alexametrics
30.1 C
Jember
Friday, 27 May 2022

 Perlindungan Tenaga Kerja Belum Maksimal

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat  perusahaan jasa konstruksi yang mengerjakan proyek di Jember masih belum maksimal dalam melindungi tenaga kerjanya. Banyak yang mendaftarkan para tenaga kerja di akhir pembangunan proyek selesai.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember R. Edy Suryono menjelaskan, perusahaan jasa konstruksi yang mengerjakan proyek pembangunan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya. Entah itu pekerja harian lepas, borongan, maupun perjanjian kerja waktu tertentu. “Wajib mendaftarkan pekerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),” ucapnya.

Proyek tersebut mulai dari proyek dana internasional, APBD, proyek swasta, termasuk proyek yang anggarannya bersumber APBD Jember. Sayangnya, kata Edy, perusahaan jasa konstruksi mendaftarkan tenaga kerjanya justru tujuan utama tidak untuk melindungi. Melainkan terkesan untuk menyelesaikan syarat-syarat saja atau pertanggungjawaban saja. “Jadi, mendaftarkan tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan saat akhir proyek ataupun proyek berakhir,” tambahnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Hal itu untuk mencairkan dana proyek yang harus disertai kelengkapan mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan tenaga kerja.  Jika terjadi kecelakaan kerja dan jasa konstruksi belum mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, maka tenaga kerja yang bekerja di proyek tersebut tidak bisa terkaver. Dari sekitar 21 ribu proyek pada 2019, rata-rata mendaftarkan tenaga kerja proyeknya pada akhir pekerjaan.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat  perusahaan jasa konstruksi yang mengerjakan proyek di Jember masih belum maksimal dalam melindungi tenaga kerjanya. Banyak yang mendaftarkan para tenaga kerja di akhir pembangunan proyek selesai.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember R. Edy Suryono menjelaskan, perusahaan jasa konstruksi yang mengerjakan proyek pembangunan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya. Entah itu pekerja harian lepas, borongan, maupun perjanjian kerja waktu tertentu. “Wajib mendaftarkan pekerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),” ucapnya.

Proyek tersebut mulai dari proyek dana internasional, APBD, proyek swasta, termasuk proyek yang anggarannya bersumber APBD Jember. Sayangnya, kata Edy, perusahaan jasa konstruksi mendaftarkan tenaga kerjanya justru tujuan utama tidak untuk melindungi. Melainkan terkesan untuk menyelesaikan syarat-syarat saja atau pertanggungjawaban saja. “Jadi, mendaftarkan tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan saat akhir proyek ataupun proyek berakhir,” tambahnya.

Hal itu untuk mencairkan dana proyek yang harus disertai kelengkapan mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan tenaga kerja.  Jika terjadi kecelakaan kerja dan jasa konstruksi belum mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, maka tenaga kerja yang bekerja di proyek tersebut tidak bisa terkaver. Dari sekitar 21 ribu proyek pada 2019, rata-rata mendaftarkan tenaga kerja proyeknya pada akhir pekerjaan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat  perusahaan jasa konstruksi yang mengerjakan proyek di Jember masih belum maksimal dalam melindungi tenaga kerjanya. Banyak yang mendaftarkan para tenaga kerja di akhir pembangunan proyek selesai.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember R. Edy Suryono menjelaskan, perusahaan jasa konstruksi yang mengerjakan proyek pembangunan wajib mendaftarkan tenaga kerjanya. Entah itu pekerja harian lepas, borongan, maupun perjanjian kerja waktu tertentu. “Wajib mendaftarkan pekerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),” ucapnya.

Proyek tersebut mulai dari proyek dana internasional, APBD, proyek swasta, termasuk proyek yang anggarannya bersumber APBD Jember. Sayangnya, kata Edy, perusahaan jasa konstruksi mendaftarkan tenaga kerjanya justru tujuan utama tidak untuk melindungi. Melainkan terkesan untuk menyelesaikan syarat-syarat saja atau pertanggungjawaban saja. “Jadi, mendaftarkan tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan saat akhir proyek ataupun proyek berakhir,” tambahnya.

Hal itu untuk mencairkan dana proyek yang harus disertai kelengkapan mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaminan tenaga kerja.  Jika terjadi kecelakaan kerja dan jasa konstruksi belum mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, maka tenaga kerja yang bekerja di proyek tersebut tidak bisa terkaver. Dari sekitar 21 ribu proyek pada 2019, rata-rata mendaftarkan tenaga kerja proyeknya pada akhir pekerjaan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/