alexametrics
30.1 C
Jember
Saturday, 2 July 2022

Dinas Dinilai Lamban

Delapan Dari 31 Kecamatan Belum Rampung

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Jember dinilai lambat. Sebab, hingga kini penyusunan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) belum selesai dan masih menyisakan delapan kecamatan dari 31 kecamatan yang ada. Padahal, tenggat akhir penyusunan e-RDKK adalah 20 November ini atau sekitar empat hari lagi.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember Jumantoro mengatakan, setidaknya terdapat delapan kecamatan yang belum rampung dalam menyusun e-RDKK. Kecamatan tersebut adalah Tanggul, Semboro, Balung, Wuluhan, Ambulu, Rambipuji, Ajung, dan Sukowono.

Tidak rampungnya e-RDKK ini ditengarai karena lambat dan panjangnya proses birokrasi penginputan data sehingga menghambat penyususnan e-RDKK. Imbasnya, alokasi kecamatan untuk mendapatkan pupuk semakin sedikit. “Di mana alokasi pupuk kita khusus urea saja 90 ribu sampai 100 ribu ton pupuk. Sementara untuk tahun ini alokasinya cuma 48 ribu ton,” ungkap Jumantoro.

Mobile_AP_Rectangle 2

Berkurangnya hingga 50 persen alokasi pupuk subsidi ini disebabkan karena lambannya dinas dalam mengawal e-RDKK pada 2019 lalu. Dampaknya, kebutuhan pupuk petani tak tercukupi. Belum lagi, prosedur penyebaran dan distribusi pupuk yang dianggap menyulitkan.

Hal ini disebutnya menjadi ironi. Sebab, pemerintah menuntut petani meningkatkan produktivitas pertanian, tapi tak dibarengi dengan pemenuhan pupuk sesuai kebutuhan. Karena itu, buntutnya berdampak pada kualitas tanaman yang dihasilkan. Dampak lainnya adalah adanya sabotase subsidi pupuk dari kecamatan lain.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Jember dinilai lambat. Sebab, hingga kini penyusunan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) belum selesai dan masih menyisakan delapan kecamatan dari 31 kecamatan yang ada. Padahal, tenggat akhir penyusunan e-RDKK adalah 20 November ini atau sekitar empat hari lagi.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember Jumantoro mengatakan, setidaknya terdapat delapan kecamatan yang belum rampung dalam menyusun e-RDKK. Kecamatan tersebut adalah Tanggul, Semboro, Balung, Wuluhan, Ambulu, Rambipuji, Ajung, dan Sukowono.

Tidak rampungnya e-RDKK ini ditengarai karena lambat dan panjangnya proses birokrasi penginputan data sehingga menghambat penyususnan e-RDKK. Imbasnya, alokasi kecamatan untuk mendapatkan pupuk semakin sedikit. “Di mana alokasi pupuk kita khusus urea saja 90 ribu sampai 100 ribu ton pupuk. Sementara untuk tahun ini alokasinya cuma 48 ribu ton,” ungkap Jumantoro.

Berkurangnya hingga 50 persen alokasi pupuk subsidi ini disebabkan karena lambannya dinas dalam mengawal e-RDKK pada 2019 lalu. Dampaknya, kebutuhan pupuk petani tak tercukupi. Belum lagi, prosedur penyebaran dan distribusi pupuk yang dianggap menyulitkan.

Hal ini disebutnya menjadi ironi. Sebab, pemerintah menuntut petani meningkatkan produktivitas pertanian, tapi tak dibarengi dengan pemenuhan pupuk sesuai kebutuhan. Karena itu, buntutnya berdampak pada kualitas tanaman yang dihasilkan. Dampak lainnya adalah adanya sabotase subsidi pupuk dari kecamatan lain.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Jember dinilai lambat. Sebab, hingga kini penyusunan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) belum selesai dan masih menyisakan delapan kecamatan dari 31 kecamatan yang ada. Padahal, tenggat akhir penyusunan e-RDKK adalah 20 November ini atau sekitar empat hari lagi.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember Jumantoro mengatakan, setidaknya terdapat delapan kecamatan yang belum rampung dalam menyusun e-RDKK. Kecamatan tersebut adalah Tanggul, Semboro, Balung, Wuluhan, Ambulu, Rambipuji, Ajung, dan Sukowono.

Tidak rampungnya e-RDKK ini ditengarai karena lambat dan panjangnya proses birokrasi penginputan data sehingga menghambat penyususnan e-RDKK. Imbasnya, alokasi kecamatan untuk mendapatkan pupuk semakin sedikit. “Di mana alokasi pupuk kita khusus urea saja 90 ribu sampai 100 ribu ton pupuk. Sementara untuk tahun ini alokasinya cuma 48 ribu ton,” ungkap Jumantoro.

Berkurangnya hingga 50 persen alokasi pupuk subsidi ini disebabkan karena lambannya dinas dalam mengawal e-RDKK pada 2019 lalu. Dampaknya, kebutuhan pupuk petani tak tercukupi. Belum lagi, prosedur penyebaran dan distribusi pupuk yang dianggap menyulitkan.

Hal ini disebutnya menjadi ironi. Sebab, pemerintah menuntut petani meningkatkan produktivitas pertanian, tapi tak dibarengi dengan pemenuhan pupuk sesuai kebutuhan. Karena itu, buntutnya berdampak pada kualitas tanaman yang dihasilkan. Dampak lainnya adalah adanya sabotase subsidi pupuk dari kecamatan lain.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/