Mobile_AP_Rectangle 1
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) demonstrasi di depan Gedung DPR Jember kemarin (16/4). Mereka menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dan menuntut penurunan harga minyak goreng.
Gelombang demonstrasi mahasiswa dimulai dari double way Unej menuju gedung DPRD Jember. Puluhan massa membentangkan sejumlah poster tuntutan dan berorasi menyampaikan enam tuntutan utama.
Ketua Umum KAMMI Jember Imad Aqil menyampaikan, mereka sepakat menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, menuntut penurunan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Selain itu menuntut agar mengusut mafia minyak goreng serta harga bahan pokok. Massa juga meminta agar pemerintah membuat regulasi yang jelas terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan perbanyak pasokan minyak subsidi. Tujuannya agar kesejahteraan masyarakat tercapai.
Mobile_AP_Rectangle 2
Massa mendesak agar DPRD Jember tidak sekadar menjadi kepanjangan tangan partai politik, namun menjadi penyambung suara masyarakat. “Mewakili masyarakat Jember, kami ingin membawa segala keresahan yang ada, segala kebijakan-kebijakan ngawur pemerintah yang hadir hari ini,” kata Imad, koordinator aksi tersebut. Menurutnya, masyarakat telah menanggung dampak dari kebijakan yang ada.
Imad menambahkan, para elit politik tidak perlu membuat gaduh yang menimbulkan kontroversi atas segala kebijakan yang ada. “Seharusnya fokus pandemi justru mengeluarkan statement konstitusi,” cetusnya.
Massa menganggap pemerintah tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memimpin negara. Sehingga, perubahan dan regulasi kurang baik. “Satu-satunya adalah tolak penundaan pemilu dan kawal dua periode,” timpalnya.
Jurnalis: mg8,mg2
Fotografer: MEGA SILVIA
Editor: Nur Hariri
- Advertisement -
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) demonstrasi di depan Gedung DPR Jember kemarin (16/4). Mereka menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dan menuntut penurunan harga minyak goreng.
Gelombang demonstrasi mahasiswa dimulai dari double way Unej menuju gedung DPRD Jember. Puluhan massa membentangkan sejumlah poster tuntutan dan berorasi menyampaikan enam tuntutan utama.
Ketua Umum KAMMI Jember Imad Aqil menyampaikan, mereka sepakat menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, menuntut penurunan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Selain itu menuntut agar mengusut mafia minyak goreng serta harga bahan pokok. Massa juga meminta agar pemerintah membuat regulasi yang jelas terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan perbanyak pasokan minyak subsidi. Tujuannya agar kesejahteraan masyarakat tercapai.
Massa mendesak agar DPRD Jember tidak sekadar menjadi kepanjangan tangan partai politik, namun menjadi penyambung suara masyarakat. “Mewakili masyarakat Jember, kami ingin membawa segala keresahan yang ada, segala kebijakan-kebijakan ngawur pemerintah yang hadir hari ini,” kata Imad, koordinator aksi tersebut. Menurutnya, masyarakat telah menanggung dampak dari kebijakan yang ada.
Imad menambahkan, para elit politik tidak perlu membuat gaduh yang menimbulkan kontroversi atas segala kebijakan yang ada. “Seharusnya fokus pandemi justru mengeluarkan statement konstitusi,” cetusnya.
Massa menganggap pemerintah tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memimpin negara. Sehingga, perubahan dan regulasi kurang baik. “Satu-satunya adalah tolak penundaan pemilu dan kawal dua periode,” timpalnya.
Jurnalis: mg8,mg2
Fotografer: MEGA SILVIA
Editor: Nur Hariri
JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) demonstrasi di depan Gedung DPR Jember kemarin (16/4). Mereka menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dan menuntut penurunan harga minyak goreng.
Gelombang demonstrasi mahasiswa dimulai dari double way Unej menuju gedung DPRD Jember. Puluhan massa membentangkan sejumlah poster tuntutan dan berorasi menyampaikan enam tuntutan utama.
Ketua Umum KAMMI Jember Imad Aqil menyampaikan, mereka sepakat menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, menuntut penurunan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Selain itu menuntut agar mengusut mafia minyak goreng serta harga bahan pokok. Massa juga meminta agar pemerintah membuat regulasi yang jelas terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan perbanyak pasokan minyak subsidi. Tujuannya agar kesejahteraan masyarakat tercapai.
Massa mendesak agar DPRD Jember tidak sekadar menjadi kepanjangan tangan partai politik, namun menjadi penyambung suara masyarakat. “Mewakili masyarakat Jember, kami ingin membawa segala keresahan yang ada, segala kebijakan-kebijakan ngawur pemerintah yang hadir hari ini,” kata Imad, koordinator aksi tersebut. Menurutnya, masyarakat telah menanggung dampak dari kebijakan yang ada.
Imad menambahkan, para elit politik tidak perlu membuat gaduh yang menimbulkan kontroversi atas segala kebijakan yang ada. “Seharusnya fokus pandemi justru mengeluarkan statement konstitusi,” cetusnya.
Massa menganggap pemerintah tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memimpin negara. Sehingga, perubahan dan regulasi kurang baik. “Satu-satunya adalah tolak penundaan pemilu dan kawal dua periode,” timpalnya.
Jurnalis: mg8,mg2
Fotografer: MEGA SILVIA
Editor: Nur Hariri
