alexametrics
23.4 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Izin KBIHU Nakal Bakal Dicabut

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memberi peringatan kepada kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) yang melakukan pelanggaran aturan. Jika terbukti melanggar, pemerintah mengancam bakal mencabut izin operasionalnya. Hal dinilai sebagai upaya menjaga mutu dan jaminan layanan terhadap para jamaah haji yang melaksanakan ibadah.

Ketua Forum Komunikasi KBIHU Jember Madini Farouq meminta kepada seluruh kelompok bimbingan agar menaati aturan dan segera menyesuaikan diri. Pria yang akrab disapa Gus Mamak itu menilai, sanksi pencabutan izin operasional merupakan bentuk warning pemerintah agar KBIHU tidak mengedepankan keuntungan semata dalam melaksanakan bimbingan. Namun, lebih berkhidmat kepada calon jamaah haji.

“Apalagi, soal biaya bimbingan itu sudah ada petunjuk dari Kemenag terkait batasan maksimal yang diperbolehkan,” ungkapnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Terpisah, Kepala Seksi Haji dan Umrah Kemenag Jember Ahmad Tholabi mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpunnya, sebanyak 11 KBIHU di Jember belum ada yang terindikasi sebagai KBIHU nakal.

Menurut dia, terdapat dua indikator KBIHU nakal. Pertama, dalam praktiknya KBIHU tidak melakukan kesepakatan yang sesuai dengan jamaah. Kedua, KBIHU melakukan kegiatan yang melampaui kewenangan. Baik itu melanggar maupun bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. “Nah, indikasi-indikasi itu yang dijadikan dasar oleh Kemenag untuk mencabut izin operasional KBIHU,” paparnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memberi peringatan kepada kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) yang melakukan pelanggaran aturan. Jika terbukti melanggar, pemerintah mengancam bakal mencabut izin operasionalnya. Hal dinilai sebagai upaya menjaga mutu dan jaminan layanan terhadap para jamaah haji yang melaksanakan ibadah.

Ketua Forum Komunikasi KBIHU Jember Madini Farouq meminta kepada seluruh kelompok bimbingan agar menaati aturan dan segera menyesuaikan diri. Pria yang akrab disapa Gus Mamak itu menilai, sanksi pencabutan izin operasional merupakan bentuk warning pemerintah agar KBIHU tidak mengedepankan keuntungan semata dalam melaksanakan bimbingan. Namun, lebih berkhidmat kepada calon jamaah haji.

“Apalagi, soal biaya bimbingan itu sudah ada petunjuk dari Kemenag terkait batasan maksimal yang diperbolehkan,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Seksi Haji dan Umrah Kemenag Jember Ahmad Tholabi mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpunnya, sebanyak 11 KBIHU di Jember belum ada yang terindikasi sebagai KBIHU nakal.

Menurut dia, terdapat dua indikator KBIHU nakal. Pertama, dalam praktiknya KBIHU tidak melakukan kesepakatan yang sesuai dengan jamaah. Kedua, KBIHU melakukan kegiatan yang melampaui kewenangan. Baik itu melanggar maupun bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. “Nah, indikasi-indikasi itu yang dijadikan dasar oleh Kemenag untuk mencabut izin operasional KBIHU,” paparnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) memberi peringatan kepada kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) yang melakukan pelanggaran aturan. Jika terbukti melanggar, pemerintah mengancam bakal mencabut izin operasionalnya. Hal dinilai sebagai upaya menjaga mutu dan jaminan layanan terhadap para jamaah haji yang melaksanakan ibadah.

Ketua Forum Komunikasi KBIHU Jember Madini Farouq meminta kepada seluruh kelompok bimbingan agar menaati aturan dan segera menyesuaikan diri. Pria yang akrab disapa Gus Mamak itu menilai, sanksi pencabutan izin operasional merupakan bentuk warning pemerintah agar KBIHU tidak mengedepankan keuntungan semata dalam melaksanakan bimbingan. Namun, lebih berkhidmat kepada calon jamaah haji.

“Apalagi, soal biaya bimbingan itu sudah ada petunjuk dari Kemenag terkait batasan maksimal yang diperbolehkan,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Seksi Haji dan Umrah Kemenag Jember Ahmad Tholabi mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpunnya, sebanyak 11 KBIHU di Jember belum ada yang terindikasi sebagai KBIHU nakal.

Menurut dia, terdapat dua indikator KBIHU nakal. Pertama, dalam praktiknya KBIHU tidak melakukan kesepakatan yang sesuai dengan jamaah. Kedua, KBIHU melakukan kegiatan yang melampaui kewenangan. Baik itu melanggar maupun bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. “Nah, indikasi-indikasi itu yang dijadikan dasar oleh Kemenag untuk mencabut izin operasional KBIHU,” paparnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/