alexametrics
31.2 C
Jember
Tuesday, 17 May 2022

Warga Bagon Jember Korban Akta Tanah “Palsu”, Bakal Tempuh Jalur Hukum

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER- Warga Desa Bagon, Kecamatan Puger, Jember, berencana akan membawa kasus dugaan akta tanah palsu ke ranah hukum. Warga menilai, pernyataan Kepala Desa Bagon Ahmad Kholili yang akan mengurus ulang akta tanah tersebut tidak serius. Karena tiga hari berjalan setelah janji itu disampaikan, hingga kini belum ada kejelasan.

Rudiyanto, warga Dusun Suling, Desa Bagon, Kecamatan Puger, mengatakan, sejauh ini dirinya belum mendapat kabar soal tindak lanjut pertemuan yang berlangsung awal pekan ini. Bahkan, dirinya juga tidak dihubungi oleh perangkat desa maupun kepala desa terkait pembaruan akta tanahnya yang bermasalah. “Padahal dulu saya sudah membayar Rp 3,5 juta kontan. Makanya, jika tidak ada kejelasan saya akan melaporkan ke polisi dan inspektorat,” katanya, Kamis (17/3).

Menurutnya, laporan itu bukan terkait pemalsuannya, tapi penipuan atau penggelapan. Sebab, uang yang dia serahkan sebelumnya ternyata tidak digunakan untuk mengurus akta tanah yang sah. Padahal, sesuai dengan akad di awal, duit jutaan tersebut digunakan untuk membiayai pembuatan akta tanah miliknya. “Kepada inspektorat, saya akan melaporkan karena status mereka adalah pegawai pemerintah,” ujarnya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Rudi mengaku, sebenarnya kasus akta tanah serupa juga menimpa warga yang lain. Kendati demikian, dirinya tidak bisa memastikan apakah warga yang juga menjadi korban akan menempuh langkah yang sama. Melaporkan ke polisi dan kantor inspektorat. Hanya saja, dirinya akan berupaya mengumpulkan para korban untuk membuat laporan yang sama. “Bila perlu saya akan membuat surat kuasa bersama untuk menuntaskan masalah ini. Sebab, perkara ini bukan lagi soal administrasi, tapi sudah pidana,” jelasnya.

BACA JUGA: Akta Tanah “Palsu” Resahkan Warga Bagon Jember

Inspektur Kantor Inspektorat Pemkab Jember Ratno Cahyadi Sembodo merespons positif niat warga yang ingin melaporkan kasus tersebut. Namun, hingga Kamis (17/3) siang, pihaknya belum menerima aduan atau laporan resmi yang dilayangkan baik oleh warga Desa Bagon maupun Camat Puger. “Informasi ini akan kami tindak lanjuti ke camatnya selaku pembina kades untuk penelusuran permasalahan. Dan akan kami laporkan kembali kepada Bapak Bupati,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Desa Bagon Ahmad Kholili masih belum bisa dikonfirmasi. Nomor ponselnya tetap tidak aktif sejak dihubungi dua hari lalu. Namun, Sekretaris Desa Bagon Ahmadi berdalih, masalah akta tanah palsu itu sudah ada penyelesaian dengan warga. Bahkan, pihak pemerintah desa sudah menunjuk salah seorang koordinator untuk menuntaskan perkara itu dalam kurun waktu dua bulan. “Sudah. Sudah diproses di kecamatan,” jawabnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER- Warga Desa Bagon, Kecamatan Puger, Jember, berencana akan membawa kasus dugaan akta tanah palsu ke ranah hukum. Warga menilai, pernyataan Kepala Desa Bagon Ahmad Kholili yang akan mengurus ulang akta tanah tersebut tidak serius. Karena tiga hari berjalan setelah janji itu disampaikan, hingga kini belum ada kejelasan.

Rudiyanto, warga Dusun Suling, Desa Bagon, Kecamatan Puger, mengatakan, sejauh ini dirinya belum mendapat kabar soal tindak lanjut pertemuan yang berlangsung awal pekan ini. Bahkan, dirinya juga tidak dihubungi oleh perangkat desa maupun kepala desa terkait pembaruan akta tanahnya yang bermasalah. “Padahal dulu saya sudah membayar Rp 3,5 juta kontan. Makanya, jika tidak ada kejelasan saya akan melaporkan ke polisi dan inspektorat,” katanya, Kamis (17/3).

Menurutnya, laporan itu bukan terkait pemalsuannya, tapi penipuan atau penggelapan. Sebab, uang yang dia serahkan sebelumnya ternyata tidak digunakan untuk mengurus akta tanah yang sah. Padahal, sesuai dengan akad di awal, duit jutaan tersebut digunakan untuk membiayai pembuatan akta tanah miliknya. “Kepada inspektorat, saya akan melaporkan karena status mereka adalah pegawai pemerintah,” ujarnya.

Rudi mengaku, sebenarnya kasus akta tanah serupa juga menimpa warga yang lain. Kendati demikian, dirinya tidak bisa memastikan apakah warga yang juga menjadi korban akan menempuh langkah yang sama. Melaporkan ke polisi dan kantor inspektorat. Hanya saja, dirinya akan berupaya mengumpulkan para korban untuk membuat laporan yang sama. “Bila perlu saya akan membuat surat kuasa bersama untuk menuntaskan masalah ini. Sebab, perkara ini bukan lagi soal administrasi, tapi sudah pidana,” jelasnya.

BACA JUGA: Akta Tanah “Palsu” Resahkan Warga Bagon Jember

Inspektur Kantor Inspektorat Pemkab Jember Ratno Cahyadi Sembodo merespons positif niat warga yang ingin melaporkan kasus tersebut. Namun, hingga Kamis (17/3) siang, pihaknya belum menerima aduan atau laporan resmi yang dilayangkan baik oleh warga Desa Bagon maupun Camat Puger. “Informasi ini akan kami tindak lanjuti ke camatnya selaku pembina kades untuk penelusuran permasalahan. Dan akan kami laporkan kembali kepada Bapak Bupati,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Desa Bagon Ahmad Kholili masih belum bisa dikonfirmasi. Nomor ponselnya tetap tidak aktif sejak dihubungi dua hari lalu. Namun, Sekretaris Desa Bagon Ahmadi berdalih, masalah akta tanah palsu itu sudah ada penyelesaian dengan warga. Bahkan, pihak pemerintah desa sudah menunjuk salah seorang koordinator untuk menuntaskan perkara itu dalam kurun waktu dua bulan. “Sudah. Sudah diproses di kecamatan,” jawabnya.

JEMBER, RADARJEMBER- Warga Desa Bagon, Kecamatan Puger, Jember, berencana akan membawa kasus dugaan akta tanah palsu ke ranah hukum. Warga menilai, pernyataan Kepala Desa Bagon Ahmad Kholili yang akan mengurus ulang akta tanah tersebut tidak serius. Karena tiga hari berjalan setelah janji itu disampaikan, hingga kini belum ada kejelasan.

Rudiyanto, warga Dusun Suling, Desa Bagon, Kecamatan Puger, mengatakan, sejauh ini dirinya belum mendapat kabar soal tindak lanjut pertemuan yang berlangsung awal pekan ini. Bahkan, dirinya juga tidak dihubungi oleh perangkat desa maupun kepala desa terkait pembaruan akta tanahnya yang bermasalah. “Padahal dulu saya sudah membayar Rp 3,5 juta kontan. Makanya, jika tidak ada kejelasan saya akan melaporkan ke polisi dan inspektorat,” katanya, Kamis (17/3).

Menurutnya, laporan itu bukan terkait pemalsuannya, tapi penipuan atau penggelapan. Sebab, uang yang dia serahkan sebelumnya ternyata tidak digunakan untuk mengurus akta tanah yang sah. Padahal, sesuai dengan akad di awal, duit jutaan tersebut digunakan untuk membiayai pembuatan akta tanah miliknya. “Kepada inspektorat, saya akan melaporkan karena status mereka adalah pegawai pemerintah,” ujarnya.

Rudi mengaku, sebenarnya kasus akta tanah serupa juga menimpa warga yang lain. Kendati demikian, dirinya tidak bisa memastikan apakah warga yang juga menjadi korban akan menempuh langkah yang sama. Melaporkan ke polisi dan kantor inspektorat. Hanya saja, dirinya akan berupaya mengumpulkan para korban untuk membuat laporan yang sama. “Bila perlu saya akan membuat surat kuasa bersama untuk menuntaskan masalah ini. Sebab, perkara ini bukan lagi soal administrasi, tapi sudah pidana,” jelasnya.

BACA JUGA: Akta Tanah “Palsu” Resahkan Warga Bagon Jember

Inspektur Kantor Inspektorat Pemkab Jember Ratno Cahyadi Sembodo merespons positif niat warga yang ingin melaporkan kasus tersebut. Namun, hingga Kamis (17/3) siang, pihaknya belum menerima aduan atau laporan resmi yang dilayangkan baik oleh warga Desa Bagon maupun Camat Puger. “Informasi ini akan kami tindak lanjuti ke camatnya selaku pembina kades untuk penelusuran permasalahan. Dan akan kami laporkan kembali kepada Bapak Bupati,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Desa Bagon Ahmad Kholili masih belum bisa dikonfirmasi. Nomor ponselnya tetap tidak aktif sejak dihubungi dua hari lalu. Namun, Sekretaris Desa Bagon Ahmadi berdalih, masalah akta tanah palsu itu sudah ada penyelesaian dengan warga. Bahkan, pihak pemerintah desa sudah menunjuk salah seorang koordinator untuk menuntaskan perkara itu dalam kurun waktu dua bulan. “Sudah. Sudah diproses di kecamatan,” jawabnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/