alexametrics
24.8 C
Jember
Thursday, 19 May 2022

Saksi Paslon 01 Ajukan Pemungutan Suara Ulang

Peluang di Bawaslu Tertutup, Tinggal di MK

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Suasana rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jember sempat menghangat, kemarin (16/12). Saksi paslon 01 menilai terdapat mekanisme Pilkada Jember yang tidak sesuai aturan, sehingga diduga terjadi kecurangan. Tim Cabup-Cawabup Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Faida-Vian) meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Mungkinkah?

Dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Jember, tim paslon 01 menyampaikan keberatannya sesuai yang direncanakan. Yaitu keberatan atas kekurangan dan kelebihan surat suara yang diduga dilakukan secara sengaja. Dengan dasar itu, saksi paslon 01 menduga telah terjadi kecurangan yaitu ada pemilih yang mencoblos lebih dari sekali.

Saksi paslon 01, Rico Nurfiansyah Ali mengungkapkan, Cabup Faida mengimani hasil seratus persen. Akan tetapi, yang dipermasalahkan yakni adanya prosedur yang diduga tidak sesuai undang-undang. “Kami meminta Bawaslu untuk melakukan investigasi mendalam. Menindak tegas terhadap pelanggaran sesuai UU Nomor 1 Tahun 2015 yang perubahannya menjadi UU Nomor 10 2016,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dikatakannya, hal yang dipersoalkan yaitu pengiriman surat pemberitahuan mencoblos yang seharusnya diberikan paling akhir H-3, ternyata meleset bahkan ada yang sampai H-1 tidak diberikan. “Jika itu terbukti, orang menghilangkan suara orang, pasti ada pidananya,” ucap Rico.

Kedua, tim paslon 01 juga meminta Bawaslu melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran terkait kekurangan dan kelebihan surat suara di masing-masing TPS. Menurutnya, ketua KPU sudah menyampaikan surat suara DPT plus 2,5 persen sudah dikirim ke TPS, tapi kenyataannya hampir seluruh kecamatan ada surat suara yang kurang dan ada yang lebih. “Ini adalah indikasi awal adanya pergeseran surat suara dari TPS ke TPS lain. Pergeserannya bisa antar TPS, antar kelurahan dan kecamatan. Bayangkan ada TPS yang surat suaranya kurang 50, kurang 99, bahkan ada yang kurang lebih seratus surat suara,” bebernya.

Kekurangan dan kelebihan surat suara itulah yang menjadikan hampir seluruh saksi paslon 01 di rekapitulasi tingkat kecamatan tidak membubuhkan tanda tangan. “Harusnya tujuh hari ini sudah diumumkan, bagaimana hasil kajian Bawaslu agar disampaikan ke publik,” ujarnya.

Rico pun menyebut, adanya saksi paslon 01 yang diintimidasi, ada saksi yang tidak diperbolehkan mengisi kejadian khusus, serta ada saksi yang tidak mau menyerahkan rekap kecamatan. “Tampaknya ini terjadi cukup massif. Jika dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi warga Jember,” urainya.

Atas dugaan mekanisme yang tidak sesuai undang-undang tersebut, Rico menyatakan, ada pasal 112 huruf d dan e di Undang-Undang Pilkada. Yaitu mengatur tentang pemungutan suara ulang. “Nah, Bawaslu bagaimana mengartikan pasal 112 ini,” ucapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Suasana rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jember sempat menghangat, kemarin (16/12). Saksi paslon 01 menilai terdapat mekanisme Pilkada Jember yang tidak sesuai aturan, sehingga diduga terjadi kecurangan. Tim Cabup-Cawabup Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Faida-Vian) meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Mungkinkah?

Dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Jember, tim paslon 01 menyampaikan keberatannya sesuai yang direncanakan. Yaitu keberatan atas kekurangan dan kelebihan surat suara yang diduga dilakukan secara sengaja. Dengan dasar itu, saksi paslon 01 menduga telah terjadi kecurangan yaitu ada pemilih yang mencoblos lebih dari sekali.

Saksi paslon 01, Rico Nurfiansyah Ali mengungkapkan, Cabup Faida mengimani hasil seratus persen. Akan tetapi, yang dipermasalahkan yakni adanya prosedur yang diduga tidak sesuai undang-undang. “Kami meminta Bawaslu untuk melakukan investigasi mendalam. Menindak tegas terhadap pelanggaran sesuai UU Nomor 1 Tahun 2015 yang perubahannya menjadi UU Nomor 10 2016,” katanya.

Dikatakannya, hal yang dipersoalkan yaitu pengiriman surat pemberitahuan mencoblos yang seharusnya diberikan paling akhir H-3, ternyata meleset bahkan ada yang sampai H-1 tidak diberikan. “Jika itu terbukti, orang menghilangkan suara orang, pasti ada pidananya,” ucap Rico.

Kedua, tim paslon 01 juga meminta Bawaslu melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran terkait kekurangan dan kelebihan surat suara di masing-masing TPS. Menurutnya, ketua KPU sudah menyampaikan surat suara DPT plus 2,5 persen sudah dikirim ke TPS, tapi kenyataannya hampir seluruh kecamatan ada surat suara yang kurang dan ada yang lebih. “Ini adalah indikasi awal adanya pergeseran surat suara dari TPS ke TPS lain. Pergeserannya bisa antar TPS, antar kelurahan dan kecamatan. Bayangkan ada TPS yang surat suaranya kurang 50, kurang 99, bahkan ada yang kurang lebih seratus surat suara,” bebernya.

Kekurangan dan kelebihan surat suara itulah yang menjadikan hampir seluruh saksi paslon 01 di rekapitulasi tingkat kecamatan tidak membubuhkan tanda tangan. “Harusnya tujuh hari ini sudah diumumkan, bagaimana hasil kajian Bawaslu agar disampaikan ke publik,” ujarnya.

Rico pun menyebut, adanya saksi paslon 01 yang diintimidasi, ada saksi yang tidak diperbolehkan mengisi kejadian khusus, serta ada saksi yang tidak mau menyerahkan rekap kecamatan. “Tampaknya ini terjadi cukup massif. Jika dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi warga Jember,” urainya.

Atas dugaan mekanisme yang tidak sesuai undang-undang tersebut, Rico menyatakan, ada pasal 112 huruf d dan e di Undang-Undang Pilkada. Yaitu mengatur tentang pemungutan suara ulang. “Nah, Bawaslu bagaimana mengartikan pasal 112 ini,” ucapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Suasana rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jember sempat menghangat, kemarin (16/12). Saksi paslon 01 menilai terdapat mekanisme Pilkada Jember yang tidak sesuai aturan, sehingga diduga terjadi kecurangan. Tim Cabup-Cawabup Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto (Faida-Vian) meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Mungkinkah?

Dalam pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Jember, tim paslon 01 menyampaikan keberatannya sesuai yang direncanakan. Yaitu keberatan atas kekurangan dan kelebihan surat suara yang diduga dilakukan secara sengaja. Dengan dasar itu, saksi paslon 01 menduga telah terjadi kecurangan yaitu ada pemilih yang mencoblos lebih dari sekali.

Saksi paslon 01, Rico Nurfiansyah Ali mengungkapkan, Cabup Faida mengimani hasil seratus persen. Akan tetapi, yang dipermasalahkan yakni adanya prosedur yang diduga tidak sesuai undang-undang. “Kami meminta Bawaslu untuk melakukan investigasi mendalam. Menindak tegas terhadap pelanggaran sesuai UU Nomor 1 Tahun 2015 yang perubahannya menjadi UU Nomor 10 2016,” katanya.

Dikatakannya, hal yang dipersoalkan yaitu pengiriman surat pemberitahuan mencoblos yang seharusnya diberikan paling akhir H-3, ternyata meleset bahkan ada yang sampai H-1 tidak diberikan. “Jika itu terbukti, orang menghilangkan suara orang, pasti ada pidananya,” ucap Rico.

Kedua, tim paslon 01 juga meminta Bawaslu melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran terkait kekurangan dan kelebihan surat suara di masing-masing TPS. Menurutnya, ketua KPU sudah menyampaikan surat suara DPT plus 2,5 persen sudah dikirim ke TPS, tapi kenyataannya hampir seluruh kecamatan ada surat suara yang kurang dan ada yang lebih. “Ini adalah indikasi awal adanya pergeseran surat suara dari TPS ke TPS lain. Pergeserannya bisa antar TPS, antar kelurahan dan kecamatan. Bayangkan ada TPS yang surat suaranya kurang 50, kurang 99, bahkan ada yang kurang lebih seratus surat suara,” bebernya.

Kekurangan dan kelebihan surat suara itulah yang menjadikan hampir seluruh saksi paslon 01 di rekapitulasi tingkat kecamatan tidak membubuhkan tanda tangan. “Harusnya tujuh hari ini sudah diumumkan, bagaimana hasil kajian Bawaslu agar disampaikan ke publik,” ujarnya.

Rico pun menyebut, adanya saksi paslon 01 yang diintimidasi, ada saksi yang tidak diperbolehkan mengisi kejadian khusus, serta ada saksi yang tidak mau menyerahkan rekap kecamatan. “Tampaknya ini terjadi cukup massif. Jika dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi warga Jember,” urainya.

Atas dugaan mekanisme yang tidak sesuai undang-undang tersebut, Rico menyatakan, ada pasal 112 huruf d dan e di Undang-Undang Pilkada. Yaitu mengatur tentang pemungutan suara ulang. “Nah, Bawaslu bagaimana mengartikan pasal 112 ini,” ucapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/