alexametrics
23 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Regulasi Pusat Lemahkan Daerah

- Dari Soal Beban Belanja Pegawai hingga Rekrutmen PNS/PPPK

- Dewan Sarankan Kepala Daerah Ajukan Judicial Review

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinilai mempersempit kewenangan pemerintah daerah. Salah satunya soal pembatasan alokasi anggaran belanja pegawai maksimal 30 persen dalam anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD.

Baca Juga : Peringatan sampai Sanksi Tilang

Dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI beberapa waktu lalu, Bupati Jember Hendy Siswanto sempat mengutarakan keberatannya itu. Pemerintah daerah menurutnya diberi kewenangan merekrut aparatur sipil negara (ASN), melalui regulasi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (MenPANRB). MenPANRB pula meminta daerah melakukan rekrutmen pegawai baru, baik pegawai negeri sipil maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Mobile_AP_Rectangle 2

Namun, dia menyayangkan, proses rekrutmen itu terbuka untuk seluruh Indonesia. Padahal di Jember ada yang sudah berbakti sebagai honorer selama 15 hingga 20 tahun. “Pemkab Jember mendapat kuota kurang lebih empat ribu ASN baru. Senanglah kami. Ternyata empat ribu orang itu disuruh membayar pakai APBD,” kata Hendy.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menilai, UU tersebut tidak untuk diperdebatkan karena sudah menjadi amanah dari undang-undang. Dia menyarankan agar pemerintah daerah mengajukan judicial review (JR). “Alangkah baiknya kepala-kepala daerah yang keberatan dengan UU itu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Itu solusi yang paling bijak,” kata Itqon, Jumat kemarin.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinilai mempersempit kewenangan pemerintah daerah. Salah satunya soal pembatasan alokasi anggaran belanja pegawai maksimal 30 persen dalam anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD.

Baca Juga : Peringatan sampai Sanksi Tilang

Dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI beberapa waktu lalu, Bupati Jember Hendy Siswanto sempat mengutarakan keberatannya itu. Pemerintah daerah menurutnya diberi kewenangan merekrut aparatur sipil negara (ASN), melalui regulasi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (MenPANRB). MenPANRB pula meminta daerah melakukan rekrutmen pegawai baru, baik pegawai negeri sipil maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Namun, dia menyayangkan, proses rekrutmen itu terbuka untuk seluruh Indonesia. Padahal di Jember ada yang sudah berbakti sebagai honorer selama 15 hingga 20 tahun. “Pemkab Jember mendapat kuota kurang lebih empat ribu ASN baru. Senanglah kami. Ternyata empat ribu orang itu disuruh membayar pakai APBD,” kata Hendy.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menilai, UU tersebut tidak untuk diperdebatkan karena sudah menjadi amanah dari undang-undang. Dia menyarankan agar pemerintah daerah mengajukan judicial review (JR). “Alangkah baiknya kepala-kepala daerah yang keberatan dengan UU itu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Itu solusi yang paling bijak,” kata Itqon, Jumat kemarin.

SUMBERSARI, Radar Jember – Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinilai mempersempit kewenangan pemerintah daerah. Salah satunya soal pembatasan alokasi anggaran belanja pegawai maksimal 30 persen dalam anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD.

Baca Juga : Peringatan sampai Sanksi Tilang

Dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI beberapa waktu lalu, Bupati Jember Hendy Siswanto sempat mengutarakan keberatannya itu. Pemerintah daerah menurutnya diberi kewenangan merekrut aparatur sipil negara (ASN), melalui regulasi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi (MenPANRB). MenPANRB pula meminta daerah melakukan rekrutmen pegawai baru, baik pegawai negeri sipil maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Namun, dia menyayangkan, proses rekrutmen itu terbuka untuk seluruh Indonesia. Padahal di Jember ada yang sudah berbakti sebagai honorer selama 15 hingga 20 tahun. “Pemkab Jember mendapat kuota kurang lebih empat ribu ASN baru. Senanglah kami. Ternyata empat ribu orang itu disuruh membayar pakai APBD,” kata Hendy.

Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi menilai, UU tersebut tidak untuk diperdebatkan karena sudah menjadi amanah dari undang-undang. Dia menyarankan agar pemerintah daerah mengajukan judicial review (JR). “Alangkah baiknya kepala-kepala daerah yang keberatan dengan UU itu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Itu solusi yang paling bijak,” kata Itqon, Jumat kemarin.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/