alexametrics
23.9 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Antisipasi Koperasi Bodong dengan ini

“Dengan diberlakukannya Permenkumham 14 Tahun 2019, kami kehilangan jejak. Jadi, orang mau mendirikan koperasi itu bebas. Tidak melalui izin rekomendasi di dinas seperti zaman dulu.” SARTINI - Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM

Mobile_AP_Rectangle 1

GUMUK KERANG, RADARJEMBER.ID – Sejak diberlakukannya Peraturan Menkumham Nomor 14 Tahun 2019, Dinas Koperasi dan UMKM harus kehilangan jejak status pendirian koperasi. Aturan tersebut telah diberlakukan sejak November 2019.

Dalam aturan ini, izin rekomendasi pendirian koperasi dari Dinas Koperasi bukanlah syarat wajib yang harus dipenuhi. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang harus memiliki izin rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM. “Dengan diberlakukannya Permenkumham 14 Tahun 2019, kami kehilangan jejak. Jadi, orang mau mendirikan koperasi itu bebas. Tidak melalui izin rekomendasi di dinas seperti zaman dulu,” ungkap Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Sartini.

Melalui aturan itu, mereka yang ingin mendirikan koperasi langsung ke notaris. Lalu, notaris langsung memproses ke Kemenkumham tanpa adanya proses verifikasi dari Dinas Koperasi. Imbasnya, Dinas Koperasi tak mengantongi data sama sekali.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dampaknya, potensi adanya koperasi bodong makin masif. “Ketika koperasi bermasalah dengan sudah sampai APH. Kami ditanya ada tidak pengajuannya, ada tidak arsipnya, kami mau jawab apa wong realitanya kami tidak punya arsip,” tuturnya lagi.

Sartini mengisahkan salah satu pengalamannya menemukan koperasi bodong. Beberapa waktu lalu, pemerintah provinsi mencoba mengonfirmasinya mengenai keaktifan koperasi di Jawa Timur yang kantor pusatnya di Jember. Jumlahnya cabangnya 12. Di Surabaya koperasi tersebut tidak aktif. “Setelah kami kroscek di lokasi, koperasi itu tidak ada aktivitasnya. Alamatnya ada, tapi tidak ada plangnya, tidak ada aktivitasnya, pengurusnya saja tidak ada,” kisahnya.

Dia mengungkapkan bahwa sepanjang 2021 setidaknya terdapat puluhan koperasi bodong yang ditemukan. Dampak lainnya adalah adanya hambatan dalam menentukan sasaran kegiatan pelatihan.

- Advertisement -

GUMUK KERANG, RADARJEMBER.ID – Sejak diberlakukannya Peraturan Menkumham Nomor 14 Tahun 2019, Dinas Koperasi dan UMKM harus kehilangan jejak status pendirian koperasi. Aturan tersebut telah diberlakukan sejak November 2019.

Dalam aturan ini, izin rekomendasi pendirian koperasi dari Dinas Koperasi bukanlah syarat wajib yang harus dipenuhi. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang harus memiliki izin rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM. “Dengan diberlakukannya Permenkumham 14 Tahun 2019, kami kehilangan jejak. Jadi, orang mau mendirikan koperasi itu bebas. Tidak melalui izin rekomendasi di dinas seperti zaman dulu,” ungkap Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Sartini.

Melalui aturan itu, mereka yang ingin mendirikan koperasi langsung ke notaris. Lalu, notaris langsung memproses ke Kemenkumham tanpa adanya proses verifikasi dari Dinas Koperasi. Imbasnya, Dinas Koperasi tak mengantongi data sama sekali.

Dampaknya, potensi adanya koperasi bodong makin masif. “Ketika koperasi bermasalah dengan sudah sampai APH. Kami ditanya ada tidak pengajuannya, ada tidak arsipnya, kami mau jawab apa wong realitanya kami tidak punya arsip,” tuturnya lagi.

Sartini mengisahkan salah satu pengalamannya menemukan koperasi bodong. Beberapa waktu lalu, pemerintah provinsi mencoba mengonfirmasinya mengenai keaktifan koperasi di Jawa Timur yang kantor pusatnya di Jember. Jumlahnya cabangnya 12. Di Surabaya koperasi tersebut tidak aktif. “Setelah kami kroscek di lokasi, koperasi itu tidak ada aktivitasnya. Alamatnya ada, tapi tidak ada plangnya, tidak ada aktivitasnya, pengurusnya saja tidak ada,” kisahnya.

Dia mengungkapkan bahwa sepanjang 2021 setidaknya terdapat puluhan koperasi bodong yang ditemukan. Dampak lainnya adalah adanya hambatan dalam menentukan sasaran kegiatan pelatihan.

GUMUK KERANG, RADARJEMBER.ID – Sejak diberlakukannya Peraturan Menkumham Nomor 14 Tahun 2019, Dinas Koperasi dan UMKM harus kehilangan jejak status pendirian koperasi. Aturan tersebut telah diberlakukan sejak November 2019.

Dalam aturan ini, izin rekomendasi pendirian koperasi dari Dinas Koperasi bukanlah syarat wajib yang harus dipenuhi. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang harus memiliki izin rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM. “Dengan diberlakukannya Permenkumham 14 Tahun 2019, kami kehilangan jejak. Jadi, orang mau mendirikan koperasi itu bebas. Tidak melalui izin rekomendasi di dinas seperti zaman dulu,” ungkap Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Sartini.

Melalui aturan itu, mereka yang ingin mendirikan koperasi langsung ke notaris. Lalu, notaris langsung memproses ke Kemenkumham tanpa adanya proses verifikasi dari Dinas Koperasi. Imbasnya, Dinas Koperasi tak mengantongi data sama sekali.

Dampaknya, potensi adanya koperasi bodong makin masif. “Ketika koperasi bermasalah dengan sudah sampai APH. Kami ditanya ada tidak pengajuannya, ada tidak arsipnya, kami mau jawab apa wong realitanya kami tidak punya arsip,” tuturnya lagi.

Sartini mengisahkan salah satu pengalamannya menemukan koperasi bodong. Beberapa waktu lalu, pemerintah provinsi mencoba mengonfirmasinya mengenai keaktifan koperasi di Jawa Timur yang kantor pusatnya di Jember. Jumlahnya cabangnya 12. Di Surabaya koperasi tersebut tidak aktif. “Setelah kami kroscek di lokasi, koperasi itu tidak ada aktivitasnya. Alamatnya ada, tapi tidak ada plangnya, tidak ada aktivitasnya, pengurusnya saja tidak ada,” kisahnya.

Dia mengungkapkan bahwa sepanjang 2021 setidaknya terdapat puluhan koperasi bodong yang ditemukan. Dampak lainnya adalah adanya hambatan dalam menentukan sasaran kegiatan pelatihan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/