alexametrics
21.6 C
Jember
Thursday, 30 June 2022

Wacana Tol Lumajang-Jember-Situbondo Bersemi Kembali

Gerindra: Jangan Kesampingkan Kajian Dampaknya

Mobile_AP_Rectangle 1

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemkab Jember hari ini juga dinilainya masih mengupayakan kajian terhadap desain Jember Outer Ring Road (JORR) yang bisa difungsikan sebagai exit tol, yang berada di kaki Pegunungan Argopuro dan area Gumitir. Hal itu menurutnya perlu disiapkan lebih awal. Sebab, ruas tol itu diprediksi bakal terealisasi lama. Namun, Hendy menginginkan sebelum tol Probolinggo-Lumajang rampung, desain JORR diharapkannya juga selesai.

“Sebelum tol dibangun, kita ingin siapkan JORR. JORR ini semacam jalan biasa untuk membuka, bukan tol. Itu akses jalan yang sangat bermanfaat, untuk daya tarik investor dan memutar perekonomian,” kata orang nomor satu di Jember ini.

Dalam rencananya pula, lanjut Hendy, bakal dibangun dengan panjang sekitar 60 kilometer dengan sokongan APBD Jember sekitar Rp 75 miliar. “Harapan kami dipikul bareng APBN. Kalau APBD saja, berat. Karena juga ada jembatan-jembatan. Paling tidak kita mampu realisasikan Rp 75 miliar dari APBD,” ujar Hendy.

Mobile_AP_Rectangle 2

Terpisah, Anggota DPRD Jawa Timur M Satib menilai, rencana pembangunan tol itu tentu menjadi angin segar. Karena dapat menjadi rangsangan terhadap perputaran perekonomian masyarakat secara makro. Namun, secara mikro, dampak dari tol itu tentu tidak bisa dikesampingkan. “Sosialisasi dan pengkajian itu harus betul-betul sampai ke masyarakat bawah, mau bagaimana pun, pro kontra jalan tol itu pasti ada,” kata Satib.

Lebih jauh, Satib melihat, selama ini proyek pekerjaan jalan tol merupakan investasi dari pihak swasta, yang memuat keuntungan (profit), bukan murni untuk pelayanan. “Beda dengan jalan umum, jalan kabupaten provinsi atau nasional, yang memang pure untuk pelayanan. Kalau tol itu jalan berbayar, sehingga profit yang dihitung,” katanya.

Legislator Partai Gerindra ini menegaskan, perlunya pemerintah memperdalam kajian awal yang menyeluruh dan mendalam, untuk mendapat informasi, lebih banyak positifnya atau negatifnya. Dampak itu juga perlu dirasakan oleh masyarakat, apakah dampak keuntungan atau justru kerugian bagi masyarakat. “Tol ini jelas akan banyak terjadi gesekan. Karenanya, sudah sepatutnya pemerintah juga memiliki pertimbangan dan kajian-kajian yang mendalam,” pungkas Satib. (mau/c2/nur)

- Advertisement -

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemkab Jember hari ini juga dinilainya masih mengupayakan kajian terhadap desain Jember Outer Ring Road (JORR) yang bisa difungsikan sebagai exit tol, yang berada di kaki Pegunungan Argopuro dan area Gumitir. Hal itu menurutnya perlu disiapkan lebih awal. Sebab, ruas tol itu diprediksi bakal terealisasi lama. Namun, Hendy menginginkan sebelum tol Probolinggo-Lumajang rampung, desain JORR diharapkannya juga selesai.

“Sebelum tol dibangun, kita ingin siapkan JORR. JORR ini semacam jalan biasa untuk membuka, bukan tol. Itu akses jalan yang sangat bermanfaat, untuk daya tarik investor dan memutar perekonomian,” kata orang nomor satu di Jember ini.

Dalam rencananya pula, lanjut Hendy, bakal dibangun dengan panjang sekitar 60 kilometer dengan sokongan APBD Jember sekitar Rp 75 miliar. “Harapan kami dipikul bareng APBN. Kalau APBD saja, berat. Karena juga ada jembatan-jembatan. Paling tidak kita mampu realisasikan Rp 75 miliar dari APBD,” ujar Hendy.

Terpisah, Anggota DPRD Jawa Timur M Satib menilai, rencana pembangunan tol itu tentu menjadi angin segar. Karena dapat menjadi rangsangan terhadap perputaran perekonomian masyarakat secara makro. Namun, secara mikro, dampak dari tol itu tentu tidak bisa dikesampingkan. “Sosialisasi dan pengkajian itu harus betul-betul sampai ke masyarakat bawah, mau bagaimana pun, pro kontra jalan tol itu pasti ada,” kata Satib.

Lebih jauh, Satib melihat, selama ini proyek pekerjaan jalan tol merupakan investasi dari pihak swasta, yang memuat keuntungan (profit), bukan murni untuk pelayanan. “Beda dengan jalan umum, jalan kabupaten provinsi atau nasional, yang memang pure untuk pelayanan. Kalau tol itu jalan berbayar, sehingga profit yang dihitung,” katanya.

Legislator Partai Gerindra ini menegaskan, perlunya pemerintah memperdalam kajian awal yang menyeluruh dan mendalam, untuk mendapat informasi, lebih banyak positifnya atau negatifnya. Dampak itu juga perlu dirasakan oleh masyarakat, apakah dampak keuntungan atau justru kerugian bagi masyarakat. “Tol ini jelas akan banyak terjadi gesekan. Karenanya, sudah sepatutnya pemerintah juga memiliki pertimbangan dan kajian-kajian yang mendalam,” pungkas Satib. (mau/c2/nur)

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemkab Jember hari ini juga dinilainya masih mengupayakan kajian terhadap desain Jember Outer Ring Road (JORR) yang bisa difungsikan sebagai exit tol, yang berada di kaki Pegunungan Argopuro dan area Gumitir. Hal itu menurutnya perlu disiapkan lebih awal. Sebab, ruas tol itu diprediksi bakal terealisasi lama. Namun, Hendy menginginkan sebelum tol Probolinggo-Lumajang rampung, desain JORR diharapkannya juga selesai.

“Sebelum tol dibangun, kita ingin siapkan JORR. JORR ini semacam jalan biasa untuk membuka, bukan tol. Itu akses jalan yang sangat bermanfaat, untuk daya tarik investor dan memutar perekonomian,” kata orang nomor satu di Jember ini.

Dalam rencananya pula, lanjut Hendy, bakal dibangun dengan panjang sekitar 60 kilometer dengan sokongan APBD Jember sekitar Rp 75 miliar. “Harapan kami dipikul bareng APBN. Kalau APBD saja, berat. Karena juga ada jembatan-jembatan. Paling tidak kita mampu realisasikan Rp 75 miliar dari APBD,” ujar Hendy.

Terpisah, Anggota DPRD Jawa Timur M Satib menilai, rencana pembangunan tol itu tentu menjadi angin segar. Karena dapat menjadi rangsangan terhadap perputaran perekonomian masyarakat secara makro. Namun, secara mikro, dampak dari tol itu tentu tidak bisa dikesampingkan. “Sosialisasi dan pengkajian itu harus betul-betul sampai ke masyarakat bawah, mau bagaimana pun, pro kontra jalan tol itu pasti ada,” kata Satib.

Lebih jauh, Satib melihat, selama ini proyek pekerjaan jalan tol merupakan investasi dari pihak swasta, yang memuat keuntungan (profit), bukan murni untuk pelayanan. “Beda dengan jalan umum, jalan kabupaten provinsi atau nasional, yang memang pure untuk pelayanan. Kalau tol itu jalan berbayar, sehingga profit yang dihitung,” katanya.

Legislator Partai Gerindra ini menegaskan, perlunya pemerintah memperdalam kajian awal yang menyeluruh dan mendalam, untuk mendapat informasi, lebih banyak positifnya atau negatifnya. Dampak itu juga perlu dirasakan oleh masyarakat, apakah dampak keuntungan atau justru kerugian bagi masyarakat. “Tol ini jelas akan banyak terjadi gesekan. Karenanya, sudah sepatutnya pemerintah juga memiliki pertimbangan dan kajian-kajian yang mendalam,” pungkas Satib. (mau/c2/nur)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/