alexametrics
23 C
Jember
Wednesday, 25 May 2022

Bikin Gelisah, Khawatir Ijazah Tidak Sah

Banyaknya kepala sekolah (kepsek) berstatus Plt sebenarnya bukan masalah baru. Namun, menjadi persoalan klasik di lembaga pendidikan negeri. Muncul kekhawatiran, status Plt kepsek itu berdampak terhadap keabsahan ijazah. Terlebih saat ini sudah memasuki masa kelulusan siswa. Kenapa problem ini bisa terjadi?

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Masih banyaknya kepala sekolah (kepsek) yang berstatus pelaksana tugas (Plt) menyisakan kekhawatiran tersendiri. Selain karena kewenangan terbatas, juga ada keraguan tentang keabsahan ijazah bila yang bertandatangan adalah kepsek Plt. Keresahan inilah yang juga dirasakan oleh Dwi Kristianingsih, Plt Kepala SMP Negeri 3 Ledokombo.

Sebulan lalu, tepatnya 6 April, Dwi Kristianingsih sempat mengungkapkan kegelisahannya itu kepada Jawa Pos Radar Jember. Terlebih, saat ini sudah mendekati momentum lulusan untuk siswa kelas akhir. Dwi khawatir mengenai pencantuman tanda tangan di ijazah untuk lulusan tahun 2021 ini. Sebab, statusnya adalah Plt.

Tahun lalu, sekolahnya masih memiliki kepsek definitif. Karenanya, ijazah kelulusan masih dapat ditandatangani oleh kepsek tersebut. Namun, tak lama setelah itu, sang kepsek pensiun, terhitung per Agustus 2020. Sejak saat itu, Dwi ditunjuk sebagai Plt kepsek untuk menggantikan kepsek yang telah purnatugas.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sebenarnya, kata Dwi, penandatanganan ijazah dapat diwakili oleh salah satu kepala sekolah yang statusnya definitif dalam satu kecamatan. Status kepala sekolah ini lumrah disebut sebagai kepala sekolah merger. “Jika masih belum ada kepsek definitif, ini ijazah bagaimana, tidak tahu. Apa saya yang tanda tangan atau kepala sekolah yang merger itu,” bebernya.

Namun lagi-lagi, di Ledokombo ada kendala. Sebab, di satu kecamatan itu, semua kepala SMP negeri berstatus Plt. Baik SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, maupun SMP Negeri 3. “Ini artinya tidak ada kepala sekolah yang merger. Kalau Sumberjambe ada yang definitif, di sini tidak ada,” ungkapnya.

Meski tahun ini tidak ada ujian nasional yang menjadi acuan kelulusan, tapi sekolah punya standar yang digunakan untuk itu. Yakni ujian sekolah yang dijadikan persyaratan kelulusan secara mutlak dan nilainya dicantumkan pada surat keterangan lulus (SKL). Selanjutnya, nilai ini juga yang nantinya dicantumkan dalam ijazah yang wajib ditandatangani oleh kepsek definitif.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Persesjen Kemendibud) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021 disebutkan, kelulusan dituangkan melalui surat keterangan lulus dan ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat berwenang.

Disebutkan, tanggal penerbitan ijazah paling cepat satu hari setelah tanggal kelulusan dan paling lambat 31 Juli 2021. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan, manakala lembaga sekolah tidak memiliki kepala sekolah definitif atau karena hal lain sehingga kepala sekolah tidak dapat menandatangani ijazah, maka kepala Dinas Pendidikan atau pejabat yang berwenang menunjuk atau mengangkat pelaksana tugas untuk menandatangani ijazah. Ini adalah skema kelulusan dan penerbitan ijazah yang berlaku pada tahun ini.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Ismail mengungkapkan, setidaknya terdapat 366 Plt kepala SD. Sedangkan berdasarkan sumber lainnya, kebutuhan untuk kepala SMP mencapai 37 posisi dan saat ini masih berstatus Plt. Namun, untuk jumlah kepala SMP Plt ini belum terkonfirmasi oleh Dispendik.

Menurut Ismail, jumlah Plt kepala SD tersebut yang harus diisi dengan jabatan kepsek definitif. Sebab, untuk menjabat sebagai kepsek harus memiliki nomor registrasi khusus untuk kepsek. “Yang mempunyai nomor registrasi kepsek itu hanya kepsek definitif. Sedangkan kebutuhan calon kepsek sebanyak 366 orang untuk tingkat SD,” ungkapnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Masih banyaknya kepala sekolah (kepsek) yang berstatus pelaksana tugas (Plt) menyisakan kekhawatiran tersendiri. Selain karena kewenangan terbatas, juga ada keraguan tentang keabsahan ijazah bila yang bertandatangan adalah kepsek Plt. Keresahan inilah yang juga dirasakan oleh Dwi Kristianingsih, Plt Kepala SMP Negeri 3 Ledokombo.

Sebulan lalu, tepatnya 6 April, Dwi Kristianingsih sempat mengungkapkan kegelisahannya itu kepada Jawa Pos Radar Jember. Terlebih, saat ini sudah mendekati momentum lulusan untuk siswa kelas akhir. Dwi khawatir mengenai pencantuman tanda tangan di ijazah untuk lulusan tahun 2021 ini. Sebab, statusnya adalah Plt.

Tahun lalu, sekolahnya masih memiliki kepsek definitif. Karenanya, ijazah kelulusan masih dapat ditandatangani oleh kepsek tersebut. Namun, tak lama setelah itu, sang kepsek pensiun, terhitung per Agustus 2020. Sejak saat itu, Dwi ditunjuk sebagai Plt kepsek untuk menggantikan kepsek yang telah purnatugas.

Sebenarnya, kata Dwi, penandatanganan ijazah dapat diwakili oleh salah satu kepala sekolah yang statusnya definitif dalam satu kecamatan. Status kepala sekolah ini lumrah disebut sebagai kepala sekolah merger. “Jika masih belum ada kepsek definitif, ini ijazah bagaimana, tidak tahu. Apa saya yang tanda tangan atau kepala sekolah yang merger itu,” bebernya.

Namun lagi-lagi, di Ledokombo ada kendala. Sebab, di satu kecamatan itu, semua kepala SMP negeri berstatus Plt. Baik SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, maupun SMP Negeri 3. “Ini artinya tidak ada kepala sekolah yang merger. Kalau Sumberjambe ada yang definitif, di sini tidak ada,” ungkapnya.

Meski tahun ini tidak ada ujian nasional yang menjadi acuan kelulusan, tapi sekolah punya standar yang digunakan untuk itu. Yakni ujian sekolah yang dijadikan persyaratan kelulusan secara mutlak dan nilainya dicantumkan pada surat keterangan lulus (SKL). Selanjutnya, nilai ini juga yang nantinya dicantumkan dalam ijazah yang wajib ditandatangani oleh kepsek definitif.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Persesjen Kemendibud) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021 disebutkan, kelulusan dituangkan melalui surat keterangan lulus dan ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat berwenang.

Disebutkan, tanggal penerbitan ijazah paling cepat satu hari setelah tanggal kelulusan dan paling lambat 31 Juli 2021. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan, manakala lembaga sekolah tidak memiliki kepala sekolah definitif atau karena hal lain sehingga kepala sekolah tidak dapat menandatangani ijazah, maka kepala Dinas Pendidikan atau pejabat yang berwenang menunjuk atau mengangkat pelaksana tugas untuk menandatangani ijazah. Ini adalah skema kelulusan dan penerbitan ijazah yang berlaku pada tahun ini.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Ismail mengungkapkan, setidaknya terdapat 366 Plt kepala SD. Sedangkan berdasarkan sumber lainnya, kebutuhan untuk kepala SMP mencapai 37 posisi dan saat ini masih berstatus Plt. Namun, untuk jumlah kepala SMP Plt ini belum terkonfirmasi oleh Dispendik.

Menurut Ismail, jumlah Plt kepala SD tersebut yang harus diisi dengan jabatan kepsek definitif. Sebab, untuk menjabat sebagai kepsek harus memiliki nomor registrasi khusus untuk kepsek. “Yang mempunyai nomor registrasi kepsek itu hanya kepsek definitif. Sedangkan kebutuhan calon kepsek sebanyak 366 orang untuk tingkat SD,” ungkapnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Masih banyaknya kepala sekolah (kepsek) yang berstatus pelaksana tugas (Plt) menyisakan kekhawatiran tersendiri. Selain karena kewenangan terbatas, juga ada keraguan tentang keabsahan ijazah bila yang bertandatangan adalah kepsek Plt. Keresahan inilah yang juga dirasakan oleh Dwi Kristianingsih, Plt Kepala SMP Negeri 3 Ledokombo.

Sebulan lalu, tepatnya 6 April, Dwi Kristianingsih sempat mengungkapkan kegelisahannya itu kepada Jawa Pos Radar Jember. Terlebih, saat ini sudah mendekati momentum lulusan untuk siswa kelas akhir. Dwi khawatir mengenai pencantuman tanda tangan di ijazah untuk lulusan tahun 2021 ini. Sebab, statusnya adalah Plt.

Tahun lalu, sekolahnya masih memiliki kepsek definitif. Karenanya, ijazah kelulusan masih dapat ditandatangani oleh kepsek tersebut. Namun, tak lama setelah itu, sang kepsek pensiun, terhitung per Agustus 2020. Sejak saat itu, Dwi ditunjuk sebagai Plt kepsek untuk menggantikan kepsek yang telah purnatugas.

Sebenarnya, kata Dwi, penandatanganan ijazah dapat diwakili oleh salah satu kepala sekolah yang statusnya definitif dalam satu kecamatan. Status kepala sekolah ini lumrah disebut sebagai kepala sekolah merger. “Jika masih belum ada kepsek definitif, ini ijazah bagaimana, tidak tahu. Apa saya yang tanda tangan atau kepala sekolah yang merger itu,” bebernya.

Namun lagi-lagi, di Ledokombo ada kendala. Sebab, di satu kecamatan itu, semua kepala SMP negeri berstatus Plt. Baik SMP Negeri 1, SMP Negeri 2, maupun SMP Negeri 3. “Ini artinya tidak ada kepala sekolah yang merger. Kalau Sumberjambe ada yang definitif, di sini tidak ada,” ungkapnya.

Meski tahun ini tidak ada ujian nasional yang menjadi acuan kelulusan, tapi sekolah punya standar yang digunakan untuk itu. Yakni ujian sekolah yang dijadikan persyaratan kelulusan secara mutlak dan nilainya dicantumkan pada surat keterangan lulus (SKL). Selanjutnya, nilai ini juga yang nantinya dicantumkan dalam ijazah yang wajib ditandatangani oleh kepsek definitif.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Persesjen Kemendibud) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blanko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021 disebutkan, kelulusan dituangkan melalui surat keterangan lulus dan ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat berwenang.

Disebutkan, tanggal penerbitan ijazah paling cepat satu hari setelah tanggal kelulusan dan paling lambat 31 Juli 2021. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan, manakala lembaga sekolah tidak memiliki kepala sekolah definitif atau karena hal lain sehingga kepala sekolah tidak dapat menandatangani ijazah, maka kepala Dinas Pendidikan atau pejabat yang berwenang menunjuk atau mengangkat pelaksana tugas untuk menandatangani ijazah. Ini adalah skema kelulusan dan penerbitan ijazah yang berlaku pada tahun ini.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan (Dispendik) Jember Ismail mengungkapkan, setidaknya terdapat 366 Plt kepala SD. Sedangkan berdasarkan sumber lainnya, kebutuhan untuk kepala SMP mencapai 37 posisi dan saat ini masih berstatus Plt. Namun, untuk jumlah kepala SMP Plt ini belum terkonfirmasi oleh Dispendik.

Menurut Ismail, jumlah Plt kepala SD tersebut yang harus diisi dengan jabatan kepsek definitif. Sebab, untuk menjabat sebagai kepsek harus memiliki nomor registrasi khusus untuk kepsek. “Yang mempunyai nomor registrasi kepsek itu hanya kepsek definitif. Sedangkan kebutuhan calon kepsek sebanyak 366 orang untuk tingkat SD,” ungkapnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/