alexametrics
23.3 C
Jember
Thursday, 2 December 2021

RAPBD 2020 Telat, Sanksi Menunggu

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID –  Tertundanya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)  berdampak fatal. Yakni penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 menjadi telat. Beberapa sanksi pun menunggu, di antaranya harus kembali ke APBD sebelumnya dan mendapat sanksi administratif.

Sanksi keterlambatan Penetapan RAPBD juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, pembahasan tersebut memiliki batas waktu yang telah diatur beserta sanksinya. Sementara itu, di Jember, pembahasan KUA PPAS yang menjadi dasar RAPBD juga belum tuntas.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak menjelaskan, pembahasan RAPBD 2020 untuk Kabupaten Jember sejauh ini memang belum selesai. Hal itu akan membuat Pemprov Jatim mengambil langkah tegas, yakni me-review apa yang telah terjadi di Jember.

Mobile_AP_Rectangle 2

Ditegaskannya, apabila RAPBD 2020 tidak segera dibahas dan diselesaikan, maka akan berdampak pada batasan waktu, termasuk sanksi yang telah diatur. Namun demikian, Emil tidak bisa memberi berkomentar lebih jauh, karena harus menunggu keputusan resmi dari Gubernur Jatim. “Kami akan melakukan pengecekan internal sebelum mengambil sikap,” ucapnya.

Emil menilai, pembahasan RAPBD merupakan hal krusial karena untuk masa depan Jember. Yakni untuk pembangunan, pemberdayaan, serta hal- lain di tahun 2020. Namun, jika tetap tidak ada titik temu, maka akan ditindaklanjuti. “Akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Selanjutnya bisa meminta tanggapan dari Kepala Bakorwil,” paparnya.

Berkaitan dengan penundaan KUA PPAS yang berdampak pada telatnya pembahasan RAPBD, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengatakan, karena adanya surat perintah Mendagri yang tidak dilaksanakan eksekutif.

“Kita akan sampaikan bahwa KUA PPAS ditunda karena ada surat Mendagri terkait rekomendasi atas pemeriksaan khusus yang tidak dijalankan. Kalau surat itu dijalankan, saya kira pembahasan bisa langsung dilanjutkan. Tetapi sampai sekarang, surat yang sudah dikuatkan gubernur masih itu belum dilaksanakan. Kami pun harus hati-hati membahasnya,” terangnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID –  Tertundanya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)  berdampak fatal. Yakni penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 menjadi telat. Beberapa sanksi pun menunggu, di antaranya harus kembali ke APBD sebelumnya dan mendapat sanksi administratif.

Sanksi keterlambatan Penetapan RAPBD juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, pembahasan tersebut memiliki batas waktu yang telah diatur beserta sanksinya. Sementara itu, di Jember, pembahasan KUA PPAS yang menjadi dasar RAPBD juga belum tuntas.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak menjelaskan, pembahasan RAPBD 2020 untuk Kabupaten Jember sejauh ini memang belum selesai. Hal itu akan membuat Pemprov Jatim mengambil langkah tegas, yakni me-review apa yang telah terjadi di Jember.

Ditegaskannya, apabila RAPBD 2020 tidak segera dibahas dan diselesaikan, maka akan berdampak pada batasan waktu, termasuk sanksi yang telah diatur. Namun demikian, Emil tidak bisa memberi berkomentar lebih jauh, karena harus menunggu keputusan resmi dari Gubernur Jatim. “Kami akan melakukan pengecekan internal sebelum mengambil sikap,” ucapnya.

Emil menilai, pembahasan RAPBD merupakan hal krusial karena untuk masa depan Jember. Yakni untuk pembangunan, pemberdayaan, serta hal- lain di tahun 2020. Namun, jika tetap tidak ada titik temu, maka akan ditindaklanjuti. “Akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Selanjutnya bisa meminta tanggapan dari Kepala Bakorwil,” paparnya.

Berkaitan dengan penundaan KUA PPAS yang berdampak pada telatnya pembahasan RAPBD, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengatakan, karena adanya surat perintah Mendagri yang tidak dilaksanakan eksekutif.

“Kita akan sampaikan bahwa KUA PPAS ditunda karena ada surat Mendagri terkait rekomendasi atas pemeriksaan khusus yang tidak dijalankan. Kalau surat itu dijalankan, saya kira pembahasan bisa langsung dilanjutkan. Tetapi sampai sekarang, surat yang sudah dikuatkan gubernur masih itu belum dilaksanakan. Kami pun harus hati-hati membahasnya,” terangnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID –  Tertundanya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)  berdampak fatal. Yakni penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 menjadi telat. Beberapa sanksi pun menunggu, di antaranya harus kembali ke APBD sebelumnya dan mendapat sanksi administratif.

Sanksi keterlambatan Penetapan RAPBD juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, pembahasan tersebut memiliki batas waktu yang telah diatur beserta sanksinya. Sementara itu, di Jember, pembahasan KUA PPAS yang menjadi dasar RAPBD juga belum tuntas.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak menjelaskan, pembahasan RAPBD 2020 untuk Kabupaten Jember sejauh ini memang belum selesai. Hal itu akan membuat Pemprov Jatim mengambil langkah tegas, yakni me-review apa yang telah terjadi di Jember.

Ditegaskannya, apabila RAPBD 2020 tidak segera dibahas dan diselesaikan, maka akan berdampak pada batasan waktu, termasuk sanksi yang telah diatur. Namun demikian, Emil tidak bisa memberi berkomentar lebih jauh, karena harus menunggu keputusan resmi dari Gubernur Jatim. “Kami akan melakukan pengecekan internal sebelum mengambil sikap,” ucapnya.

Emil menilai, pembahasan RAPBD merupakan hal krusial karena untuk masa depan Jember. Yakni untuk pembangunan, pemberdayaan, serta hal- lain di tahun 2020. Namun, jika tetap tidak ada titik temu, maka akan ditindaklanjuti. “Akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Selanjutnya bisa meminta tanggapan dari Kepala Bakorwil,” paparnya.

Berkaitan dengan penundaan KUA PPAS yang berdampak pada telatnya pembahasan RAPBD, Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi mengatakan, karena adanya surat perintah Mendagri yang tidak dilaksanakan eksekutif.

“Kita akan sampaikan bahwa KUA PPAS ditunda karena ada surat Mendagri terkait rekomendasi atas pemeriksaan khusus yang tidak dijalankan. Kalau surat itu dijalankan, saya kira pembahasan bisa langsung dilanjutkan. Tetapi sampai sekarang, surat yang sudah dikuatkan gubernur masih itu belum dilaksanakan. Kami pun harus hati-hati membahasnya,” terangnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca