alexametrics
23.3 C
Jember
Friday, 27 May 2022

Saling Serang, Dinamika Pilkades di Jember

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Desa Subo, Kecamatan Ledokombo Jember, menjadi salah satu desa yang sengketa pilkadesnya mencuat ke publik. Salah seorang Bakal Calon Kades (Bacakades) Siti Alimatul Jannah, melalui penasihat hukumnya, menggugat panitia ke Pengadilan Negeri (PN) Jember. Kini, kelanjutan gugatan itu terus bergulir di pengadilan dan masih proses persidangan.

Gugatan Pilkades Slateng Jember tersebut bergulir setelah Siti Alimatul Jannah, tidak lolos dalam verifikasi panitia pilkades. Penggugat menilai adanya dugaan cacat administrasi dan memperkarakan panitia pilkades mulai tingkat desa hingga tingkat kabupaten ke pengadilan.

Para pihak tergugat itu adalah Panitia Pilkades Slateng selaku tergugat satu, Panitia Pilkades Kecamatan Ledokombo selaku tergugat dua, Panitia Pilkades Kabupaten selaku tergugat tiga, Dinas Pendidikan Jember selaku tergugat empat, dan Kepala SD Negeri Slateng 03 Ledokombo Jember selaku tergugat lima.

Mobile_AP_Rectangle 2

Penasihat hukum tergugat Freedy Andreas Caesar menyebut, gugatan pilkades tersebut seharusnya dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ke PN Jember. Dalam mediasi yang disampaikan pada sidang sebelumnya, dia menjelaskan mengenai eksepsi kompetensi absolut, soal perkara gugatan yang ditujukan ke PN Jember tersebut. “Dalam eksepsi kompetensi absolut, gugatan itu seharusnya kewenangan PTUN,” terangnya.

Namun, penasihat hukum penggugat, M Husni Thamrin, menilai berbeda. Menurut dia, gugatan ke PTUN itu jika ada tahapan pilkades yang telah final atau bersifat perorangan dan tidak membutuhkan pihak-pihak lain. Sedangkan dalam perkara pilkades ini, lanjutnya, berbeda karena belum final. “Calonnya masih bakal calon, surat pengganti ijazah juga seharusnya memerlukan persetujuan pihak lain. Jadi, ini seharusnya masih kewenangan PN Jember,” terangnya.

Kendati begitu, kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, sama-sama belum mengetahui pasti kelanjutannya seperti apa. Apakah gugatan Pilkades Slateng ini berlanjut tetap di PN Jember atau ke PTUN Surabaya. “Keputusannya seperti apa, nanti disampaikan majelis hakim dalam sidang berikutnya dengan agenda putusan sela. Rencananya besok (hari ini, Red),” pungkas Andreas.

Reporter : Maulana/Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih/Radar Jember

 

Tuding Pj Kades Berpihak

Kasus lain adalah mundurnya salah seorang panitia pilkades di Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul. Muslimah, warga setempat, mundur dari keanggotaan panitia pilkades karena menduga ada pejabat yang tidak netral. Muslimah menyebutkan bahwa pejabat itu adalah Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Klatakan.

Pengunduran diri Muslimah tersebut ditulis melalui surat bermaterai. Salah satu alasan pengunduran dalam surat yang beredar adalah adanya dugaan Pj Kades yang tidak netral. “Beliau meminta saya untuk memilih dan mendukung salah satu kandidat calon kepala desa.” Demikian sepenggal kalimat yang ditulisnya.

Muslimah menyebut, dirinya juga diminta untuk mengondisikan sejumlah orang lain untuk memilih calon tertentu. Menurut dia, pelaksanaan pilkades di Klatakan harus menjadi perhatian. Sebab, panitia pilkades lain juga menudingnya tidak netral. Atas beberapa alasan, Muslimah memutuskan untuk mundur.

Surat itu ditujukan kepada ketua panitia pilkades di desanya, serta ditembuskan ke beberapa lembaga hingga ke bupati. “Saya mengundurkan diri sesuai surat yang beredar. Di mana saya menyatakan adanya ketidaknetralan dari Pj Kades,” tuturnya.

Terpisah, kepada wartawan, Pj Kades Klatakan Wiwid W membantah tudingan yang dialamatkan kepadanya. Sebaliknya, Wiwid berdalih justru meminta perangkat desa dan panitia untuk tetap netral menghadapi pilkades yang akan digelar pada 25 November nanti.

“Tidak benar tuduhan itu. Saya justru menyarankan seluruh perangkat desa untuk bersikap netral dan tidak mendukung salah satu kandidat,” tepisnya. Mengenai tudingan dari Muslimah, Wiwid juga mengarahkan agar mengonfirmasi ke panitia pilkades.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Desa Subo, Kecamatan Ledokombo Jember, menjadi salah satu desa yang sengketa pilkadesnya mencuat ke publik. Salah seorang Bakal Calon Kades (Bacakades) Siti Alimatul Jannah, melalui penasihat hukumnya, menggugat panitia ke Pengadilan Negeri (PN) Jember. Kini, kelanjutan gugatan itu terus bergulir di pengadilan dan masih proses persidangan.

Gugatan Pilkades Slateng Jember tersebut bergulir setelah Siti Alimatul Jannah, tidak lolos dalam verifikasi panitia pilkades. Penggugat menilai adanya dugaan cacat administrasi dan memperkarakan panitia pilkades mulai tingkat desa hingga tingkat kabupaten ke pengadilan.

Para pihak tergugat itu adalah Panitia Pilkades Slateng selaku tergugat satu, Panitia Pilkades Kecamatan Ledokombo selaku tergugat dua, Panitia Pilkades Kabupaten selaku tergugat tiga, Dinas Pendidikan Jember selaku tergugat empat, dan Kepala SD Negeri Slateng 03 Ledokombo Jember selaku tergugat lima.

Penasihat hukum tergugat Freedy Andreas Caesar menyebut, gugatan pilkades tersebut seharusnya dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ke PN Jember. Dalam mediasi yang disampaikan pada sidang sebelumnya, dia menjelaskan mengenai eksepsi kompetensi absolut, soal perkara gugatan yang ditujukan ke PN Jember tersebut. “Dalam eksepsi kompetensi absolut, gugatan itu seharusnya kewenangan PTUN,” terangnya.

Namun, penasihat hukum penggugat, M Husni Thamrin, menilai berbeda. Menurut dia, gugatan ke PTUN itu jika ada tahapan pilkades yang telah final atau bersifat perorangan dan tidak membutuhkan pihak-pihak lain. Sedangkan dalam perkara pilkades ini, lanjutnya, berbeda karena belum final. “Calonnya masih bakal calon, surat pengganti ijazah juga seharusnya memerlukan persetujuan pihak lain. Jadi, ini seharusnya masih kewenangan PN Jember,” terangnya.

Kendati begitu, kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, sama-sama belum mengetahui pasti kelanjutannya seperti apa. Apakah gugatan Pilkades Slateng ini berlanjut tetap di PN Jember atau ke PTUN Surabaya. “Keputusannya seperti apa, nanti disampaikan majelis hakim dalam sidang berikutnya dengan agenda putusan sela. Rencananya besok (hari ini, Red),” pungkas Andreas.

Reporter : Maulana/Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih/Radar Jember

 

Tuding Pj Kades Berpihak

Kasus lain adalah mundurnya salah seorang panitia pilkades di Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul. Muslimah, warga setempat, mundur dari keanggotaan panitia pilkades karena menduga ada pejabat yang tidak netral. Muslimah menyebutkan bahwa pejabat itu adalah Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Klatakan.

Pengunduran diri Muslimah tersebut ditulis melalui surat bermaterai. Salah satu alasan pengunduran dalam surat yang beredar adalah adanya dugaan Pj Kades yang tidak netral. “Beliau meminta saya untuk memilih dan mendukung salah satu kandidat calon kepala desa.” Demikian sepenggal kalimat yang ditulisnya.

Muslimah menyebut, dirinya juga diminta untuk mengondisikan sejumlah orang lain untuk memilih calon tertentu. Menurut dia, pelaksanaan pilkades di Klatakan harus menjadi perhatian. Sebab, panitia pilkades lain juga menudingnya tidak netral. Atas beberapa alasan, Muslimah memutuskan untuk mundur.

Surat itu ditujukan kepada ketua panitia pilkades di desanya, serta ditembuskan ke beberapa lembaga hingga ke bupati. “Saya mengundurkan diri sesuai surat yang beredar. Di mana saya menyatakan adanya ketidaknetralan dari Pj Kades,” tuturnya.

Terpisah, kepada wartawan, Pj Kades Klatakan Wiwid W membantah tudingan yang dialamatkan kepadanya. Sebaliknya, Wiwid berdalih justru meminta perangkat desa dan panitia untuk tetap netral menghadapi pilkades yang akan digelar pada 25 November nanti.

“Tidak benar tuduhan itu. Saya justru menyarankan seluruh perangkat desa untuk bersikap netral dan tidak mendukung salah satu kandidat,” tepisnya. Mengenai tudingan dari Muslimah, Wiwid juga mengarahkan agar mengonfirmasi ke panitia pilkades.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Desa Subo, Kecamatan Ledokombo Jember, menjadi salah satu desa yang sengketa pilkadesnya mencuat ke publik. Salah seorang Bakal Calon Kades (Bacakades) Siti Alimatul Jannah, melalui penasihat hukumnya, menggugat panitia ke Pengadilan Negeri (PN) Jember. Kini, kelanjutan gugatan itu terus bergulir di pengadilan dan masih proses persidangan.

Gugatan Pilkades Slateng Jember tersebut bergulir setelah Siti Alimatul Jannah, tidak lolos dalam verifikasi panitia pilkades. Penggugat menilai adanya dugaan cacat administrasi dan memperkarakan panitia pilkades mulai tingkat desa hingga tingkat kabupaten ke pengadilan.

Para pihak tergugat itu adalah Panitia Pilkades Slateng selaku tergugat satu, Panitia Pilkades Kecamatan Ledokombo selaku tergugat dua, Panitia Pilkades Kabupaten selaku tergugat tiga, Dinas Pendidikan Jember selaku tergugat empat, dan Kepala SD Negeri Slateng 03 Ledokombo Jember selaku tergugat lima.

Penasihat hukum tergugat Freedy Andreas Caesar menyebut, gugatan pilkades tersebut seharusnya dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ke PN Jember. Dalam mediasi yang disampaikan pada sidang sebelumnya, dia menjelaskan mengenai eksepsi kompetensi absolut, soal perkara gugatan yang ditujukan ke PN Jember tersebut. “Dalam eksepsi kompetensi absolut, gugatan itu seharusnya kewenangan PTUN,” terangnya.

Namun, penasihat hukum penggugat, M Husni Thamrin, menilai berbeda. Menurut dia, gugatan ke PTUN itu jika ada tahapan pilkades yang telah final atau bersifat perorangan dan tidak membutuhkan pihak-pihak lain. Sedangkan dalam perkara pilkades ini, lanjutnya, berbeda karena belum final. “Calonnya masih bakal calon, surat pengganti ijazah juga seharusnya memerlukan persetujuan pihak lain. Jadi, ini seharusnya masih kewenangan PN Jember,” terangnya.

Kendati begitu, kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, sama-sama belum mengetahui pasti kelanjutannya seperti apa. Apakah gugatan Pilkades Slateng ini berlanjut tetap di PN Jember atau ke PTUN Surabaya. “Keputusannya seperti apa, nanti disampaikan majelis hakim dalam sidang berikutnya dengan agenda putusan sela. Rencananya besok (hari ini, Red),” pungkas Andreas.

Reporter : Maulana/Radar Jember

Editor : Mahrus Sholih/Radar Jember

 

Tuding Pj Kades Berpihak

Kasus lain adalah mundurnya salah seorang panitia pilkades di Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul. Muslimah, warga setempat, mundur dari keanggotaan panitia pilkades karena menduga ada pejabat yang tidak netral. Muslimah menyebutkan bahwa pejabat itu adalah Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Klatakan.

Pengunduran diri Muslimah tersebut ditulis melalui surat bermaterai. Salah satu alasan pengunduran dalam surat yang beredar adalah adanya dugaan Pj Kades yang tidak netral. “Beliau meminta saya untuk memilih dan mendukung salah satu kandidat calon kepala desa.” Demikian sepenggal kalimat yang ditulisnya.

Muslimah menyebut, dirinya juga diminta untuk mengondisikan sejumlah orang lain untuk memilih calon tertentu. Menurut dia, pelaksanaan pilkades di Klatakan harus menjadi perhatian. Sebab, panitia pilkades lain juga menudingnya tidak netral. Atas beberapa alasan, Muslimah memutuskan untuk mundur.

Surat itu ditujukan kepada ketua panitia pilkades di desanya, serta ditembuskan ke beberapa lembaga hingga ke bupati. “Saya mengundurkan diri sesuai surat yang beredar. Di mana saya menyatakan adanya ketidaknetralan dari Pj Kades,” tuturnya.

Terpisah, kepada wartawan, Pj Kades Klatakan Wiwid W membantah tudingan yang dialamatkan kepadanya. Sebaliknya, Wiwid berdalih justru meminta perangkat desa dan panitia untuk tetap netral menghadapi pilkades yang akan digelar pada 25 November nanti.

“Tidak benar tuduhan itu. Saya justru menyarankan seluruh perangkat desa untuk bersikap netral dan tidak mendukung salah satu kandidat,” tepisnya. Mengenai tudingan dari Muslimah, Wiwid juga mengarahkan agar mengonfirmasi ke panitia pilkades.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/