alexametrics
32 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Proyek Wastafel Sisakan Masalah

Disebutkan, 174 Rekanan Belum Terbayar

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID –  Penyediaan wastafel di berbagai titik, termasuk di lembaga pendidikan, menjadi salah satu cara Satgas Covid-19 Pemkab Jember mengendalikan penyebaran virus korona. Namun belakangan, proyek pengadaan sarana cuci tangan itu menyisakan masalah. Setidaknya, ada 174 rekanan penyedia wastafel yang belum terbayar. Hingga kini, dananya belum dicairkan oleh pemerintah daerah.

Persoalan ini mencuat ketika beberapa rekanan mengadu ke DPRD Jember, kemarin (16/2). Kepada awak media, Yanuar, salah satu rekanan, mengatakan, nilai proyek yang dia garap untuk lembaga TK dan PAUD senilai Rp 209 juta melalui mekanisme penunjukan langsung (PL). “Satu paket itu nilainya Rp 209 juta untuk tujuh titik. Perinciannya, terdapat 50 wastafel, termasuk tandon beserta towernya,” ungkapnya.

Yanuar mengaku, sebenarnya perusahaannya sendiri bernama CV Sofi. Namun, dalam proyek itu dia meminjam bendera CV Gaura, perusahaan komanditer milik saudaranya. Dari keterangan ini, tercium aroma keanehan dalam penunjukan proyek tersebut. Terlebih, Yanuar mengakui, pekerjaan itu adalah hasil dirinya lobi-lobi ke salah seorang pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinas Kesehatan. Ini dilakukan lantaran cukup banyak perusahaan lain yang ingin memperoleh garapan. Dia merasa beruntung mendapatkan proyek tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Setelah ditetapkan sebagai salah satu rekanan, mulai September 2020 lalu dirinya mulai mengerjakan proyek wastafel. Namun, karena tidak ada uang muka sama sekali dari pemerintah, maka dia harus meminjam uang di bank sebesar Rp 150 juta. Modal tersebut didapat dari bank perkreditan rakyat (BPR), bukan bank pelat merah milik pemerintah, sehingga bunganya cukup tinggi. Mencapai 1,8 persen per bulan. “Tenggat waktunya empat bulan. Dan Desember kemarin jatuh temponya,” jelasnya.

Normalnya, pembayaran untuk rekanan proyek dilakukan sebelum tutup tahun atau akhir Desember. Namun, hingga tahun berganti, Yanuar mengaku tidak dihubungi terkait dengan penyelesaian tanggungan pemerintah itu. Tiba-tiba, Senin malam, 14 Februari lalu, dirinya diminta datang ke Kantor Dinas Cipta Karya. Dia merasa aneh dengan panggilan yang mendadak itu. “Kami disuruh memperbaiki termin. Sampai pukul tiga pagi baru pulang,” ungkapnya.

Kedatangan dirinya ke Dinas Cipta Karya tersebut juga membuatnya kian terkejut. Sebab, Yanuar baru mengetahui bahwa jumlah rekanan wastafel yang belum terbayar cukup banyak, mencapai 174 rekanan. Hingga kemarin siang (16/2), belum juga ada kabar dana proyek wastafel itu akan turun. “Sampai sekarang belum ada kabar. Katanya akan dikabari,” katanya.

Selain Yanuar, sebenarnya ada dua lagi rekanan yang mengadu ke DPRD Jember. Namun, mereka enggan disebut namanya. Kendati begitu, keduanya tetap bercerita yang kondisinya nyaris sama dengan yang disampaikan Yanuar.

Lebih lanjut, Yanuar mengungkapkan, proyek pembangunan wastafel yang belum terbayar tersebut adalah jilid dua. Sebelumnya, kata dia, tidak ada masalah soal pembayaran. Setahu dia, satu CV mendapatkan satu proyek saja. “Tapi kalau yang pinjam bendera mungkin saja terjadi,” paparnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID –  Penyediaan wastafel di berbagai titik, termasuk di lembaga pendidikan, menjadi salah satu cara Satgas Covid-19 Pemkab Jember mengendalikan penyebaran virus korona. Namun belakangan, proyek pengadaan sarana cuci tangan itu menyisakan masalah. Setidaknya, ada 174 rekanan penyedia wastafel yang belum terbayar. Hingga kini, dananya belum dicairkan oleh pemerintah daerah.

Persoalan ini mencuat ketika beberapa rekanan mengadu ke DPRD Jember, kemarin (16/2). Kepada awak media, Yanuar, salah satu rekanan, mengatakan, nilai proyek yang dia garap untuk lembaga TK dan PAUD senilai Rp 209 juta melalui mekanisme penunjukan langsung (PL). “Satu paket itu nilainya Rp 209 juta untuk tujuh titik. Perinciannya, terdapat 50 wastafel, termasuk tandon beserta towernya,” ungkapnya.

Yanuar mengaku, sebenarnya perusahaannya sendiri bernama CV Sofi. Namun, dalam proyek itu dia meminjam bendera CV Gaura, perusahaan komanditer milik saudaranya. Dari keterangan ini, tercium aroma keanehan dalam penunjukan proyek tersebut. Terlebih, Yanuar mengakui, pekerjaan itu adalah hasil dirinya lobi-lobi ke salah seorang pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinas Kesehatan. Ini dilakukan lantaran cukup banyak perusahaan lain yang ingin memperoleh garapan. Dia merasa beruntung mendapatkan proyek tersebut.

Setelah ditetapkan sebagai salah satu rekanan, mulai September 2020 lalu dirinya mulai mengerjakan proyek wastafel. Namun, karena tidak ada uang muka sama sekali dari pemerintah, maka dia harus meminjam uang di bank sebesar Rp 150 juta. Modal tersebut didapat dari bank perkreditan rakyat (BPR), bukan bank pelat merah milik pemerintah, sehingga bunganya cukup tinggi. Mencapai 1,8 persen per bulan. “Tenggat waktunya empat bulan. Dan Desember kemarin jatuh temponya,” jelasnya.

Normalnya, pembayaran untuk rekanan proyek dilakukan sebelum tutup tahun atau akhir Desember. Namun, hingga tahun berganti, Yanuar mengaku tidak dihubungi terkait dengan penyelesaian tanggungan pemerintah itu. Tiba-tiba, Senin malam, 14 Februari lalu, dirinya diminta datang ke Kantor Dinas Cipta Karya. Dia merasa aneh dengan panggilan yang mendadak itu. “Kami disuruh memperbaiki termin. Sampai pukul tiga pagi baru pulang,” ungkapnya.

Kedatangan dirinya ke Dinas Cipta Karya tersebut juga membuatnya kian terkejut. Sebab, Yanuar baru mengetahui bahwa jumlah rekanan wastafel yang belum terbayar cukup banyak, mencapai 174 rekanan. Hingga kemarin siang (16/2), belum juga ada kabar dana proyek wastafel itu akan turun. “Sampai sekarang belum ada kabar. Katanya akan dikabari,” katanya.

Selain Yanuar, sebenarnya ada dua lagi rekanan yang mengadu ke DPRD Jember. Namun, mereka enggan disebut namanya. Kendati begitu, keduanya tetap bercerita yang kondisinya nyaris sama dengan yang disampaikan Yanuar.

Lebih lanjut, Yanuar mengungkapkan, proyek pembangunan wastafel yang belum terbayar tersebut adalah jilid dua. Sebelumnya, kata dia, tidak ada masalah soal pembayaran. Setahu dia, satu CV mendapatkan satu proyek saja. “Tapi kalau yang pinjam bendera mungkin saja terjadi,” paparnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID –  Penyediaan wastafel di berbagai titik, termasuk di lembaga pendidikan, menjadi salah satu cara Satgas Covid-19 Pemkab Jember mengendalikan penyebaran virus korona. Namun belakangan, proyek pengadaan sarana cuci tangan itu menyisakan masalah. Setidaknya, ada 174 rekanan penyedia wastafel yang belum terbayar. Hingga kini, dananya belum dicairkan oleh pemerintah daerah.

Persoalan ini mencuat ketika beberapa rekanan mengadu ke DPRD Jember, kemarin (16/2). Kepada awak media, Yanuar, salah satu rekanan, mengatakan, nilai proyek yang dia garap untuk lembaga TK dan PAUD senilai Rp 209 juta melalui mekanisme penunjukan langsung (PL). “Satu paket itu nilainya Rp 209 juta untuk tujuh titik. Perinciannya, terdapat 50 wastafel, termasuk tandon beserta towernya,” ungkapnya.

Yanuar mengaku, sebenarnya perusahaannya sendiri bernama CV Sofi. Namun, dalam proyek itu dia meminjam bendera CV Gaura, perusahaan komanditer milik saudaranya. Dari keterangan ini, tercium aroma keanehan dalam penunjukan proyek tersebut. Terlebih, Yanuar mengakui, pekerjaan itu adalah hasil dirinya lobi-lobi ke salah seorang pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinas Kesehatan. Ini dilakukan lantaran cukup banyak perusahaan lain yang ingin memperoleh garapan. Dia merasa beruntung mendapatkan proyek tersebut.

Setelah ditetapkan sebagai salah satu rekanan, mulai September 2020 lalu dirinya mulai mengerjakan proyek wastafel. Namun, karena tidak ada uang muka sama sekali dari pemerintah, maka dia harus meminjam uang di bank sebesar Rp 150 juta. Modal tersebut didapat dari bank perkreditan rakyat (BPR), bukan bank pelat merah milik pemerintah, sehingga bunganya cukup tinggi. Mencapai 1,8 persen per bulan. “Tenggat waktunya empat bulan. Dan Desember kemarin jatuh temponya,” jelasnya.

Normalnya, pembayaran untuk rekanan proyek dilakukan sebelum tutup tahun atau akhir Desember. Namun, hingga tahun berganti, Yanuar mengaku tidak dihubungi terkait dengan penyelesaian tanggungan pemerintah itu. Tiba-tiba, Senin malam, 14 Februari lalu, dirinya diminta datang ke Kantor Dinas Cipta Karya. Dia merasa aneh dengan panggilan yang mendadak itu. “Kami disuruh memperbaiki termin. Sampai pukul tiga pagi baru pulang,” ungkapnya.

Kedatangan dirinya ke Dinas Cipta Karya tersebut juga membuatnya kian terkejut. Sebab, Yanuar baru mengetahui bahwa jumlah rekanan wastafel yang belum terbayar cukup banyak, mencapai 174 rekanan. Hingga kemarin siang (16/2), belum juga ada kabar dana proyek wastafel itu akan turun. “Sampai sekarang belum ada kabar. Katanya akan dikabari,” katanya.

Selain Yanuar, sebenarnya ada dua lagi rekanan yang mengadu ke DPRD Jember. Namun, mereka enggan disebut namanya. Kendati begitu, keduanya tetap bercerita yang kondisinya nyaris sama dengan yang disampaikan Yanuar.

Lebih lanjut, Yanuar mengungkapkan, proyek pembangunan wastafel yang belum terbayar tersebut adalah jilid dua. Sebelumnya, kata dia, tidak ada masalah soal pembayaran. Setahu dia, satu CV mendapatkan satu proyek saja. “Tapi kalau yang pinjam bendera mungkin saja terjadi,” paparnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/