alexametrics
23.9 C
Jember
Thursday, 26 May 2022

Desakan Pembentukan Perda RDTR Menguat

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana detail tata ruang (RDTR) sepertinya masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Jember. Regulasi yang semestinya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) itu nyaris tiada pembahasan dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan telaah awal juga belum ada.

Baca Juga : Mitigasi Risiko Inflasi 2022, Pemerintah dan BI Perkuat Koordinasi

Padahal, Jember telah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diteken pada tahun 2015 lalu. Semestinya, pengejawantahan dari Perda RTRW itu diuraikan dalam Perda RDTR. Alih-alih disahkan, Perda RTRW juga belum ada revisi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Imbas dari ketiadaan regulasi yang mengatur tata kelola wilayah tersebut dampaknya cukup signifikan. Beberapa lahan atau area terlindungi terancam beralih fungsi. Termasuk beberapa lahan produktif yang semestinya menyokong ketahanan pangan daerah, juga tidak luput dari sasaran alih fungsi lahan.

“Memang tiap tahun ada pengurangan lahan dan penurunan hasil pertanian karena alih fungsi lahan. Jika itu adalah lahan yang dilindungi, semestinya itu ada unsur pidananya,” kata Hadi Supaat, anggota Komisi C DPRD Jember.

Saat hearing gabungan komisi di Ruang Banmus DPRD Jember, Komisi A, B, dan C menerima lawatan perwakilan warga asal Lingkungan Sumberejo, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari. Mereka mengaku resah atas kedatangan salah satu pengembang yang mencoba membangun perumahan di wilayah mereka. Kabarnya juga ada upaya-upaya intimidasi.

Di hadapan dewan, mereka meminta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menindaklanjuti keluhan masyarakat yang sepakat menolak adanya perumahan baru di sana.

“Kami berharap kawasan kami mendapat perlindungan hukum. Karena di sana adalah lahan produktif yang menjadi sumber pertanian masyarakat setempat,” pinta M Kholied, Ketua Perkumpulan Forum Peduli Lingkungan Masyarakat Wirolegi, kemarin.

Alasan penolakan mereka didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, juga didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menyikapi laporan warga Wirolegi tersebut, DPRD Jember meminta para OPD terkait, termasuk di antaranya lurah setempat dan camat, mulai melakukan pemetaan dan disampaikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat tahu mana lahan produktif dan mana lahan yang semestinya dilindungi.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana detail tata ruang (RDTR) sepertinya masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Jember. Regulasi yang semestinya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) itu nyaris tiada pembahasan dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan telaah awal juga belum ada.

Baca Juga : Mitigasi Risiko Inflasi 2022, Pemerintah dan BI Perkuat Koordinasi

Padahal, Jember telah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diteken pada tahun 2015 lalu. Semestinya, pengejawantahan dari Perda RTRW itu diuraikan dalam Perda RDTR. Alih-alih disahkan, Perda RTRW juga belum ada revisi.

Imbas dari ketiadaan regulasi yang mengatur tata kelola wilayah tersebut dampaknya cukup signifikan. Beberapa lahan atau area terlindungi terancam beralih fungsi. Termasuk beberapa lahan produktif yang semestinya menyokong ketahanan pangan daerah, juga tidak luput dari sasaran alih fungsi lahan.

“Memang tiap tahun ada pengurangan lahan dan penurunan hasil pertanian karena alih fungsi lahan. Jika itu adalah lahan yang dilindungi, semestinya itu ada unsur pidananya,” kata Hadi Supaat, anggota Komisi C DPRD Jember.

Saat hearing gabungan komisi di Ruang Banmus DPRD Jember, Komisi A, B, dan C menerima lawatan perwakilan warga asal Lingkungan Sumberejo, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari. Mereka mengaku resah atas kedatangan salah satu pengembang yang mencoba membangun perumahan di wilayah mereka. Kabarnya juga ada upaya-upaya intimidasi.

Di hadapan dewan, mereka meminta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menindaklanjuti keluhan masyarakat yang sepakat menolak adanya perumahan baru di sana.

“Kami berharap kawasan kami mendapat perlindungan hukum. Karena di sana adalah lahan produktif yang menjadi sumber pertanian masyarakat setempat,” pinta M Kholied, Ketua Perkumpulan Forum Peduli Lingkungan Masyarakat Wirolegi, kemarin.

Alasan penolakan mereka didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, juga didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menyikapi laporan warga Wirolegi tersebut, DPRD Jember meminta para OPD terkait, termasuk di antaranya lurah setempat dan camat, mulai melakukan pemetaan dan disampaikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat tahu mana lahan produktif dan mana lahan yang semestinya dilindungi.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Rencana detail tata ruang (RDTR) sepertinya masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Jember. Regulasi yang semestinya dituangkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) itu nyaris tiada pembahasan dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan telaah awal juga belum ada.

Baca Juga : Mitigasi Risiko Inflasi 2022, Pemerintah dan BI Perkuat Koordinasi

Padahal, Jember telah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diteken pada tahun 2015 lalu. Semestinya, pengejawantahan dari Perda RTRW itu diuraikan dalam Perda RDTR. Alih-alih disahkan, Perda RTRW juga belum ada revisi.

Imbas dari ketiadaan regulasi yang mengatur tata kelola wilayah tersebut dampaknya cukup signifikan. Beberapa lahan atau area terlindungi terancam beralih fungsi. Termasuk beberapa lahan produktif yang semestinya menyokong ketahanan pangan daerah, juga tidak luput dari sasaran alih fungsi lahan.

“Memang tiap tahun ada pengurangan lahan dan penurunan hasil pertanian karena alih fungsi lahan. Jika itu adalah lahan yang dilindungi, semestinya itu ada unsur pidananya,” kata Hadi Supaat, anggota Komisi C DPRD Jember.

Saat hearing gabungan komisi di Ruang Banmus DPRD Jember, Komisi A, B, dan C menerima lawatan perwakilan warga asal Lingkungan Sumberejo, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari. Mereka mengaku resah atas kedatangan salah satu pengembang yang mencoba membangun perumahan di wilayah mereka. Kabarnya juga ada upaya-upaya intimidasi.

Di hadapan dewan, mereka meminta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menindaklanjuti keluhan masyarakat yang sepakat menolak adanya perumahan baru di sana.

“Kami berharap kawasan kami mendapat perlindungan hukum. Karena di sana adalah lahan produktif yang menjadi sumber pertanian masyarakat setempat,” pinta M Kholied, Ketua Perkumpulan Forum Peduli Lingkungan Masyarakat Wirolegi, kemarin.

Alasan penolakan mereka didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, juga didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Menyikapi laporan warga Wirolegi tersebut, DPRD Jember meminta para OPD terkait, termasuk di antaranya lurah setempat dan camat, mulai melakukan pemetaan dan disampaikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat tahu mana lahan produktif dan mana lahan yang semestinya dilindungi.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/