alexametrics
24.1 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

Bukan Emak-Emak, Ini Dia Raja Jalanan Bebas Tilang

Mobile_AP_Rectangle 1

Pertanyaan Arif, bila jembatan timbang aktif dan diketahui truk melebihi beban, apakah tetap jalan atau bagaimana? “Ya, serba repot semua. Harus bagaimana lagi,” pungkasnya.

Kesulitan Mengontrol

Sejatinya, keberadaan truk tebu ini meresahkan pengguna jalan. Khawatir tertimpa karena kendaraan angkut bahan baku gula tersebut selalu kelebihan muatan. Hanya, jarang sekali ada tindakan dari aparat kepolisian atau Dinas Perhubungan. Dua institusi yang memiliki kewenangan ini terkesan tutup mata. Benarkah demikian?

Mobile_AP_Rectangle 2

Kasat Lantas Polres Jember AKP Enggarani Laufria menjelaskan, dari berbagai catatan kecelakaan yang dihimpun oleh kepolisian, rata-rata disebabkan kelalaian pengguna jalan. Seperti tak memiliki SIM, melawan arus, kendaraan tak standar, dan sebagainya.

Karena itu, untuk mendisiplinkan pengguna jalan dan kendaraannya itu, polisi sering melakukan patroli. “Patroli itu tiap hari, tengah malam biasanya razia balap liar, knalpot brong, dan lainnya yang memang diduga ada pelanggaran atau meresahkan,” jelas Enggar.

Terkhusus kendaraan besar seperti truk pengangkut tebu, lanjut dia, juga tak luput dari patroli kepolisian. Bentuk patroli itu dilakukan secara langsung. “Saat petugas patroli mendapati sebuah kendaraan besar yang dirasa membahayakan, seketika itu dihentikan. Diminta kelengkapan surat-surat pengemudi dan kendaraannya,” kata Enggar saat ditemui Jawa Pos Radar Jember di ruangannya, Jumat (15/10).

Kendati begitu, giat patroli tersebut berbeda dengan razia yang dikonsep ke sejumlah titik tertentu dengan cara memberhentikan semua kendaraan besar. Biasanya untuk dicek kelengkapan dokumen pengemudi dan kendaraan secara bergantian.

Meski sebelum pandemi sempat ada razia kendaraan besar seperti itu, namun untuk saat ini belum bisa dilakukan karena masih pagebluk. “Bisa kembali dilakukan. Kami masih menunggu petunjuk dan arahan dari satuan di atas,” ulasnya.

Lebih jauh, perempuan yang baru satu bulan menjabat Kasat Lantas Polres Jember ini juga membenarkan, sebenarnya truk-truk besar atau kendaraan bertonase besar itu berisiko tinggi, sekaligus berpotensi lebih besar menimbulkan kerusakan jalan. Sebab, ada beberapa kelas jalan yang tak semestinya dilewati truk bermuatan berat, namun tetap diterabas.

Karena itu, dalam pengawasan dan penindakan, perlu dilakukan dengan instansi terkait atau mitra. Muaranya, membangun kepatuhan pengguna jalan, kelayakan kendaraan, hingga perlindungan pengguna jalan.

Semua itu diakuinya perlu melibatkan berbagai pihak. Seperti dari unsur polisi, mengarahkan untuk tertib berlalu lintas, lalu Jasa Raharja terkait klaim kecelakaan lalu lintas, dan Bapenda terkait pajak kendaraan. “Dari pengawasan, penindakan, dan perlindungan itu jelas melibatkan beberapa unsur-unsur mitra,” imbuhnya.

Dalam catatan kepolisian juga disebutkan, selama September kemarin, terdapat dua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan besar. Pertama, antara truk Fuso dengan Avanza di sekitar Gumitir, jalur Jember-Banyuwangi. Kedua, laka antara truk molen dengan sepeda motor di Pakusari yang merenggut nyawa pengendara motor. Angka terbanyak justru disumbangkan oleh kendaraan roda dua. Dalam satu bulan, jumlahnya relatif mencapai 30–50 kasus kecelakaan.

Berkaitan dengan kelayakan kendaraan pengangkut tersebut, Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jember Siswanto menuturkan, operasi penindakan semacam itu memang pernah dilakukan. Namun, sebelum pandemi dengan melibatkan unsur mitra, yakni satlantas. “Selama pandemi, operasi penindakan itu berkurang. Kami akan koordinasikan lagi terkait pengendalian dan pengawasan itu,” bebernya saat ditemui Jawa Pos Radar Jember, belum lama ini.

Selain itu, salah satu kendala yang juga menjadi kesulitan dalam mengontrol tonase kendaraan karena tidak berfungsinya jembatan timbang, yang unit pelaksana teknisnya kini beralih kewenangan di provinsi. Padahal, jembatan timbang itu fungsinya sangat penting untuk kesesuaian tingkat tonase kendaraan dengan tipe-tipe kelas jalan.

Siswanto menjelaskan, sebenarnya secara aturan atau regulasi, Dishub berada di wilayah sosialisasi, pembinaan, dan pencegahan terhadap kendaraan roda empat. Salah satunya melalui UPT pengujian KIR yang berlokasi di Kaliwates. “Meski aset tanahnya itu milik provinsi, alat-alatnya itu milik kami (Pemkab Jember, Red),” sambungnya.

Dia juga memaparkan, beberapa kendaraan besar, seperti truk tebu, juga sempat melakukan uji KIR oleh beberapa pemilik truk tebu. Namun, dirinya tidak paham persis berapa jumlah terakhir kendaraan truk tersebut.

Meski pengujian KIR itu masih berjalan dan dilakukan, ada cukup banyak kendaraan truk, dan kegunaannya tidak semua untuk mengangkut tebu. “Sekarang tebu, besok bisa ngangkut yang lain. Jadi, sulit ditemukan truk khusus tebu itu,” pungkasnya.

Reporter : Dwi Siswanto dan Maulana

Fotografer : Humas Satlantas For Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih

- Advertisement -

Pertanyaan Arif, bila jembatan timbang aktif dan diketahui truk melebihi beban, apakah tetap jalan atau bagaimana? “Ya, serba repot semua. Harus bagaimana lagi,” pungkasnya.

Kesulitan Mengontrol

Sejatinya, keberadaan truk tebu ini meresahkan pengguna jalan. Khawatir tertimpa karena kendaraan angkut bahan baku gula tersebut selalu kelebihan muatan. Hanya, jarang sekali ada tindakan dari aparat kepolisian atau Dinas Perhubungan. Dua institusi yang memiliki kewenangan ini terkesan tutup mata. Benarkah demikian?

Kasat Lantas Polres Jember AKP Enggarani Laufria menjelaskan, dari berbagai catatan kecelakaan yang dihimpun oleh kepolisian, rata-rata disebabkan kelalaian pengguna jalan. Seperti tak memiliki SIM, melawan arus, kendaraan tak standar, dan sebagainya.

Karena itu, untuk mendisiplinkan pengguna jalan dan kendaraannya itu, polisi sering melakukan patroli. “Patroli itu tiap hari, tengah malam biasanya razia balap liar, knalpot brong, dan lainnya yang memang diduga ada pelanggaran atau meresahkan,” jelas Enggar.

Terkhusus kendaraan besar seperti truk pengangkut tebu, lanjut dia, juga tak luput dari patroli kepolisian. Bentuk patroli itu dilakukan secara langsung. “Saat petugas patroli mendapati sebuah kendaraan besar yang dirasa membahayakan, seketika itu dihentikan. Diminta kelengkapan surat-surat pengemudi dan kendaraannya,” kata Enggar saat ditemui Jawa Pos Radar Jember di ruangannya, Jumat (15/10).

Kendati begitu, giat patroli tersebut berbeda dengan razia yang dikonsep ke sejumlah titik tertentu dengan cara memberhentikan semua kendaraan besar. Biasanya untuk dicek kelengkapan dokumen pengemudi dan kendaraan secara bergantian.

Meski sebelum pandemi sempat ada razia kendaraan besar seperti itu, namun untuk saat ini belum bisa dilakukan karena masih pagebluk. “Bisa kembali dilakukan. Kami masih menunggu petunjuk dan arahan dari satuan di atas,” ulasnya.

Lebih jauh, perempuan yang baru satu bulan menjabat Kasat Lantas Polres Jember ini juga membenarkan, sebenarnya truk-truk besar atau kendaraan bertonase besar itu berisiko tinggi, sekaligus berpotensi lebih besar menimbulkan kerusakan jalan. Sebab, ada beberapa kelas jalan yang tak semestinya dilewati truk bermuatan berat, namun tetap diterabas.

Karena itu, dalam pengawasan dan penindakan, perlu dilakukan dengan instansi terkait atau mitra. Muaranya, membangun kepatuhan pengguna jalan, kelayakan kendaraan, hingga perlindungan pengguna jalan.

Semua itu diakuinya perlu melibatkan berbagai pihak. Seperti dari unsur polisi, mengarahkan untuk tertib berlalu lintas, lalu Jasa Raharja terkait klaim kecelakaan lalu lintas, dan Bapenda terkait pajak kendaraan. “Dari pengawasan, penindakan, dan perlindungan itu jelas melibatkan beberapa unsur-unsur mitra,” imbuhnya.

Dalam catatan kepolisian juga disebutkan, selama September kemarin, terdapat dua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan besar. Pertama, antara truk Fuso dengan Avanza di sekitar Gumitir, jalur Jember-Banyuwangi. Kedua, laka antara truk molen dengan sepeda motor di Pakusari yang merenggut nyawa pengendara motor. Angka terbanyak justru disumbangkan oleh kendaraan roda dua. Dalam satu bulan, jumlahnya relatif mencapai 30–50 kasus kecelakaan.

Berkaitan dengan kelayakan kendaraan pengangkut tersebut, Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jember Siswanto menuturkan, operasi penindakan semacam itu memang pernah dilakukan. Namun, sebelum pandemi dengan melibatkan unsur mitra, yakni satlantas. “Selama pandemi, operasi penindakan itu berkurang. Kami akan koordinasikan lagi terkait pengendalian dan pengawasan itu,” bebernya saat ditemui Jawa Pos Radar Jember, belum lama ini.

Selain itu, salah satu kendala yang juga menjadi kesulitan dalam mengontrol tonase kendaraan karena tidak berfungsinya jembatan timbang, yang unit pelaksana teknisnya kini beralih kewenangan di provinsi. Padahal, jembatan timbang itu fungsinya sangat penting untuk kesesuaian tingkat tonase kendaraan dengan tipe-tipe kelas jalan.

Siswanto menjelaskan, sebenarnya secara aturan atau regulasi, Dishub berada di wilayah sosialisasi, pembinaan, dan pencegahan terhadap kendaraan roda empat. Salah satunya melalui UPT pengujian KIR yang berlokasi di Kaliwates. “Meski aset tanahnya itu milik provinsi, alat-alatnya itu milik kami (Pemkab Jember, Red),” sambungnya.

Dia juga memaparkan, beberapa kendaraan besar, seperti truk tebu, juga sempat melakukan uji KIR oleh beberapa pemilik truk tebu. Namun, dirinya tidak paham persis berapa jumlah terakhir kendaraan truk tersebut.

Meski pengujian KIR itu masih berjalan dan dilakukan, ada cukup banyak kendaraan truk, dan kegunaannya tidak semua untuk mengangkut tebu. “Sekarang tebu, besok bisa ngangkut yang lain. Jadi, sulit ditemukan truk khusus tebu itu,” pungkasnya.

Reporter : Dwi Siswanto dan Maulana

Fotografer : Humas Satlantas For Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih

Pertanyaan Arif, bila jembatan timbang aktif dan diketahui truk melebihi beban, apakah tetap jalan atau bagaimana? “Ya, serba repot semua. Harus bagaimana lagi,” pungkasnya.

Kesulitan Mengontrol

Sejatinya, keberadaan truk tebu ini meresahkan pengguna jalan. Khawatir tertimpa karena kendaraan angkut bahan baku gula tersebut selalu kelebihan muatan. Hanya, jarang sekali ada tindakan dari aparat kepolisian atau Dinas Perhubungan. Dua institusi yang memiliki kewenangan ini terkesan tutup mata. Benarkah demikian?

Kasat Lantas Polres Jember AKP Enggarani Laufria menjelaskan, dari berbagai catatan kecelakaan yang dihimpun oleh kepolisian, rata-rata disebabkan kelalaian pengguna jalan. Seperti tak memiliki SIM, melawan arus, kendaraan tak standar, dan sebagainya.

Karena itu, untuk mendisiplinkan pengguna jalan dan kendaraannya itu, polisi sering melakukan patroli. “Patroli itu tiap hari, tengah malam biasanya razia balap liar, knalpot brong, dan lainnya yang memang diduga ada pelanggaran atau meresahkan,” jelas Enggar.

Terkhusus kendaraan besar seperti truk pengangkut tebu, lanjut dia, juga tak luput dari patroli kepolisian. Bentuk patroli itu dilakukan secara langsung. “Saat petugas patroli mendapati sebuah kendaraan besar yang dirasa membahayakan, seketika itu dihentikan. Diminta kelengkapan surat-surat pengemudi dan kendaraannya,” kata Enggar saat ditemui Jawa Pos Radar Jember di ruangannya, Jumat (15/10).

Kendati begitu, giat patroli tersebut berbeda dengan razia yang dikonsep ke sejumlah titik tertentu dengan cara memberhentikan semua kendaraan besar. Biasanya untuk dicek kelengkapan dokumen pengemudi dan kendaraan secara bergantian.

Meski sebelum pandemi sempat ada razia kendaraan besar seperti itu, namun untuk saat ini belum bisa dilakukan karena masih pagebluk. “Bisa kembali dilakukan. Kami masih menunggu petunjuk dan arahan dari satuan di atas,” ulasnya.

Lebih jauh, perempuan yang baru satu bulan menjabat Kasat Lantas Polres Jember ini juga membenarkan, sebenarnya truk-truk besar atau kendaraan bertonase besar itu berisiko tinggi, sekaligus berpotensi lebih besar menimbulkan kerusakan jalan. Sebab, ada beberapa kelas jalan yang tak semestinya dilewati truk bermuatan berat, namun tetap diterabas.

Karena itu, dalam pengawasan dan penindakan, perlu dilakukan dengan instansi terkait atau mitra. Muaranya, membangun kepatuhan pengguna jalan, kelayakan kendaraan, hingga perlindungan pengguna jalan.

Semua itu diakuinya perlu melibatkan berbagai pihak. Seperti dari unsur polisi, mengarahkan untuk tertib berlalu lintas, lalu Jasa Raharja terkait klaim kecelakaan lalu lintas, dan Bapenda terkait pajak kendaraan. “Dari pengawasan, penindakan, dan perlindungan itu jelas melibatkan beberapa unsur-unsur mitra,” imbuhnya.

Dalam catatan kepolisian juga disebutkan, selama September kemarin, terdapat dua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan besar. Pertama, antara truk Fuso dengan Avanza di sekitar Gumitir, jalur Jember-Banyuwangi. Kedua, laka antara truk molen dengan sepeda motor di Pakusari yang merenggut nyawa pengendara motor. Angka terbanyak justru disumbangkan oleh kendaraan roda dua. Dalam satu bulan, jumlahnya relatif mencapai 30–50 kasus kecelakaan.

Berkaitan dengan kelayakan kendaraan pengangkut tersebut, Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jember Siswanto menuturkan, operasi penindakan semacam itu memang pernah dilakukan. Namun, sebelum pandemi dengan melibatkan unsur mitra, yakni satlantas. “Selama pandemi, operasi penindakan itu berkurang. Kami akan koordinasikan lagi terkait pengendalian dan pengawasan itu,” bebernya saat ditemui Jawa Pos Radar Jember, belum lama ini.

Selain itu, salah satu kendala yang juga menjadi kesulitan dalam mengontrol tonase kendaraan karena tidak berfungsinya jembatan timbang, yang unit pelaksana teknisnya kini beralih kewenangan di provinsi. Padahal, jembatan timbang itu fungsinya sangat penting untuk kesesuaian tingkat tonase kendaraan dengan tipe-tipe kelas jalan.

Siswanto menjelaskan, sebenarnya secara aturan atau regulasi, Dishub berada di wilayah sosialisasi, pembinaan, dan pencegahan terhadap kendaraan roda empat. Salah satunya melalui UPT pengujian KIR yang berlokasi di Kaliwates. “Meski aset tanahnya itu milik provinsi, alat-alatnya itu milik kami (Pemkab Jember, Red),” sambungnya.

Dia juga memaparkan, beberapa kendaraan besar, seperti truk tebu, juga sempat melakukan uji KIR oleh beberapa pemilik truk tebu. Namun, dirinya tidak paham persis berapa jumlah terakhir kendaraan truk tersebut.

Meski pengujian KIR itu masih berjalan dan dilakukan, ada cukup banyak kendaraan truk, dan kegunaannya tidak semua untuk mengangkut tebu. “Sekarang tebu, besok bisa ngangkut yang lain. Jadi, sulit ditemukan truk khusus tebu itu,” pungkasnya.

Reporter : Dwi Siswanto dan Maulana

Fotografer : Humas Satlantas For Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/