alexametrics
29.6 C
Jember
Saturday, 20 August 2022

Petani Resah, Pemerintah Lemah

Kasus Pengalihan Irigasi Tanpa Izin oleh PT Imasco

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Saluran irigasi di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, ditutup dan dialihkan oleh perusahaan. Sayangnya, hal itu diduga kuat tanpa izin. Pemerintah dan penegak hukum di Jember tidak bisa bertindak tegas dibuatnya. Akibat yang terjadi, banyak petani resah lantaran air irigasi tidak sampai mengalir ke sawah-sawah.

Insiden inilah yang menjadikan petani dan mahasiswa PMII beraksi di Kota Santri, tetapi belum ada solusi hingga kemarin (17/9). “Pengalihan irigasi tanpa izin membuat pemerintah lemah, tidak ada yang ditangkap polisi. Ini jelas perusakan aset negara,” kata mahasiswa PMII, Bagaskara Dwi Pamungkas.

Menurutnya, pemerintah Kabupaten Jember sudah tidak mampu memberikan perlindungan kepada petani Puger, khususnya yang terdampak pengalihan irigasi. Bukti nyata menurut mahasiswa, pemerintah tidak bisa bertindak tegas untuk mengembalikan pengalihan irigasi yang hanya dilakukan dengan dasar rekomendasi, beberapa tahun lalu.

Mobile_AP_Rectangle 2

Mahasiswa berpandangan, pemerintah daerah, provinsi, maupun pemerintah pusat lebih lemah menghadapi perusahaan dan tidak mengutamakan kepentingan rakyatnya.

“Tuntutan kami, petani dan mahasiswa, hanya satu, kembalikan irigasi yang dialihkan. Pemkab Jember dari dulu hanya bisa janji-janji, tidak berani kepada perusahaan. Padahal, izin pengalihan irigasinya tidak ada. Surat rekomendasi tidak punya dasar hukum,” papar Bagaskara, yang menjadi koordinator aksi.

Pengalihan irigasi tanpa izin tersebut juga dinilai menjadikan penegakan hukum di Jember lemah. Petani dan mahasiswa menyebut, bukti nyata yaitu tidak ada tindakan kepada tegas kepada perusahaan yang mengalihkan irigasi tanpa izin. “Justru di sana dijaga aparat. Izin sudah tidak ada, tetapi dilindungi,” tegasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Saluran irigasi di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, ditutup dan dialihkan oleh perusahaan. Sayangnya, hal itu diduga kuat tanpa izin. Pemerintah dan penegak hukum di Jember tidak bisa bertindak tegas dibuatnya. Akibat yang terjadi, banyak petani resah lantaran air irigasi tidak sampai mengalir ke sawah-sawah.

Insiden inilah yang menjadikan petani dan mahasiswa PMII beraksi di Kota Santri, tetapi belum ada solusi hingga kemarin (17/9). “Pengalihan irigasi tanpa izin membuat pemerintah lemah, tidak ada yang ditangkap polisi. Ini jelas perusakan aset negara,” kata mahasiswa PMII, Bagaskara Dwi Pamungkas.

Menurutnya, pemerintah Kabupaten Jember sudah tidak mampu memberikan perlindungan kepada petani Puger, khususnya yang terdampak pengalihan irigasi. Bukti nyata menurut mahasiswa, pemerintah tidak bisa bertindak tegas untuk mengembalikan pengalihan irigasi yang hanya dilakukan dengan dasar rekomendasi, beberapa tahun lalu.

Mahasiswa berpandangan, pemerintah daerah, provinsi, maupun pemerintah pusat lebih lemah menghadapi perusahaan dan tidak mengutamakan kepentingan rakyatnya.

“Tuntutan kami, petani dan mahasiswa, hanya satu, kembalikan irigasi yang dialihkan. Pemkab Jember dari dulu hanya bisa janji-janji, tidak berani kepada perusahaan. Padahal, izin pengalihan irigasinya tidak ada. Surat rekomendasi tidak punya dasar hukum,” papar Bagaskara, yang menjadi koordinator aksi.

Pengalihan irigasi tanpa izin tersebut juga dinilai menjadikan penegakan hukum di Jember lemah. Petani dan mahasiswa menyebut, bukti nyata yaitu tidak ada tindakan kepada tegas kepada perusahaan yang mengalihkan irigasi tanpa izin. “Justru di sana dijaga aparat. Izin sudah tidak ada, tetapi dilindungi,” tegasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Saluran irigasi di Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, ditutup dan dialihkan oleh perusahaan. Sayangnya, hal itu diduga kuat tanpa izin. Pemerintah dan penegak hukum di Jember tidak bisa bertindak tegas dibuatnya. Akibat yang terjadi, banyak petani resah lantaran air irigasi tidak sampai mengalir ke sawah-sawah.

Insiden inilah yang menjadikan petani dan mahasiswa PMII beraksi di Kota Santri, tetapi belum ada solusi hingga kemarin (17/9). “Pengalihan irigasi tanpa izin membuat pemerintah lemah, tidak ada yang ditangkap polisi. Ini jelas perusakan aset negara,” kata mahasiswa PMII, Bagaskara Dwi Pamungkas.

Menurutnya, pemerintah Kabupaten Jember sudah tidak mampu memberikan perlindungan kepada petani Puger, khususnya yang terdampak pengalihan irigasi. Bukti nyata menurut mahasiswa, pemerintah tidak bisa bertindak tegas untuk mengembalikan pengalihan irigasi yang hanya dilakukan dengan dasar rekomendasi, beberapa tahun lalu.

Mahasiswa berpandangan, pemerintah daerah, provinsi, maupun pemerintah pusat lebih lemah menghadapi perusahaan dan tidak mengutamakan kepentingan rakyatnya.

“Tuntutan kami, petani dan mahasiswa, hanya satu, kembalikan irigasi yang dialihkan. Pemkab Jember dari dulu hanya bisa janji-janji, tidak berani kepada perusahaan. Padahal, izin pengalihan irigasinya tidak ada. Surat rekomendasi tidak punya dasar hukum,” papar Bagaskara, yang menjadi koordinator aksi.

Pengalihan irigasi tanpa izin tersebut juga dinilai menjadikan penegakan hukum di Jember lemah. Petani dan mahasiswa menyebut, bukti nyata yaitu tidak ada tindakan kepada tegas kepada perusahaan yang mengalihkan irigasi tanpa izin. “Justru di sana dijaga aparat. Izin sudah tidak ada, tetapi dilindungi,” tegasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/