alexametrics
24.1 C
Jember
Friday, 20 May 2022

Jalan Dana Desa

Mobile_AP_Rectangle 1

Pernahkah Anda menyaksikan di perempatan lampu merah Jalan Ahmad Yani Bondowoso, kendaraan yang berhenti dari arah selatan seakan mengantre di loket, memanjang dari depan ke belakang, bukan berjejer ke samping seperti shaf salat?

Ya, kendaraan-kendaraan itu, yang umumnya roda dua, berhenti pas di samping kiri marka jalan yang berwarna putih. Padahal, tidak semua hendak belok kanan ke jalan DI Panjaitan.

Saya husnudzan, kendaraan roda dua tersebut berhenti di samping marka jalan karena mempersilahkan kendaraan roda empat untuk maju, mendekat ke zebra cross agar cepat melaju. Mungkin, ini karena tidak ada (lagi) pembatas mana roda dua dan mana roda empat.

Mobile_AP_Rectangle 2

Tapi, ini berbeda jika pilihan posisi kendaraan roda dua di samping marka jalan itu agar mempermudah mereka menggeber gas motornya. Pasalnya, yang saya saksikan, tidak sedikit dari mereka justru ambil posisi mau menyalip kendaraan di depannya yang hendak belok kanan.

Kejadian demikian tidak hanya sekali-dua kali. Bahkan, nyaris tertabrak kendaraan yang antre di belakang pun pernah saya alami. Padahal, lampu sein kanan sudah berkedip memberi kode. Apalah daya, kedipan lampu kalah nyaring dengan tarikan gas kendaraan mereka.

Ini kondisi jalan raya yang jelas-jelas ada rambu berupa marka jalan dan traffic light-nya juga menyala secara teratur. Apatah jadinya dengan ruas jalan yang tidak ada “putih di atas hitam”, alias tidak ada marka jalan maupun rambu-rambu lainnya?

Kedua kondisi jalan ini, juga sama-sama sering saya lalui. Itu karena saya terbiasa “ternak teri” (meminjam istilah Kepala Kemenag Lumajang Kiai Muslim): antar anak antar istri.

Nyaris setiap pagi, saya melalui perempatan Ahmad Yani, lalu belok kanan. Pas di pertigaan DI Panjaitan sana, kita akan mendapatkan tugu yang berdiri kokoh, tapi tanpa marka jalan. Tiada garis penanda berwarna putih atau rambu lainnya. Yang pasti, di pertigaan ini, sepulang menjemput anak sekolah di Jalan Pelita Tamansari, pernah terjadi kerumunan lantaran ada kecelakaan lalu lintas.

Soal rambu-rambu ini, saya jadi teringat kejadian menggelikan awal kuliah dulu. Saat itu, salah satu mahasiswa baru yang berasal dari kepulauan, kena semprit polisi lalu lintas lantaran menerobos lampu merah di perempatan Kaliwates, Jember.

Katanya, kepada Pak Polisi: “Saya melanggar apa? Saya di lautan tidak pernah ada setopan lampu merah,” ucapnya dengan polos membalas teguran sang polisi lalu lintas.

Lantas, apa hubungan antara rambu-rambu jalan raya yang saya tuliskan di atas dengan Dana Desa dalam tulisan ini?

Ya, ini bukan sekadar bicara soal kondisi jalan raya yang sering kita lalui, atau hanya sekadar mengingatkan para pengendara agar berhati-hati. Kondisi jalan di atas, juga sebagai metafora atau kiasan terhadap implementasi Dana Desa. Bukan hanya di Bondowoso, tapi juga di seluruh penjuru nusantara yang mendapatkan limpahan Dana Desa.

Jalan raya, yang ada rambunya, ada garisan juga, berwarna putih lagi, masih ada pelanggaran hingga kecelakaan lalu lintas. Padahal, ada pasal-pasal yang memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar. Tak hanya itu, petugasnya pun berseragam lengkap. Apatah jadinya jika tidak ada rambu-rambu?

Demikian pula dalam implementasi Dana Desa, yang juga memiliki aturan ketat. Adanya pengakuan dan penghargaan negara kepada desa pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak lantas membuat gelontoran ratusan juta hingga miliaran Rupiah itu dapat digunakan serampangan.

- Advertisement -

Pernahkah Anda menyaksikan di perempatan lampu merah Jalan Ahmad Yani Bondowoso, kendaraan yang berhenti dari arah selatan seakan mengantre di loket, memanjang dari depan ke belakang, bukan berjejer ke samping seperti shaf salat?

Ya, kendaraan-kendaraan itu, yang umumnya roda dua, berhenti pas di samping kiri marka jalan yang berwarna putih. Padahal, tidak semua hendak belok kanan ke jalan DI Panjaitan.

Saya husnudzan, kendaraan roda dua tersebut berhenti di samping marka jalan karena mempersilahkan kendaraan roda empat untuk maju, mendekat ke zebra cross agar cepat melaju. Mungkin, ini karena tidak ada (lagi) pembatas mana roda dua dan mana roda empat.

Tapi, ini berbeda jika pilihan posisi kendaraan roda dua di samping marka jalan itu agar mempermudah mereka menggeber gas motornya. Pasalnya, yang saya saksikan, tidak sedikit dari mereka justru ambil posisi mau menyalip kendaraan di depannya yang hendak belok kanan.

Kejadian demikian tidak hanya sekali-dua kali. Bahkan, nyaris tertabrak kendaraan yang antre di belakang pun pernah saya alami. Padahal, lampu sein kanan sudah berkedip memberi kode. Apalah daya, kedipan lampu kalah nyaring dengan tarikan gas kendaraan mereka.

Ini kondisi jalan raya yang jelas-jelas ada rambu berupa marka jalan dan traffic light-nya juga menyala secara teratur. Apatah jadinya dengan ruas jalan yang tidak ada “putih di atas hitam”, alias tidak ada marka jalan maupun rambu-rambu lainnya?

Kedua kondisi jalan ini, juga sama-sama sering saya lalui. Itu karena saya terbiasa “ternak teri” (meminjam istilah Kepala Kemenag Lumajang Kiai Muslim): antar anak antar istri.

Nyaris setiap pagi, saya melalui perempatan Ahmad Yani, lalu belok kanan. Pas di pertigaan DI Panjaitan sana, kita akan mendapatkan tugu yang berdiri kokoh, tapi tanpa marka jalan. Tiada garis penanda berwarna putih atau rambu lainnya. Yang pasti, di pertigaan ini, sepulang menjemput anak sekolah di Jalan Pelita Tamansari, pernah terjadi kerumunan lantaran ada kecelakaan lalu lintas.

Soal rambu-rambu ini, saya jadi teringat kejadian menggelikan awal kuliah dulu. Saat itu, salah satu mahasiswa baru yang berasal dari kepulauan, kena semprit polisi lalu lintas lantaran menerobos lampu merah di perempatan Kaliwates, Jember.

Katanya, kepada Pak Polisi: “Saya melanggar apa? Saya di lautan tidak pernah ada setopan lampu merah,” ucapnya dengan polos membalas teguran sang polisi lalu lintas.

Lantas, apa hubungan antara rambu-rambu jalan raya yang saya tuliskan di atas dengan Dana Desa dalam tulisan ini?

Ya, ini bukan sekadar bicara soal kondisi jalan raya yang sering kita lalui, atau hanya sekadar mengingatkan para pengendara agar berhati-hati. Kondisi jalan di atas, juga sebagai metafora atau kiasan terhadap implementasi Dana Desa. Bukan hanya di Bondowoso, tapi juga di seluruh penjuru nusantara yang mendapatkan limpahan Dana Desa.

Jalan raya, yang ada rambunya, ada garisan juga, berwarna putih lagi, masih ada pelanggaran hingga kecelakaan lalu lintas. Padahal, ada pasal-pasal yang memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar. Tak hanya itu, petugasnya pun berseragam lengkap. Apatah jadinya jika tidak ada rambu-rambu?

Demikian pula dalam implementasi Dana Desa, yang juga memiliki aturan ketat. Adanya pengakuan dan penghargaan negara kepada desa pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak lantas membuat gelontoran ratusan juta hingga miliaran Rupiah itu dapat digunakan serampangan.

Pernahkah Anda menyaksikan di perempatan lampu merah Jalan Ahmad Yani Bondowoso, kendaraan yang berhenti dari arah selatan seakan mengantre di loket, memanjang dari depan ke belakang, bukan berjejer ke samping seperti shaf salat?

Ya, kendaraan-kendaraan itu, yang umumnya roda dua, berhenti pas di samping kiri marka jalan yang berwarna putih. Padahal, tidak semua hendak belok kanan ke jalan DI Panjaitan.

Saya husnudzan, kendaraan roda dua tersebut berhenti di samping marka jalan karena mempersilahkan kendaraan roda empat untuk maju, mendekat ke zebra cross agar cepat melaju. Mungkin, ini karena tidak ada (lagi) pembatas mana roda dua dan mana roda empat.

Tapi, ini berbeda jika pilihan posisi kendaraan roda dua di samping marka jalan itu agar mempermudah mereka menggeber gas motornya. Pasalnya, yang saya saksikan, tidak sedikit dari mereka justru ambil posisi mau menyalip kendaraan di depannya yang hendak belok kanan.

Kejadian demikian tidak hanya sekali-dua kali. Bahkan, nyaris tertabrak kendaraan yang antre di belakang pun pernah saya alami. Padahal, lampu sein kanan sudah berkedip memberi kode. Apalah daya, kedipan lampu kalah nyaring dengan tarikan gas kendaraan mereka.

Ini kondisi jalan raya yang jelas-jelas ada rambu berupa marka jalan dan traffic light-nya juga menyala secara teratur. Apatah jadinya dengan ruas jalan yang tidak ada “putih di atas hitam”, alias tidak ada marka jalan maupun rambu-rambu lainnya?

Kedua kondisi jalan ini, juga sama-sama sering saya lalui. Itu karena saya terbiasa “ternak teri” (meminjam istilah Kepala Kemenag Lumajang Kiai Muslim): antar anak antar istri.

Nyaris setiap pagi, saya melalui perempatan Ahmad Yani, lalu belok kanan. Pas di pertigaan DI Panjaitan sana, kita akan mendapatkan tugu yang berdiri kokoh, tapi tanpa marka jalan. Tiada garis penanda berwarna putih atau rambu lainnya. Yang pasti, di pertigaan ini, sepulang menjemput anak sekolah di Jalan Pelita Tamansari, pernah terjadi kerumunan lantaran ada kecelakaan lalu lintas.

Soal rambu-rambu ini, saya jadi teringat kejadian menggelikan awal kuliah dulu. Saat itu, salah satu mahasiswa baru yang berasal dari kepulauan, kena semprit polisi lalu lintas lantaran menerobos lampu merah di perempatan Kaliwates, Jember.

Katanya, kepada Pak Polisi: “Saya melanggar apa? Saya di lautan tidak pernah ada setopan lampu merah,” ucapnya dengan polos membalas teguran sang polisi lalu lintas.

Lantas, apa hubungan antara rambu-rambu jalan raya yang saya tuliskan di atas dengan Dana Desa dalam tulisan ini?

Ya, ini bukan sekadar bicara soal kondisi jalan raya yang sering kita lalui, atau hanya sekadar mengingatkan para pengendara agar berhati-hati. Kondisi jalan di atas, juga sebagai metafora atau kiasan terhadap implementasi Dana Desa. Bukan hanya di Bondowoso, tapi juga di seluruh penjuru nusantara yang mendapatkan limpahan Dana Desa.

Jalan raya, yang ada rambunya, ada garisan juga, berwarna putih lagi, masih ada pelanggaran hingga kecelakaan lalu lintas. Padahal, ada pasal-pasal yang memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar. Tak hanya itu, petugasnya pun berseragam lengkap. Apatah jadinya jika tidak ada rambu-rambu?

Demikian pula dalam implementasi Dana Desa, yang juga memiliki aturan ketat. Adanya pengakuan dan penghargaan negara kepada desa pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak lantas membuat gelontoran ratusan juta hingga miliaran Rupiah itu dapat digunakan serampangan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/