alexametrics
27.8 C
Jember
Sunday, 26 June 2022

Pembahasan Pupuk Subsidi Tak Libatkan Petani

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keluhan petani terhadap keberadaan pupuk subsidi seperti tak pernah berujung. Kini, memasuki masa akhir entri data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ke dalam elektronik RDKK (e-RDKK) untuk 2021 mendatang, mereka dibikin kembali waswas. Khawatir data yang dimasukkan meleset dan menyebabkan terjadinya pengurangan kuota hingga kelangkaan pupuk subsidi.

Sejumlah petani yang tergabung dalam paguyuban dan asosiasi pertanian pun mengaku, selama ini mereka jarang dilibatkan dalam pembahasan perihal pupuk subsidi. Bahkan tidak pernah. Meski tidak memiliki wewenang apa-apa, mereka tetap merasa punya hak. “Karena yang sebenarnya mengetahui kondisi di bawah petani itu sendiri. Petani perdesaan,” terang Hendy, salah seorang pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) asal Kecamatan Mumbulsari.

Ia juga menyayangkan, selama ini dalam tiap rapat atau pembahasan perihal pupuk yang dilakukan para penyuluh pertanian lapangan (PPL), hanya melibatkan para pemilik kios dan distributor pupuk. “Kami pinginnya, yang tergabung di paguyuban ini juga dilibatkan,” sambungnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, selama ini yang telah berjalan adalah petani hanya diminta menyetorkan persyaratan untuk bisa mendapatkan jatah pupuk subsidi. Seperti fotokopi KTP, KK, dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). Meski dilibatkan, hal itu baru sebatas sosialisasi program dan penyuluhan yang dilakukan PPL atas instruksi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP).

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keluhan petani terhadap keberadaan pupuk subsidi seperti tak pernah berujung. Kini, memasuki masa akhir entri data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ke dalam elektronik RDKK (e-RDKK) untuk 2021 mendatang, mereka dibikin kembali waswas. Khawatir data yang dimasukkan meleset dan menyebabkan terjadinya pengurangan kuota hingga kelangkaan pupuk subsidi.

Sejumlah petani yang tergabung dalam paguyuban dan asosiasi pertanian pun mengaku, selama ini mereka jarang dilibatkan dalam pembahasan perihal pupuk subsidi. Bahkan tidak pernah. Meski tidak memiliki wewenang apa-apa, mereka tetap merasa punya hak. “Karena yang sebenarnya mengetahui kondisi di bawah petani itu sendiri. Petani perdesaan,” terang Hendy, salah seorang pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) asal Kecamatan Mumbulsari.

Ia juga menyayangkan, selama ini dalam tiap rapat atau pembahasan perihal pupuk yang dilakukan para penyuluh pertanian lapangan (PPL), hanya melibatkan para pemilik kios dan distributor pupuk. “Kami pinginnya, yang tergabung di paguyuban ini juga dilibatkan,” sambungnya.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, selama ini yang telah berjalan adalah petani hanya diminta menyetorkan persyaratan untuk bisa mendapatkan jatah pupuk subsidi. Seperti fotokopi KTP, KK, dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). Meski dilibatkan, hal itu baru sebatas sosialisasi program dan penyuluhan yang dilakukan PPL atas instruksi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP).

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Keluhan petani terhadap keberadaan pupuk subsidi seperti tak pernah berujung. Kini, memasuki masa akhir entri data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ke dalam elektronik RDKK (e-RDKK) untuk 2021 mendatang, mereka dibikin kembali waswas. Khawatir data yang dimasukkan meleset dan menyebabkan terjadinya pengurangan kuota hingga kelangkaan pupuk subsidi.

Sejumlah petani yang tergabung dalam paguyuban dan asosiasi pertanian pun mengaku, selama ini mereka jarang dilibatkan dalam pembahasan perihal pupuk subsidi. Bahkan tidak pernah. Meski tidak memiliki wewenang apa-apa, mereka tetap merasa punya hak. “Karena yang sebenarnya mengetahui kondisi di bawah petani itu sendiri. Petani perdesaan,” terang Hendy, salah seorang pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) asal Kecamatan Mumbulsari.

Ia juga menyayangkan, selama ini dalam tiap rapat atau pembahasan perihal pupuk yang dilakukan para penyuluh pertanian lapangan (PPL), hanya melibatkan para pemilik kios dan distributor pupuk. “Kami pinginnya, yang tergabung di paguyuban ini juga dilibatkan,” sambungnya.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, selama ini yang telah berjalan adalah petani hanya diminta menyetorkan persyaratan untuk bisa mendapatkan jatah pupuk subsidi. Seperti fotokopi KTP, KK, dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). Meski dilibatkan, hal itu baru sebatas sosialisasi program dan penyuluhan yang dilakukan PPL atas instruksi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP).

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

Renang Target Medali Perak

Pendaftaran SBMPTBR 2022 Dibuka

Jadi Calon Kades Rela Pensiun Dini

/