alexametrics
26.7 C
Jember
Saturday, 25 June 2022

Deadline E-RDKK Mepet, Awas Meleset

Tahun ini, terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi. Jangan sampai, pada 2021 mendatang peristiwa itu kembali terulang. Dinas pun diminta kerja cepat menyelesaikan e-RDKK sesuai tenggat. Sebab, data elektronik tersebut menjadi acuan penentuan jatah pupuk bersubsidi. Mampukah dinas menuntaskan input data yang tenggatnya tinggal empat hari ini?

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi 2020 ini dituding karena kesalahan pemerintah daerah. Dinas terlambat menginput data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ke dalam elektronik RDKK (e-RDKK). Akibatnya, jatah pupuk yang seharusnya lebih 90 ribu ton, berkurang hingga 50 persen. Kondisi ini berimbas kepada petani. Mereka kelimpungan karena pupuk bersubsidi hilang dari pasaran.

Sebagian petani menganggap pemerintah daerah tidak serius dalam mengawal pengalokasian pupuk. Ada kesan, yang penting sudah ada pengajuan. Indikasi itu menguat jika dilihat dari melesetnya kuota pupuk subsidi yang direalisasikan tersebut.

Kini, menjelang tahun 2021, Kementerian Pertanian (Kementan) RI telah memberikan batasan waktu hingga 20 November atau tinggal empat hari lagi. Dalam jangka waktu yang tersisa ini, Dinas Pertanian Kabupaten diminta agar segera merampungkan dan menyetor e-RDKK ke pemerintah pusat. Jika terlambat atau ada data yang tidak akurat, maka peristiwa serupa bakal terulang kembali. Jatah pupuk subsidi berkurang hingga terjadi penyalahgunaan pengalokasian.

Mobile_AP_Rectangle 2

Jawa Pos Radar Jember menelusuri seperti apa model input data terkait pupuk tersebut. Mulai dari hulu ke hilir. Diawali dari kelompok tani (poktan) yang berada di kampung-kampung, gabungan kelompok tani (gapoktan), hingga ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Jember.

Penelusuran ini mendapati sejumlah fakta baru di lapangan. Ternyata, selama ini cukup banyak kendala yang dialami. Pengurus poktan asal Desa/Kecamatan Arjasa, Sutikno mengungkapkan, selama ini penghimpunan data petani lebih sering menggunakan model menjemput bola. Artinya, petani cukup pasif, sehingga ketua dan pengurus yang wajib mengetahui siapa saja anggotanya.

Meski begitu, Sutikno juga mengakui, terkadang ada petani yang mengusulkan sendiri, masuk, dan bergabung dalam data poktan tersebut. Namun hal itu jarang, justru yang lebih banyak adalah pendataan berdasarkan sepengetahuan ketua dan pengurus.

Sementara, jumlah keanggotaan tiap poktan, lanjut dia, bisa bervariasi. Mulai dari kisaran 50 hingga 200-an petani. Namun, akurasi penghimpunan data itu bergantung pada pengurus, bukan besar kecilnya jumlah anggota. Apalagi, jenis petani itu berbeda-beda. Ada yang pemilik lahan dan petani penggarap. Belum lagi jika terjadi peralihan kepemilikan. Misalnya dijual. Semua ini perlu diketahui oleh pengurus poktan. “Karena itu, pengurus harus tahu siapa saja anggotanya. Sebab, berpengaruh pada pendataan,” ucapnya.

Sementara itu, problem yang dihadapi gapoktan, organisasi poktan yang berbasis di tingkat desa, juga berbeda. Model penghimpunan datanya bukan lagi menjemput bola, melainkan menunggu bola. Sebab, pengurus gapoktan harus menunggu data yang disetorkan oleh pengurus poktan-poktan di bawahnya.

Pengurus gapoktan di Kecamatan Mumbulsari, Hendy menjelaskan, sebenarnya pola menghimpun data untuk e-RDKK itu cukup sederhana. Dari poktan, petani menyetorkan fotokopi KTP, KK, dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) lahan pertanian. Menurutnya, valid tidaknya data itu harus dipastikan dari awal. Yaitu saat masuk ke poktan. Sebab, semakin ke atas, tugasnya hanya meneruskan saja.

Hendy menuturkan, satu gapoktan bisa membawahi hingga delapan kelompok dengan jumlah anggota yang mencapai ratusan. Kondisi ini, kata dia, membuat gapoktan kesulitan untuk mengecek validitas data yang telah terhimpun. Seharusnya, dinas memiliki basis data yang bisa menjadi rujukan dalam memperbarui data tersebut.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi 2020 ini dituding karena kesalahan pemerintah daerah. Dinas terlambat menginput data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ke dalam elektronik RDKK (e-RDKK). Akibatnya, jatah pupuk yang seharusnya lebih 90 ribu ton, berkurang hingga 50 persen. Kondisi ini berimbas kepada petani. Mereka kelimpungan karena pupuk bersubsidi hilang dari pasaran.

Sebagian petani menganggap pemerintah daerah tidak serius dalam mengawal pengalokasian pupuk. Ada kesan, yang penting sudah ada pengajuan. Indikasi itu menguat jika dilihat dari melesetnya kuota pupuk subsidi yang direalisasikan tersebut.

Kini, menjelang tahun 2021, Kementerian Pertanian (Kementan) RI telah memberikan batasan waktu hingga 20 November atau tinggal empat hari lagi. Dalam jangka waktu yang tersisa ini, Dinas Pertanian Kabupaten diminta agar segera merampungkan dan menyetor e-RDKK ke pemerintah pusat. Jika terlambat atau ada data yang tidak akurat, maka peristiwa serupa bakal terulang kembali. Jatah pupuk subsidi berkurang hingga terjadi penyalahgunaan pengalokasian.

Jawa Pos Radar Jember menelusuri seperti apa model input data terkait pupuk tersebut. Mulai dari hulu ke hilir. Diawali dari kelompok tani (poktan) yang berada di kampung-kampung, gabungan kelompok tani (gapoktan), hingga ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Jember.

Penelusuran ini mendapati sejumlah fakta baru di lapangan. Ternyata, selama ini cukup banyak kendala yang dialami. Pengurus poktan asal Desa/Kecamatan Arjasa, Sutikno mengungkapkan, selama ini penghimpunan data petani lebih sering menggunakan model menjemput bola. Artinya, petani cukup pasif, sehingga ketua dan pengurus yang wajib mengetahui siapa saja anggotanya.

Meski begitu, Sutikno juga mengakui, terkadang ada petani yang mengusulkan sendiri, masuk, dan bergabung dalam data poktan tersebut. Namun hal itu jarang, justru yang lebih banyak adalah pendataan berdasarkan sepengetahuan ketua dan pengurus.

Sementara, jumlah keanggotaan tiap poktan, lanjut dia, bisa bervariasi. Mulai dari kisaran 50 hingga 200-an petani. Namun, akurasi penghimpunan data itu bergantung pada pengurus, bukan besar kecilnya jumlah anggota. Apalagi, jenis petani itu berbeda-beda. Ada yang pemilik lahan dan petani penggarap. Belum lagi jika terjadi peralihan kepemilikan. Misalnya dijual. Semua ini perlu diketahui oleh pengurus poktan. “Karena itu, pengurus harus tahu siapa saja anggotanya. Sebab, berpengaruh pada pendataan,” ucapnya.

Sementara itu, problem yang dihadapi gapoktan, organisasi poktan yang berbasis di tingkat desa, juga berbeda. Model penghimpunan datanya bukan lagi menjemput bola, melainkan menunggu bola. Sebab, pengurus gapoktan harus menunggu data yang disetorkan oleh pengurus poktan-poktan di bawahnya.

Pengurus gapoktan di Kecamatan Mumbulsari, Hendy menjelaskan, sebenarnya pola menghimpun data untuk e-RDKK itu cukup sederhana. Dari poktan, petani menyetorkan fotokopi KTP, KK, dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) lahan pertanian. Menurutnya, valid tidaknya data itu harus dipastikan dari awal. Yaitu saat masuk ke poktan. Sebab, semakin ke atas, tugasnya hanya meneruskan saja.

Hendy menuturkan, satu gapoktan bisa membawahi hingga delapan kelompok dengan jumlah anggota yang mencapai ratusan. Kondisi ini, kata dia, membuat gapoktan kesulitan untuk mengecek validitas data yang telah terhimpun. Seharusnya, dinas memiliki basis data yang bisa menjadi rujukan dalam memperbarui data tersebut.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi 2020 ini dituding karena kesalahan pemerintah daerah. Dinas terlambat menginput data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) ke dalam elektronik RDKK (e-RDKK). Akibatnya, jatah pupuk yang seharusnya lebih 90 ribu ton, berkurang hingga 50 persen. Kondisi ini berimbas kepada petani. Mereka kelimpungan karena pupuk bersubsidi hilang dari pasaran.

Sebagian petani menganggap pemerintah daerah tidak serius dalam mengawal pengalokasian pupuk. Ada kesan, yang penting sudah ada pengajuan. Indikasi itu menguat jika dilihat dari melesetnya kuota pupuk subsidi yang direalisasikan tersebut.

Kini, menjelang tahun 2021, Kementerian Pertanian (Kementan) RI telah memberikan batasan waktu hingga 20 November atau tinggal empat hari lagi. Dalam jangka waktu yang tersisa ini, Dinas Pertanian Kabupaten diminta agar segera merampungkan dan menyetor e-RDKK ke pemerintah pusat. Jika terlambat atau ada data yang tidak akurat, maka peristiwa serupa bakal terulang kembali. Jatah pupuk subsidi berkurang hingga terjadi penyalahgunaan pengalokasian.

Jawa Pos Radar Jember menelusuri seperti apa model input data terkait pupuk tersebut. Mulai dari hulu ke hilir. Diawali dari kelompok tani (poktan) yang berada di kampung-kampung, gabungan kelompok tani (gapoktan), hingga ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Jember.

Penelusuran ini mendapati sejumlah fakta baru di lapangan. Ternyata, selama ini cukup banyak kendala yang dialami. Pengurus poktan asal Desa/Kecamatan Arjasa, Sutikno mengungkapkan, selama ini penghimpunan data petani lebih sering menggunakan model menjemput bola. Artinya, petani cukup pasif, sehingga ketua dan pengurus yang wajib mengetahui siapa saja anggotanya.

Meski begitu, Sutikno juga mengakui, terkadang ada petani yang mengusulkan sendiri, masuk, dan bergabung dalam data poktan tersebut. Namun hal itu jarang, justru yang lebih banyak adalah pendataan berdasarkan sepengetahuan ketua dan pengurus.

Sementara, jumlah keanggotaan tiap poktan, lanjut dia, bisa bervariasi. Mulai dari kisaran 50 hingga 200-an petani. Namun, akurasi penghimpunan data itu bergantung pada pengurus, bukan besar kecilnya jumlah anggota. Apalagi, jenis petani itu berbeda-beda. Ada yang pemilik lahan dan petani penggarap. Belum lagi jika terjadi peralihan kepemilikan. Misalnya dijual. Semua ini perlu diketahui oleh pengurus poktan. “Karena itu, pengurus harus tahu siapa saja anggotanya. Sebab, berpengaruh pada pendataan,” ucapnya.

Sementara itu, problem yang dihadapi gapoktan, organisasi poktan yang berbasis di tingkat desa, juga berbeda. Model penghimpunan datanya bukan lagi menjemput bola, melainkan menunggu bola. Sebab, pengurus gapoktan harus menunggu data yang disetorkan oleh pengurus poktan-poktan di bawahnya.

Pengurus gapoktan di Kecamatan Mumbulsari, Hendy menjelaskan, sebenarnya pola menghimpun data untuk e-RDKK itu cukup sederhana. Dari poktan, petani menyetorkan fotokopi KTP, KK, dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) lahan pertanian. Menurutnya, valid tidaknya data itu harus dipastikan dari awal. Yaitu saat masuk ke poktan. Sebab, semakin ke atas, tugasnya hanya meneruskan saja.

Hendy menuturkan, satu gapoktan bisa membawahi hingga delapan kelompok dengan jumlah anggota yang mencapai ratusan. Kondisi ini, kata dia, membuat gapoktan kesulitan untuk mengecek validitas data yang telah terhimpun. Seharusnya, dinas memiliki basis data yang bisa menjadi rujukan dalam memperbarui data tersebut.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/