alexametrics
28 C
Jember
Monday, 15 August 2022

Wabup Tidak Melanggar

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kehadiran Wakil Bupati (Wabup) Jember KH Abdul Muqit Arief berkalung tim paslon (pasangan calon) di KPU Jember, beberapa waktu lalu, menuai banyak kritik. Mulai dari dugaan pelanggaran hingga netralitas pejabat negara. Belakangan diketahui, ternyata tidak ada satu pun pasal yang bisa menjerat wabup.

Dalam kasus ini Bawaslu Jember sudah melakukan serangkaian kajian pada sejumlah peraturan hukum. Akan tetapi, ayat demi ayat, di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan PKPU, tidak ditemukan celah pelanggarannya.

Dengan demikian, Kiai Muqit yang datang ke KPU mengantar bakal calon bupati dan calon wakil bupati (cabup-cawabup) tidak melanggar.

Mobile_AP_Rectangle 2

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) menjadi salah satu yang dikaji Bawaslu. “Untuk kasus kehadiran Kiai Muqit, kami tidak menemukan pasal pelanggarannya,” tegasnya.

Kiai Muqit memang datang pada 6 September lalu mendampingi bakal cabup-cawabup Faida-Vian. Dia diketahui merupakan Wakil Bupati Jember. Akan tetapi, status pejabat negara yang melekat tidak secara otomatis membuat kehadirannya melakukan pelanggaran.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kehadiran Wakil Bupati (Wabup) Jember KH Abdul Muqit Arief berkalung tim paslon (pasangan calon) di KPU Jember, beberapa waktu lalu, menuai banyak kritik. Mulai dari dugaan pelanggaran hingga netralitas pejabat negara. Belakangan diketahui, ternyata tidak ada satu pun pasal yang bisa menjerat wabup.

Dalam kasus ini Bawaslu Jember sudah melakukan serangkaian kajian pada sejumlah peraturan hukum. Akan tetapi, ayat demi ayat, di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan PKPU, tidak ditemukan celah pelanggarannya.

Dengan demikian, Kiai Muqit yang datang ke KPU mengantar bakal calon bupati dan calon wakil bupati (cabup-cawabup) tidak melanggar.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) menjadi salah satu yang dikaji Bawaslu. “Untuk kasus kehadiran Kiai Muqit, kami tidak menemukan pasal pelanggarannya,” tegasnya.

Kiai Muqit memang datang pada 6 September lalu mendampingi bakal cabup-cawabup Faida-Vian. Dia diketahui merupakan Wakil Bupati Jember. Akan tetapi, status pejabat negara yang melekat tidak secara otomatis membuat kehadirannya melakukan pelanggaran.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kehadiran Wakil Bupati (Wabup) Jember KH Abdul Muqit Arief berkalung tim paslon (pasangan calon) di KPU Jember, beberapa waktu lalu, menuai banyak kritik. Mulai dari dugaan pelanggaran hingga netralitas pejabat negara. Belakangan diketahui, ternyata tidak ada satu pun pasal yang bisa menjerat wabup.

Dalam kasus ini Bawaslu Jember sudah melakukan serangkaian kajian pada sejumlah peraturan hukum. Akan tetapi, ayat demi ayat, di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan PKPU, tidak ditemukan celah pelanggarannya.

Dengan demikian, Kiai Muqit yang datang ke KPU mengantar bakal calon bupati dan calon wakil bupati (cabup-cawabup) tidak melanggar.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) menjadi salah satu yang dikaji Bawaslu. “Untuk kasus kehadiran Kiai Muqit, kami tidak menemukan pasal pelanggarannya,” tegasnya.

Kiai Muqit memang datang pada 6 September lalu mendampingi bakal cabup-cawabup Faida-Vian. Dia diketahui merupakan Wakil Bupati Jember. Akan tetapi, status pejabat negara yang melekat tidak secara otomatis membuat kehadirannya melakukan pelanggaran.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/