alexametrics
22.8 C
Jember
Friday, 12 August 2022

Kepala Bappeda Terancam Dicopot?

Mobile_AP_Rectangle 1

Nyoman Aribowo, anggota DPRD Jember yang juga ikut melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Jatim, membenarkannya. Saat ditanya apakah kabar sanksi kepada Fauzi sudah berbentuk surat atau belum, Nyoman mengaku belum melihat salinannya. “Suratnya memang belum disampaikan. Tetapi, dari cara penyampaian para pejabat di pemprov, saya yakin surat atau draf suratnya sudah selesai,” ulasnya.

Menurutnya, sanksi berupa penurunan pangkat kepada Fauzi diyakini tidak akan lama lagi turun. Apalagi, seluruh pejabat penting di pemprov juga telah kompak menyampaikan hal itu. Hanya saja, dia tak menjelaskan mekanisme berikutnya. Apakah penjatuhan sanksi itu dilakukan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi inspektorat, atau rekomendasi inspektorat diserahkan ke bupati selaku pejabat pembina kepegawaian di tingkat kabupaten.

Nyoman juga tak menyebutkan jenis sanksi yang bakal dijatuhkan ke Fauzi. Apakah ringan, sedang atau berat. “Yang jelas, sanksi ini tinggal penyampaian saja,” pungkasnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dikonfirmasi terpisah, dua nomor telepon milik Kepala Bappeda Jember Imam Fauzi tidak aktif. Hingga Jumat (16/10) sore sekitar pukul 17.04, kedua nomor teleponnya tetap tidak dapat dihubungi.

Sekadar informasi, beberapa waktu lalu Kepala Bappeda Jember Achmad Imam Fauzi telah dipanggil Inspektorat Pemprov Jatim. Pemanggilan Fauzi dilakukan atas pernyataannya yang menuding Gubernur Khofifah sebagai pihak yang lalai, sehingga mengakibatkan pembahasan RAPBD Jember 2021 terlambat.

Kendati begitu, Fauzi pun telah menyampaikan klarifikasinya. Menurutnya, dia dipanggil untuk meluruskan perbedaan. “Kemarin memang tabayyun (klarifikasi) dengan Kepala Inspektorat Jatim, ternyata persoalannya adalah perbedaan perspektif. Hasil diskusi itu yang penting adalah ujungnya perda (APBD, Red),” papar Fauzi, Senin (12/10) lalu, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi C DPRD Jember.

- Advertisement -

Nyoman Aribowo, anggota DPRD Jember yang juga ikut melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Jatim, membenarkannya. Saat ditanya apakah kabar sanksi kepada Fauzi sudah berbentuk surat atau belum, Nyoman mengaku belum melihat salinannya. “Suratnya memang belum disampaikan. Tetapi, dari cara penyampaian para pejabat di pemprov, saya yakin surat atau draf suratnya sudah selesai,” ulasnya.

Menurutnya, sanksi berupa penurunan pangkat kepada Fauzi diyakini tidak akan lama lagi turun. Apalagi, seluruh pejabat penting di pemprov juga telah kompak menyampaikan hal itu. Hanya saja, dia tak menjelaskan mekanisme berikutnya. Apakah penjatuhan sanksi itu dilakukan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi inspektorat, atau rekomendasi inspektorat diserahkan ke bupati selaku pejabat pembina kepegawaian di tingkat kabupaten.

Nyoman juga tak menyebutkan jenis sanksi yang bakal dijatuhkan ke Fauzi. Apakah ringan, sedang atau berat. “Yang jelas, sanksi ini tinggal penyampaian saja,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, dua nomor telepon milik Kepala Bappeda Jember Imam Fauzi tidak aktif. Hingga Jumat (16/10) sore sekitar pukul 17.04, kedua nomor teleponnya tetap tidak dapat dihubungi.

Sekadar informasi, beberapa waktu lalu Kepala Bappeda Jember Achmad Imam Fauzi telah dipanggil Inspektorat Pemprov Jatim. Pemanggilan Fauzi dilakukan atas pernyataannya yang menuding Gubernur Khofifah sebagai pihak yang lalai, sehingga mengakibatkan pembahasan RAPBD Jember 2021 terlambat.

Kendati begitu, Fauzi pun telah menyampaikan klarifikasinya. Menurutnya, dia dipanggil untuk meluruskan perbedaan. “Kemarin memang tabayyun (klarifikasi) dengan Kepala Inspektorat Jatim, ternyata persoalannya adalah perbedaan perspektif. Hasil diskusi itu yang penting adalah ujungnya perda (APBD, Red),” papar Fauzi, Senin (12/10) lalu, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi C DPRD Jember.

Nyoman Aribowo, anggota DPRD Jember yang juga ikut melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Jatim, membenarkannya. Saat ditanya apakah kabar sanksi kepada Fauzi sudah berbentuk surat atau belum, Nyoman mengaku belum melihat salinannya. “Suratnya memang belum disampaikan. Tetapi, dari cara penyampaian para pejabat di pemprov, saya yakin surat atau draf suratnya sudah selesai,” ulasnya.

Menurutnya, sanksi berupa penurunan pangkat kepada Fauzi diyakini tidak akan lama lagi turun. Apalagi, seluruh pejabat penting di pemprov juga telah kompak menyampaikan hal itu. Hanya saja, dia tak menjelaskan mekanisme berikutnya. Apakah penjatuhan sanksi itu dilakukan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi inspektorat, atau rekomendasi inspektorat diserahkan ke bupati selaku pejabat pembina kepegawaian di tingkat kabupaten.

Nyoman juga tak menyebutkan jenis sanksi yang bakal dijatuhkan ke Fauzi. Apakah ringan, sedang atau berat. “Yang jelas, sanksi ini tinggal penyampaian saja,” pungkasnya.

Dikonfirmasi terpisah, dua nomor telepon milik Kepala Bappeda Jember Imam Fauzi tidak aktif. Hingga Jumat (16/10) sore sekitar pukul 17.04, kedua nomor teleponnya tetap tidak dapat dihubungi.

Sekadar informasi, beberapa waktu lalu Kepala Bappeda Jember Achmad Imam Fauzi telah dipanggil Inspektorat Pemprov Jatim. Pemanggilan Fauzi dilakukan atas pernyataannya yang menuding Gubernur Khofifah sebagai pihak yang lalai, sehingga mengakibatkan pembahasan RAPBD Jember 2021 terlambat.

Kendati begitu, Fauzi pun telah menyampaikan klarifikasinya. Menurutnya, dia dipanggil untuk meluruskan perbedaan. “Kemarin memang tabayyun (klarifikasi) dengan Kepala Inspektorat Jatim, ternyata persoalannya adalah perbedaan perspektif. Hasil diskusi itu yang penting adalah ujungnya perda (APBD, Red),” papar Fauzi, Senin (12/10) lalu, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi C DPRD Jember.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/