alexametrics
24.8 C
Jember
Sunday, 22 May 2022

Mayoritas Tak Setuju Pemindahan

Hendy-Firjaun Diminta Utamakan Program Mendesak

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Wacana pemindahan gedung pemerintahan Kabupaten Jember menuai pro kontra dari masyarakat. Ada yang setuju dengan berbagai alasan, begitu juga dengan yang tidak setuju. Untuk menjajaki pendapat masyarakat, Jawa Pos Radar Jember mengadakan polling. Mayoritas menyatakan tidak setuju dengan gagasan pemindahan tersebut.

Berdasarkan polling melalui akun Instagram @radarjember.id, ada sebanyak 728 akun yang merespons. Dari jumlah itu, ada 284 responden atau 39,02 persen yang memilih setuju dengan wacana itu. Sementara yang tidak setuju sebanyak 444 responden atau 60,98 persen. Meski polling ini tidak mewakili pendapat seluruh masyarakat Jember, tapi setidaknya memberi gambaran bahwa sebagian besar publik di Jember tidak sepakat dengan ide pemindahan tersebut.

Alasan responden pun beragam. Baik yang setuju maupun yang tidak. Bagi yang setuju, mereka beranggapan bahwa pemindahan itu patut dilakukan. Kenapa? Karena pembangunan bisa menjamah daerah lain dan tidak melulu di kecamatan kota. Selain itu, pemerintahan di kecamatan kota juga sudah terasa sesak. Jadi, perlu perbaikan supaya Kabupaten Jember bisa terbebas dari macet.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sementara itu, pendapat yang tidak setuju mengungkapkan, ada hal lain yang perlu diutamakan oleh pemerintahan saat ini. Terutama infrastruktur jalan. Sebab, dengan diperbaikinya jalan, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jember. Menurut mereka, wacana itu merupakan hal yang mubazir. Juga belum terlalu penting dan masih bisa ditunda. Selain itu, jika ada pemindahan, bisa dilakukan pada tahun kedua pemerintahan.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jember (Unej), Hermanto Rohman mengungkapkan, ada tiga hal yang membuat masyarakat berpendapat seperti itu. Pertama, wacana itu menjadi belum jelas karena belum memiliki dasar perencanaan. Kedua, wacana itu menjadi tidak perlu karena ada hal lain yang perlu diutamakan. Di antaranya, pembangunan infrastruktur jalan dan penanganan Covid-19. “Dan yang ketiga, selayaknya bupati memberikan kajian lebih dulu, baru memaparkan adanya pemindahan,” ujar dosen tata kelola pemerintahan keuangan daerah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unej tersebut.

Menurut dia, memindahkan gedung dan memindah pusat pemerintahan itu berbeda. Hingga saat ini, belum ada informasi yang jelas, pemerintah berniat memindah gedung atau pusat pemerintahan. Kalau memindah pusat pemerintahan, akan ada banyak pertimbangan. Misalnya, terkait daya dukung lingkungan, potensi ekonomi, sumber daya manusia, serta persoalan pelayanan dan pemerataan pertumbuhan. “Karena itu, harus ada kajian lebih dulu,” tegasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Wacana pemindahan gedung pemerintahan Kabupaten Jember menuai pro kontra dari masyarakat. Ada yang setuju dengan berbagai alasan, begitu juga dengan yang tidak setuju. Untuk menjajaki pendapat masyarakat, Jawa Pos Radar Jember mengadakan polling. Mayoritas menyatakan tidak setuju dengan gagasan pemindahan tersebut.

Berdasarkan polling melalui akun Instagram @radarjember.id, ada sebanyak 728 akun yang merespons. Dari jumlah itu, ada 284 responden atau 39,02 persen yang memilih setuju dengan wacana itu. Sementara yang tidak setuju sebanyak 444 responden atau 60,98 persen. Meski polling ini tidak mewakili pendapat seluruh masyarakat Jember, tapi setidaknya memberi gambaran bahwa sebagian besar publik di Jember tidak sepakat dengan ide pemindahan tersebut.

Alasan responden pun beragam. Baik yang setuju maupun yang tidak. Bagi yang setuju, mereka beranggapan bahwa pemindahan itu patut dilakukan. Kenapa? Karena pembangunan bisa menjamah daerah lain dan tidak melulu di kecamatan kota. Selain itu, pemerintahan di kecamatan kota juga sudah terasa sesak. Jadi, perlu perbaikan supaya Kabupaten Jember bisa terbebas dari macet.

Sementara itu, pendapat yang tidak setuju mengungkapkan, ada hal lain yang perlu diutamakan oleh pemerintahan saat ini. Terutama infrastruktur jalan. Sebab, dengan diperbaikinya jalan, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jember. Menurut mereka, wacana itu merupakan hal yang mubazir. Juga belum terlalu penting dan masih bisa ditunda. Selain itu, jika ada pemindahan, bisa dilakukan pada tahun kedua pemerintahan.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jember (Unej), Hermanto Rohman mengungkapkan, ada tiga hal yang membuat masyarakat berpendapat seperti itu. Pertama, wacana itu menjadi belum jelas karena belum memiliki dasar perencanaan. Kedua, wacana itu menjadi tidak perlu karena ada hal lain yang perlu diutamakan. Di antaranya, pembangunan infrastruktur jalan dan penanganan Covid-19. “Dan yang ketiga, selayaknya bupati memberikan kajian lebih dulu, baru memaparkan adanya pemindahan,” ujar dosen tata kelola pemerintahan keuangan daerah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unej tersebut.

Menurut dia, memindahkan gedung dan memindah pusat pemerintahan itu berbeda. Hingga saat ini, belum ada informasi yang jelas, pemerintah berniat memindah gedung atau pusat pemerintahan. Kalau memindah pusat pemerintahan, akan ada banyak pertimbangan. Misalnya, terkait daya dukung lingkungan, potensi ekonomi, sumber daya manusia, serta persoalan pelayanan dan pemerataan pertumbuhan. “Karena itu, harus ada kajian lebih dulu,” tegasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Wacana pemindahan gedung pemerintahan Kabupaten Jember menuai pro kontra dari masyarakat. Ada yang setuju dengan berbagai alasan, begitu juga dengan yang tidak setuju. Untuk menjajaki pendapat masyarakat, Jawa Pos Radar Jember mengadakan polling. Mayoritas menyatakan tidak setuju dengan gagasan pemindahan tersebut.

Berdasarkan polling melalui akun Instagram @radarjember.id, ada sebanyak 728 akun yang merespons. Dari jumlah itu, ada 284 responden atau 39,02 persen yang memilih setuju dengan wacana itu. Sementara yang tidak setuju sebanyak 444 responden atau 60,98 persen. Meski polling ini tidak mewakili pendapat seluruh masyarakat Jember, tapi setidaknya memberi gambaran bahwa sebagian besar publik di Jember tidak sepakat dengan ide pemindahan tersebut.

Alasan responden pun beragam. Baik yang setuju maupun yang tidak. Bagi yang setuju, mereka beranggapan bahwa pemindahan itu patut dilakukan. Kenapa? Karena pembangunan bisa menjamah daerah lain dan tidak melulu di kecamatan kota. Selain itu, pemerintahan di kecamatan kota juga sudah terasa sesak. Jadi, perlu perbaikan supaya Kabupaten Jember bisa terbebas dari macet.

Sementara itu, pendapat yang tidak setuju mengungkapkan, ada hal lain yang perlu diutamakan oleh pemerintahan saat ini. Terutama infrastruktur jalan. Sebab, dengan diperbaikinya jalan, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jember. Menurut mereka, wacana itu merupakan hal yang mubazir. Juga belum terlalu penting dan masih bisa ditunda. Selain itu, jika ada pemindahan, bisa dilakukan pada tahun kedua pemerintahan.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jember (Unej), Hermanto Rohman mengungkapkan, ada tiga hal yang membuat masyarakat berpendapat seperti itu. Pertama, wacana itu menjadi belum jelas karena belum memiliki dasar perencanaan. Kedua, wacana itu menjadi tidak perlu karena ada hal lain yang perlu diutamakan. Di antaranya, pembangunan infrastruktur jalan dan penanganan Covid-19. “Dan yang ketiga, selayaknya bupati memberikan kajian lebih dulu, baru memaparkan adanya pemindahan,” ujar dosen tata kelola pemerintahan keuangan daerah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unej tersebut.

Menurut dia, memindahkan gedung dan memindah pusat pemerintahan itu berbeda. Hingga saat ini, belum ada informasi yang jelas, pemerintah berniat memindah gedung atau pusat pemerintahan. Kalau memindah pusat pemerintahan, akan ada banyak pertimbangan. Misalnya, terkait daya dukung lingkungan, potensi ekonomi, sumber daya manusia, serta persoalan pelayanan dan pemerataan pertumbuhan. “Karena itu, harus ada kajian lebih dulu,” tegasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/