alexametrics
22.7 C
Jember
Sunday, 14 August 2022

Perlu Evaluasi agar Tepat Sasaran

Mobile_AP_Rectangle 1

Dia menjelaskan, dalam pengadaan wastafel, BPK RI menemukan adanya kelebihan pembayaran. Hal ini pun perlu ditelusuri secara detail. “Kelebihan pembayaran bukan hanya terjadi pada wastafel. Program penanganan lain juga banyak ditemukan tidak sesuai. Contohnya ribuan orang meninggal jadi sasaran penerima bantuan,” ungkapnya.

David pun mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan BPK. Dengan begitu, kemungkinan terjadinya program-program yang menyimpang akan diketahui sepenuhnya. “Program sudah jalan dan sebagian sudah selesai. BPK juga sudah memerinci beberapa temuannya. Temuan BPK ini sangat penting untuk ditindaklanjuti,” bebernya.

Sekretaris Satgas Covid-19 Mat Satuki ketika dikonfirmasi terkait perincian dana pengadaan wastafel serta belanja tak terduga (BTT) Covid-19 menyebut ada di kantornya. “Data di kantor semua lengkap, perincian, dan lain-lain,” tulis Satuki melalui pesan singkatnya. Satuki sendiri hingga kemarin masih tetap fokus pada penanganan dampak-dampak banjir di Bangsalsari dan Tempurejo.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ditanya terkait penggunaan anggaran BTT termasuk pengadaan wastafel, Satuki menyebut, ekstra hati-hati. Bukan hanya itu, sebelum penggunaan anggaran dilakukan, juga telah konsultasi ke sejumlah pihak. “Penggunaan dana BTT kemarin itu sangat super hati-hati. Sebelum melangkah, kami konsultasi ke beberapa pihak,” paparnya.

Misalnya, dia menambahkan, konsultasi ke Inspektorat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP), BPK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Konsultasinya ada yang melalui telepon, konferensi video, dan bertemu. Kami tidak berani main-main karena risikonya berlipat-lipat dari anggaran biasa,” jelasnya.

Apabila ada dugaan penyimpangan terkait penggunaan anggaran selama penanganan korona, Satuki menyebut, dirinya tidak mengetahui apakah itu sumber valid atau tidak. Yang jelas, semua dugaan atau informasi mengenai dana BTT perlu diuji berdasar hukum. “Karena pengelolaan anggaran bencana dengan kegiatan yang biasa sangat berbeda,” pungkasnya.

- Advertisement -

Dia menjelaskan, dalam pengadaan wastafel, BPK RI menemukan adanya kelebihan pembayaran. Hal ini pun perlu ditelusuri secara detail. “Kelebihan pembayaran bukan hanya terjadi pada wastafel. Program penanganan lain juga banyak ditemukan tidak sesuai. Contohnya ribuan orang meninggal jadi sasaran penerima bantuan,” ungkapnya.

David pun mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan BPK. Dengan begitu, kemungkinan terjadinya program-program yang menyimpang akan diketahui sepenuhnya. “Program sudah jalan dan sebagian sudah selesai. BPK juga sudah memerinci beberapa temuannya. Temuan BPK ini sangat penting untuk ditindaklanjuti,” bebernya.

Sekretaris Satgas Covid-19 Mat Satuki ketika dikonfirmasi terkait perincian dana pengadaan wastafel serta belanja tak terduga (BTT) Covid-19 menyebut ada di kantornya. “Data di kantor semua lengkap, perincian, dan lain-lain,” tulis Satuki melalui pesan singkatnya. Satuki sendiri hingga kemarin masih tetap fokus pada penanganan dampak-dampak banjir di Bangsalsari dan Tempurejo.

Ditanya terkait penggunaan anggaran BTT termasuk pengadaan wastafel, Satuki menyebut, ekstra hati-hati. Bukan hanya itu, sebelum penggunaan anggaran dilakukan, juga telah konsultasi ke sejumlah pihak. “Penggunaan dana BTT kemarin itu sangat super hati-hati. Sebelum melangkah, kami konsultasi ke beberapa pihak,” paparnya.

Misalnya, dia menambahkan, konsultasi ke Inspektorat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP), BPK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Konsultasinya ada yang melalui telepon, konferensi video, dan bertemu. Kami tidak berani main-main karena risikonya berlipat-lipat dari anggaran biasa,” jelasnya.

Apabila ada dugaan penyimpangan terkait penggunaan anggaran selama penanganan korona, Satuki menyebut, dirinya tidak mengetahui apakah itu sumber valid atau tidak. Yang jelas, semua dugaan atau informasi mengenai dana BTT perlu diuji berdasar hukum. “Karena pengelolaan anggaran bencana dengan kegiatan yang biasa sangat berbeda,” pungkasnya.

Dia menjelaskan, dalam pengadaan wastafel, BPK RI menemukan adanya kelebihan pembayaran. Hal ini pun perlu ditelusuri secara detail. “Kelebihan pembayaran bukan hanya terjadi pada wastafel. Program penanganan lain juga banyak ditemukan tidak sesuai. Contohnya ribuan orang meninggal jadi sasaran penerima bantuan,” ungkapnya.

David pun mendorong aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan BPK. Dengan begitu, kemungkinan terjadinya program-program yang menyimpang akan diketahui sepenuhnya. “Program sudah jalan dan sebagian sudah selesai. BPK juga sudah memerinci beberapa temuannya. Temuan BPK ini sangat penting untuk ditindaklanjuti,” bebernya.

Sekretaris Satgas Covid-19 Mat Satuki ketika dikonfirmasi terkait perincian dana pengadaan wastafel serta belanja tak terduga (BTT) Covid-19 menyebut ada di kantornya. “Data di kantor semua lengkap, perincian, dan lain-lain,” tulis Satuki melalui pesan singkatnya. Satuki sendiri hingga kemarin masih tetap fokus pada penanganan dampak-dampak banjir di Bangsalsari dan Tempurejo.

Ditanya terkait penggunaan anggaran BTT termasuk pengadaan wastafel, Satuki menyebut, ekstra hati-hati. Bukan hanya itu, sebelum penggunaan anggaran dilakukan, juga telah konsultasi ke sejumlah pihak. “Penggunaan dana BTT kemarin itu sangat super hati-hati. Sebelum melangkah, kami konsultasi ke beberapa pihak,” paparnya.

Misalnya, dia menambahkan, konsultasi ke Inspektorat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP), BPK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Konsultasinya ada yang melalui telepon, konferensi video, dan bertemu. Kami tidak berani main-main karena risikonya berlipat-lipat dari anggaran biasa,” jelasnya.

Apabila ada dugaan penyimpangan terkait penggunaan anggaran selama penanganan korona, Satuki menyebut, dirinya tidak mengetahui apakah itu sumber valid atau tidak. Yang jelas, semua dugaan atau informasi mengenai dana BTT perlu diuji berdasar hukum. “Karena pengelolaan anggaran bencana dengan kegiatan yang biasa sangat berbeda,” pungkasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/