aturan kurikulum yang lebih tinggi,” terang Ahmad Winarno, dosen Manajemen Pendidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Tingginya potensi bencana di Jember harus menjadi perhatian. Tak hanya di bagian hilir, tetapi juga bagian hulu. Meningkatnya jumlah wilayah yang tergenang banjir, pekan lalu, menjadi indikasi bahwa ada kerusakan lingkungan di wilayah hulu. Salah satu penyebabnya adalah alih fungsi zona penyangga di dataran tinggi. Misalnya, perubahan tanaman di lereng gunung dari pepohonan menjadi areal perkebunan atau persawahan.

Pakar Manajemen Sumber Daya Air atau Hidroteknik Universitas Muhammadiyah Jember (UMJ) Nanang Syaiful Rizal menilai, selama ini pemerintah daerah hanya fokus pada penanganan, bukan pencegahan untuk menanggulangi banjir. “Menurut saya, yang dilakukan itu sebatas banjir sudah terjadi dan dilakukan penanganan. Itu langkah yang tidak preventif. Bukankah kita tahu DAS (daerah aliran sungai, Red) kita rusak? Bukankah kita tahu daerah atas yang gundul itu yang mana?” ucapnya.

Seharusnya, kata Pakar Universitas Muhammadiyah Jember, kondisi tersebut dapat dipetakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya mitigasi bencana. Setelah dipetakan, lalu dibuat sistem peringatan dini terjadinya banjir. “Atau menyiapkan apa yang dilakukan sebelum bencana terjadi,” tambahnya.

Secara lebih modern, mitigasi dapat dilakukan melalui proses digitalisasi komputer. Misalnya untuk mengecek potensi daerah yang akan tergenang ketika Sungai Bedadung meluap. Sebab, langkah mitigasi jenis ini sudah dilakukan oleh beberapa kabupaten dan kota lain. Begitu pun dengan ancaman bencana lainnya. Seperti longsor dan banjir yang akan terjadi di Jember akibat alih fungsi lahan. “Sedangkan Jember masih belum mengaplikasikan. Hanya sebatas, oh, itu ada banjir,” tuturnya.

Tak hanya mitigasi yang dilakukan pemerintah Jember yang belum maksimal, Nanang juga menyoroti aspek pendanaannya. Selama ini, anggaran hanya difokuskan pada penanganan bencana Jember. Bukan untuk keperluan mitigasi. Jika kondisinya berlarut demikian, maka akan banyak korban dan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar.

Menurut dia, pemerintah daerah Jember bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Jember terkait harus dapat meningkatkan sinergisitas. Misalnya, antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pengairan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember bisa bersama-sama menyusun rancangan regulasi yang muaranya adalah pembentukan peraturan daerah (perda). Targetnya untuk mitigasi bencana yang lebih baik.

  Masuk Muatan Lokal

SEMENTARA itu, upaya lain yang bisa dilakukan dalam rangka mitigasi kebencanaan di Jember adalah melalui Dinas Pendidikan. Yakni dengan memasukkan materi kebencanaan dalam mata pelajaran muatan lokal di sekolah. “Materi ini menyasar siswa kalangan SD, SMP, dan SMA. Prinsipnya, mata pelajaran muatan lokal kebencanaan yang tidak bertentangan dengan aturan kurikulum yang lebih tinggi,” terang Ahmad Winarno, dosen Manajemen Pendidikan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/