alexametrics
27.7 C
Jember
Sunday, 3 July 2022

Mandulnya Rencana Tata Ruang Wilayah, Jember Gagap Antisipasi Bencana

Mobile_AP_Rectangle 1

Selain itu, langkah atau upaya-upaya secara teknis, menurutnya, juga tidak kalah penting. Seperti menyiapkan sistem peringatan dini, pemetaan daerah rawan banjir, dan penataan permukiman daerah rawan banjir. Penataan hunian masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai perlu menjadi prioritas utama dalam penanganan banjir.

Sebab, ditengarai, dangkalnya sungai bisa disebabkan banyaknya aktivitas masyarakat di sepanjang aliran sungai hingga membuatnya dangkal. “Langkah atau penanganan banjir ini memerlukan keterlibatan semua pihak, khususnya pemerintah terkait,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Eksekutif Lembaga Pendidikan Rakyat untuk Kedaulatan Sumber-Sumber Agraria (LPR KuaSA) Muhammad Nur Wahid menyebutkan hal yang berbeda. Semestinya, kata dia, ketika pemerintah ingin fokus melakukan penataan kawasan kota hingga desa, acuannya tetap berdasar pada RTRW, yang kemudian didetailkan melalui RDTR.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sayangnya, Kabupaten Jember belum punya RDTR. “Jangan bicara RDTR dulu sebelum RTRW kita selesai. Posisi RTRW kita hari ini juga direncanakan akan direvisi,” terang Wahid. Dia menambahkan, RTRW adalah kitab sakral yang menjadi pegangan sebuah kabupaten/kota dalam merencanakan pembangunan.

Masa berlaku RTRW yang mencapai 25 tahun, dibandingkan RDTR yang hanya 5 tahun, juga dinilainya menjadi alasan mendasar, mengapa RTRW perlu diseriusi terlebih dahulu. Di dalamnya tidak hanya berbicara bagaimana rencana pembangunan dan penataan sebuah daerah dalam beberapa tahun ke depan, namun juga bagaimana pemerintah mengoptimalkan segala potensi daerah menjadi pos strategis memutar perekonomian masyarakatnya. Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), kawasan resapan, kawasan produktif, dan sebagainya. “RTRW kita sedang ‘parkir’ hari ini. Kalau pemerintah ingin serius, ya segera dibahas RTRW tersebut, kemudian RDTR-nya,” pungkas Wahid.

Reporter : Maulana/Radar Jember

Fotografer :

Editor : Mahrus Sholih/Radar Jember

- Advertisement -

Selain itu, langkah atau upaya-upaya secara teknis, menurutnya, juga tidak kalah penting. Seperti menyiapkan sistem peringatan dini, pemetaan daerah rawan banjir, dan penataan permukiman daerah rawan banjir. Penataan hunian masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai perlu menjadi prioritas utama dalam penanganan banjir.

Sebab, ditengarai, dangkalnya sungai bisa disebabkan banyaknya aktivitas masyarakat di sepanjang aliran sungai hingga membuatnya dangkal. “Langkah atau penanganan banjir ini memerlukan keterlibatan semua pihak, khususnya pemerintah terkait,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Eksekutif Lembaga Pendidikan Rakyat untuk Kedaulatan Sumber-Sumber Agraria (LPR KuaSA) Muhammad Nur Wahid menyebutkan hal yang berbeda. Semestinya, kata dia, ketika pemerintah ingin fokus melakukan penataan kawasan kota hingga desa, acuannya tetap berdasar pada RTRW, yang kemudian didetailkan melalui RDTR.

Sayangnya, Kabupaten Jember belum punya RDTR. “Jangan bicara RDTR dulu sebelum RTRW kita selesai. Posisi RTRW kita hari ini juga direncanakan akan direvisi,” terang Wahid. Dia menambahkan, RTRW adalah kitab sakral yang menjadi pegangan sebuah kabupaten/kota dalam merencanakan pembangunan.

Masa berlaku RTRW yang mencapai 25 tahun, dibandingkan RDTR yang hanya 5 tahun, juga dinilainya menjadi alasan mendasar, mengapa RTRW perlu diseriusi terlebih dahulu. Di dalamnya tidak hanya berbicara bagaimana rencana pembangunan dan penataan sebuah daerah dalam beberapa tahun ke depan, namun juga bagaimana pemerintah mengoptimalkan segala potensi daerah menjadi pos strategis memutar perekonomian masyarakatnya. Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), kawasan resapan, kawasan produktif, dan sebagainya. “RTRW kita sedang ‘parkir’ hari ini. Kalau pemerintah ingin serius, ya segera dibahas RTRW tersebut, kemudian RDTR-nya,” pungkas Wahid.

Reporter : Maulana/Radar Jember

Fotografer :

Editor : Mahrus Sholih/Radar Jember

Selain itu, langkah atau upaya-upaya secara teknis, menurutnya, juga tidak kalah penting. Seperti menyiapkan sistem peringatan dini, pemetaan daerah rawan banjir, dan penataan permukiman daerah rawan banjir. Penataan hunian masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai perlu menjadi prioritas utama dalam penanganan banjir.

Sebab, ditengarai, dangkalnya sungai bisa disebabkan banyaknya aktivitas masyarakat di sepanjang aliran sungai hingga membuatnya dangkal. “Langkah atau penanganan banjir ini memerlukan keterlibatan semua pihak, khususnya pemerintah terkait,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Eksekutif Lembaga Pendidikan Rakyat untuk Kedaulatan Sumber-Sumber Agraria (LPR KuaSA) Muhammad Nur Wahid menyebutkan hal yang berbeda. Semestinya, kata dia, ketika pemerintah ingin fokus melakukan penataan kawasan kota hingga desa, acuannya tetap berdasar pada RTRW, yang kemudian didetailkan melalui RDTR.

Sayangnya, Kabupaten Jember belum punya RDTR. “Jangan bicara RDTR dulu sebelum RTRW kita selesai. Posisi RTRW kita hari ini juga direncanakan akan direvisi,” terang Wahid. Dia menambahkan, RTRW adalah kitab sakral yang menjadi pegangan sebuah kabupaten/kota dalam merencanakan pembangunan.

Masa berlaku RTRW yang mencapai 25 tahun, dibandingkan RDTR yang hanya 5 tahun, juga dinilainya menjadi alasan mendasar, mengapa RTRW perlu diseriusi terlebih dahulu. Di dalamnya tidak hanya berbicara bagaimana rencana pembangunan dan penataan sebuah daerah dalam beberapa tahun ke depan, namun juga bagaimana pemerintah mengoptimalkan segala potensi daerah menjadi pos strategis memutar perekonomian masyarakatnya. Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), kawasan resapan, kawasan produktif, dan sebagainya. “RTRW kita sedang ‘parkir’ hari ini. Kalau pemerintah ingin serius, ya segera dibahas RTRW tersebut, kemudian RDTR-nya,” pungkas Wahid.

Reporter : Maulana/Radar Jember

Fotografer :

Editor : Mahrus Sholih/Radar Jember

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/