alexametrics
23.3 C
Jember
Thursday, 2 December 2021

Pendaftar Tunggal, Open Bidding DKP Gagal

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER LOR, Radar JemberMinat pegawai negeri sipil (PNS) dalam ajang lelang jabatan atau open bidding di Kabupaten Jember cukup rendah. Beberapa partai politik seperti PKB dan PDIP sebelumnya sempat mendesak agar waktu pendaftaran diperpanjang. Akan tetapi, sekalipun itu dilakukan, tetap saja ada lembaga yang harus dibatalkan karena hanya ada satu pendaftar atau calon tunggal.

Organisasi perangkat daerah (OPD) yang sepi peminatnya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Pemkab Jember melalui panitia seleksi (pansel) terpaksa menunda lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di DKP. Penyebabnya tidak lain karena tidak cukup syarat untuk diteruskan. “Memang kurang yang mendaftar, minimal harus dua orang,” kata Hendy Siswanto, Bupati Jember, kemarin (15/10).

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, ketentuan aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi pendaftar secara normal sejatinya diatur minimal tiga orang untuk satu posisi JPTP. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun demikian, syarat tiga orang dikurangi menjadi dua PNS saja berdasar Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan JPTP secara Terbuka dan Kompetitif. Pengurangan ketentuan jumlah pendaftar minimal dua orang tersebut dilakukan senyampang pandemi korona masih ada atau dalam kondisi darurat yang belum dicabut.

- Advertisement -

JEMBER LOR, Radar JemberMinat pegawai negeri sipil (PNS) dalam ajang lelang jabatan atau open bidding di Kabupaten Jember cukup rendah. Beberapa partai politik seperti PKB dan PDIP sebelumnya sempat mendesak agar waktu pendaftaran diperpanjang. Akan tetapi, sekalipun itu dilakukan, tetap saja ada lembaga yang harus dibatalkan karena hanya ada satu pendaftar atau calon tunggal.

Organisasi perangkat daerah (OPD) yang sepi peminatnya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Pemkab Jember melalui panitia seleksi (pansel) terpaksa menunda lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di DKP. Penyebabnya tidak lain karena tidak cukup syarat untuk diteruskan. “Memang kurang yang mendaftar, minimal harus dua orang,” kata Hendy Siswanto, Bupati Jember, kemarin (15/10).

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, ketentuan aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi pendaftar secara normal sejatinya diatur minimal tiga orang untuk satu posisi JPTP. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun demikian, syarat tiga orang dikurangi menjadi dua PNS saja berdasar Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan JPTP secara Terbuka dan Kompetitif. Pengurangan ketentuan jumlah pendaftar minimal dua orang tersebut dilakukan senyampang pandemi korona masih ada atau dalam kondisi darurat yang belum dicabut.

JEMBER LOR, Radar JemberMinat pegawai negeri sipil (PNS) dalam ajang lelang jabatan atau open bidding di Kabupaten Jember cukup rendah. Beberapa partai politik seperti PKB dan PDIP sebelumnya sempat mendesak agar waktu pendaftaran diperpanjang. Akan tetapi, sekalipun itu dilakukan, tetap saja ada lembaga yang harus dibatalkan karena hanya ada satu pendaftar atau calon tunggal.

Organisasi perangkat daerah (OPD) yang sepi peminatnya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Pemkab Jember melalui panitia seleksi (pansel) terpaksa menunda lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di DKP. Penyebabnya tidak lain karena tidak cukup syarat untuk diteruskan. “Memang kurang yang mendaftar, minimal harus dua orang,” kata Hendy Siswanto, Bupati Jember, kemarin (15/10).

Penelusuran Jawa Pos Radar Jember, ketentuan aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi pendaftar secara normal sejatinya diatur minimal tiga orang untuk satu posisi JPTP. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun demikian, syarat tiga orang dikurangi menjadi dua PNS saja berdasar Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan JPTP secara Terbuka dan Kompetitif. Pengurangan ketentuan jumlah pendaftar minimal dua orang tersebut dilakukan senyampang pandemi korona masih ada atau dalam kondisi darurat yang belum dicabut.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca