alexametrics
30.3 C
Jember
Saturday, 21 May 2022

Perlu Prioritaskan Pembuatan RDTR

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Alternatif pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Jember menjadi santer terdengar sejak disampaikan oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Hal ini mendapat beragam respons dari masyarakat, terkait baik dan buruknya.

Menurut pakar tata kelola kota, Nunung Nuring Hayati, wacana pemindahan pusat pemerintahan oleh Bupati Hendy yang bertujuan untuk mendekatkan fungsi-fungsi pelayanan dalam satu kawasan merupakan ide yang layak untuk diapresiasi. Sebab, dalam hal ini masyarakat akan terbantu dalam mendapatkan pelayanan secara maksimal. Komunikasi dan koordinasi dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Fungsi pelayanan yang ada di Kabupaten Jember pun tersebar di beberapa wilayah.

Namun demikian, rencana tersebut harus disusun dalam suatu master plan kawasan yang memperhatikan multiaspek, yaitu aksesibilitas, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Master plan kawasan ini harus ternaungi dalam kebijakan pemerintah dalam penataan wilayah dan kota.

Mobile_AP_Rectangle 2

Rencana detail tata ruang (RDTR) pada rencana pemindahan kawasan ini harus ada sebagai pijakan pengembangan kawasan tersebut. “Karena kita melihat RDTR di kabupaten Jember masih minim. Hal ini juga perlu dijadikan perhatian bagi pemerintah saat ini. Demikian juga untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember, perlu dilakukan review untuk menjawab dinamika perubahan saat ini dan perspektif beberapa tahun ke depan. RTRW yang dimiliki Kabupaten Jember tahun 2015-2035 pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015,” papar Nunung.

Karena itu, lanjut dia, perlu dilakukan perencanaan secara komprehensif mulai dari review RTRW, RDTR, sampai pada master plan kawasan. Perencanaan Kabupaten Jember menjadi lebih tertata dan pengembangan pusat-pusat kegiatan tidak hanya terpusat pada kawasan segitiga emas. Sehingga roda kegiatan masyarakat dapat tersebar di semua kawasan.

Menurut dia, program bupati terkait perencanaan dan pengembangan wilayah dan kota lainnya yang perlu memiliki porsi pembahasan lebih mendalam adalah pembenahan infrastruktur, Jember Outer Ring Road (JORR), penataan destinasi wisata meliputi kajian-kajian tematik pariwisata, barulah terakhir wacana pemindahan pusat pemerintahan.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Alternatif pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Jember menjadi santer terdengar sejak disampaikan oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Hal ini mendapat beragam respons dari masyarakat, terkait baik dan buruknya.

Menurut pakar tata kelola kota, Nunung Nuring Hayati, wacana pemindahan pusat pemerintahan oleh Bupati Hendy yang bertujuan untuk mendekatkan fungsi-fungsi pelayanan dalam satu kawasan merupakan ide yang layak untuk diapresiasi. Sebab, dalam hal ini masyarakat akan terbantu dalam mendapatkan pelayanan secara maksimal. Komunikasi dan koordinasi dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Fungsi pelayanan yang ada di Kabupaten Jember pun tersebar di beberapa wilayah.

Namun demikian, rencana tersebut harus disusun dalam suatu master plan kawasan yang memperhatikan multiaspek, yaitu aksesibilitas, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Master plan kawasan ini harus ternaungi dalam kebijakan pemerintah dalam penataan wilayah dan kota.

Rencana detail tata ruang (RDTR) pada rencana pemindahan kawasan ini harus ada sebagai pijakan pengembangan kawasan tersebut. “Karena kita melihat RDTR di kabupaten Jember masih minim. Hal ini juga perlu dijadikan perhatian bagi pemerintah saat ini. Demikian juga untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember, perlu dilakukan review untuk menjawab dinamika perubahan saat ini dan perspektif beberapa tahun ke depan. RTRW yang dimiliki Kabupaten Jember tahun 2015-2035 pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015,” papar Nunung.

Karena itu, lanjut dia, perlu dilakukan perencanaan secara komprehensif mulai dari review RTRW, RDTR, sampai pada master plan kawasan. Perencanaan Kabupaten Jember menjadi lebih tertata dan pengembangan pusat-pusat kegiatan tidak hanya terpusat pada kawasan segitiga emas. Sehingga roda kegiatan masyarakat dapat tersebar di semua kawasan.

Menurut dia, program bupati terkait perencanaan dan pengembangan wilayah dan kota lainnya yang perlu memiliki porsi pembahasan lebih mendalam adalah pembenahan infrastruktur, Jember Outer Ring Road (JORR), penataan destinasi wisata meliputi kajian-kajian tematik pariwisata, barulah terakhir wacana pemindahan pusat pemerintahan.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Alternatif pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Jember menjadi santer terdengar sejak disampaikan oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Hal ini mendapat beragam respons dari masyarakat, terkait baik dan buruknya.

Menurut pakar tata kelola kota, Nunung Nuring Hayati, wacana pemindahan pusat pemerintahan oleh Bupati Hendy yang bertujuan untuk mendekatkan fungsi-fungsi pelayanan dalam satu kawasan merupakan ide yang layak untuk diapresiasi. Sebab, dalam hal ini masyarakat akan terbantu dalam mendapatkan pelayanan secara maksimal. Komunikasi dan koordinasi dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Fungsi pelayanan yang ada di Kabupaten Jember pun tersebar di beberapa wilayah.

Namun demikian, rencana tersebut harus disusun dalam suatu master plan kawasan yang memperhatikan multiaspek, yaitu aksesibilitas, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Master plan kawasan ini harus ternaungi dalam kebijakan pemerintah dalam penataan wilayah dan kota.

Rencana detail tata ruang (RDTR) pada rencana pemindahan kawasan ini harus ada sebagai pijakan pengembangan kawasan tersebut. “Karena kita melihat RDTR di kabupaten Jember masih minim. Hal ini juga perlu dijadikan perhatian bagi pemerintah saat ini. Demikian juga untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember, perlu dilakukan review untuk menjawab dinamika perubahan saat ini dan perspektif beberapa tahun ke depan. RTRW yang dimiliki Kabupaten Jember tahun 2015-2035 pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015,” papar Nunung.

Karena itu, lanjut dia, perlu dilakukan perencanaan secara komprehensif mulai dari review RTRW, RDTR, sampai pada master plan kawasan. Perencanaan Kabupaten Jember menjadi lebih tertata dan pengembangan pusat-pusat kegiatan tidak hanya terpusat pada kawasan segitiga emas. Sehingga roda kegiatan masyarakat dapat tersebar di semua kawasan.

Menurut dia, program bupati terkait perencanaan dan pengembangan wilayah dan kota lainnya yang perlu memiliki porsi pembahasan lebih mendalam adalah pembenahan infrastruktur, Jember Outer Ring Road (JORR), penataan destinasi wisata meliputi kajian-kajian tematik pariwisata, barulah terakhir wacana pemindahan pusat pemerintahan.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/