Demi Kerja Cepat Semua OPD di Jember

SUMBERSARI, Radar Jember – Tatanan birokrasi di lingkungan Pemkab Jember menjadi salah satu fokus yang disoroti anggota dewan dalam paripurna penetapan PAPBD Jember. Setidaknya, Fraksi PKB, NasDem, Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GIB), serta PKS sama-sama menyampaikan sikapnya yang saling terkait demi optimalisasi kinerja ASN di Jember.

Sunarsih Khoris, anggota dewan yang mewakili Fraksi PKB, menyampaikan, sikap sok kuasa dan menghambat partisipasi publik bukan lagi eranya di tubuh birokrasi. Untuk itu, pegawai yang biasa menghambat pekerjaan-pekerjaan selayaknya berubah.

“ASN harus loyal kepada bupati sebagai institusi, bukan personal. Kita boleh membenci sosok personal, tapi ketika berbicara institusi, selama sosok bupati masih berjalan di atas rel yang benar, maka tidak ada alasan untuk tidak menjalankan program-programnya,” jelasnya.

Apabila di tubuh birokrasi masih terdapat PNS yang biasa menghambat pembangunan lantaran kerjanya lemot, maka perlu penataan ASN sehingga kerja-kerja birokrasi lebih baik lagi. Dengan kata lain, PKB meminta agar Bupati Jember punya sikap tegas dalam menata para pegawai di seluruh OPD. “Agar pembangunan bisa berjalan lancar dan tidak terhambat oleh sikap dan mentalitas birokrasi yang kolot dan malas bergerak,” lanjutnya.

Fraksi NasDem juga menyoroti cukup keras soal penataan PNS di Pemkab Jember. David Handoko Seto yang menjadi juru bicara NasDem menyebut, bupati dan wakil bupati selayaknya melakukan evaluasi kinerja kepada kepala OPD secara berkala. Terlebih kepada pimpinan OPD yang tidak dapat melakukan penyerapan anggaran secara maksimal.

Dia pun mencontohkan langsung beberapa OPD dengan serapan anggaran yang kecil. Pimpinan OPD dengan kerja lambat, dalam pandangan Fraksi NasDem sebaiknya mundur dari jabatannya untuk digantikan PNS yang lebih produktif. “Kami minta mereka untuk mundur jika hanya mau menikmati TPP saja, tetapi tidak mau bekerja maksimal,” cetus David.

Dalam hal kerja profesional, di tubuh birokrasi Jember maupun Indonesia, menurut dia, tidak ada istilah darah biru atau ningrat. Lambatnya pekerjaan selama beberapa tahun terakhir dan yang terjadi di tahun 2021 tidak boleh terulang pada tahun-tahun berikutnya. “Semua sama berdarah merah,” tutur David.

PNS yang kerjanya lemot pun diminta agar dievaluasi dan diganti dengan yang kerjanya lebih cepat dan loyal kepada pemimpin.

Tatanan birokrasi di tubuh Pemkab Jember juga disorot Fraksi GIB melalui juru bicaranya Siswono. Menurut dia, kekosongan dan kekurangan PNS harus menjadi perhatian Pemkab Jember. Apalagi, banyak orang yang merangkap jabatan dan banyak posisi staf yang kosong.

Hal yang sangat krusial, menurut dia, contohnya kekurangan PNS di kantor inspektorat. Jumlah tenaga di kantor itu sangat terbatas, sehingga tidak mampu menjangkau penanganan masalah PNS hingga ke desa atau kelurahan. “Akibatnya, inspektorat lebih sering menunggu laporan masyarakat daripada harus menggali aktif secara langsung ke bawah,” ucapnya.

Mengenai tatanan birokrasi, Fraksi PKS juga menyampaikan pandangannya. Di mana penataan di tubuh birokrasi perlu dilakukan dengan hati-hari dan tepat. PKS berharap bupati mampu tegas dan selektif dalam pemilihan pejabat di lingkungan pemkab supaya pelayanan di masyarakat berjalan maksimal, sinergis, dan bekerja cepat dalam mengerjakan agenda Pemkab Jember. “Sehingga serapan anggaran maksimal,” jelas Ketua Fraksi PKS Achmad Dhafir Syah. (nur/c2/lin)

SUMBERSARI, Radar Jember – Tatanan birokrasi di lingkungan Pemkab Jember menjadi salah satu fokus yang disoroti anggota dewan dalam paripurna penetapan PAPBD Jember. Setidaknya, Fraksi PKB, NasDem, Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GIB), serta PKS sama-sama menyampaikan sikapnya yang saling terkait demi optimalisasi kinerja ASN di Jember.

Sunarsih Khoris, anggota dewan yang mewakili Fraksi PKB, menyampaikan, sikap sok kuasa dan menghambat partisipasi publik bukan lagi eranya di tubuh birokrasi. Untuk itu, pegawai yang biasa menghambat pekerjaan-pekerjaan selayaknya berubah.

“ASN harus loyal kepada bupati sebagai institusi, bukan personal. Kita boleh membenci sosok personal, tapi ketika berbicara institusi, selama sosok bupati masih berjalan di atas rel yang benar, maka tidak ada alasan untuk tidak menjalankan program-programnya,” jelasnya.

Apabila di tubuh birokrasi masih terdapat PNS yang biasa menghambat pembangunan lantaran kerjanya lemot, maka perlu penataan ASN sehingga kerja-kerja birokrasi lebih baik lagi. Dengan kata lain, PKB meminta agar Bupati Jember punya sikap tegas dalam menata para pegawai di seluruh OPD. “Agar pembangunan bisa berjalan lancar dan tidak terhambat oleh sikap dan mentalitas birokrasi yang kolot dan malas bergerak,” lanjutnya.

Fraksi NasDem juga menyoroti cukup keras soal penataan PNS di Pemkab Jember. David Handoko Seto yang menjadi juru bicara NasDem menyebut, bupati dan wakil bupati selayaknya melakukan evaluasi kinerja kepada kepala OPD secara berkala. Terlebih kepada pimpinan OPD yang tidak dapat melakukan penyerapan anggaran secara maksimal.

Dia pun mencontohkan langsung beberapa OPD dengan serapan anggaran yang kecil. Pimpinan OPD dengan kerja lambat, dalam pandangan Fraksi NasDem sebaiknya mundur dari jabatannya untuk digantikan PNS yang lebih produktif. “Kami minta mereka untuk mundur jika hanya mau menikmati TPP saja, tetapi tidak mau bekerja maksimal,” cetus David.

Dalam hal kerja profesional, di tubuh birokrasi Jember maupun Indonesia, menurut dia, tidak ada istilah darah biru atau ningrat. Lambatnya pekerjaan selama beberapa tahun terakhir dan yang terjadi di tahun 2021 tidak boleh terulang pada tahun-tahun berikutnya. “Semua sama berdarah merah,” tutur David.

PNS yang kerjanya lemot pun diminta agar dievaluasi dan diganti dengan yang kerjanya lebih cepat dan loyal kepada pemimpin.

Tatanan birokrasi di tubuh Pemkab Jember juga disorot Fraksi GIB melalui juru bicaranya Siswono. Menurut dia, kekosongan dan kekurangan PNS harus menjadi perhatian Pemkab Jember. Apalagi, banyak orang yang merangkap jabatan dan banyak posisi staf yang kosong.

Hal yang sangat krusial, menurut dia, contohnya kekurangan PNS di kantor inspektorat. Jumlah tenaga di kantor itu sangat terbatas, sehingga tidak mampu menjangkau penanganan masalah PNS hingga ke desa atau kelurahan. “Akibatnya, inspektorat lebih sering menunggu laporan masyarakat daripada harus menggali aktif secara langsung ke bawah,” ucapnya.

Mengenai tatanan birokrasi, Fraksi PKS juga menyampaikan pandangannya. Di mana penataan di tubuh birokrasi perlu dilakukan dengan hati-hari dan tepat. PKS berharap bupati mampu tegas dan selektif dalam pemilihan pejabat di lingkungan pemkab supaya pelayanan di masyarakat berjalan maksimal, sinergis, dan bekerja cepat dalam mengerjakan agenda Pemkab Jember. “Sehingga serapan anggaran maksimal,” jelas Ketua Fraksi PKS Achmad Dhafir Syah. (nur/c2/lin)

SUMBERSARI, Radar Jember – Tatanan birokrasi di lingkungan Pemkab Jember menjadi salah satu fokus yang disoroti anggota dewan dalam paripurna penetapan PAPBD Jember. Setidaknya, Fraksi PKB, NasDem, Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GIB), serta PKS sama-sama menyampaikan sikapnya yang saling terkait demi optimalisasi kinerja ASN di Jember.

Sunarsih Khoris, anggota dewan yang mewakili Fraksi PKB, menyampaikan, sikap sok kuasa dan menghambat partisipasi publik bukan lagi eranya di tubuh birokrasi. Untuk itu, pegawai yang biasa menghambat pekerjaan-pekerjaan selayaknya berubah.

“ASN harus loyal kepada bupati sebagai institusi, bukan personal. Kita boleh membenci sosok personal, tapi ketika berbicara institusi, selama sosok bupati masih berjalan di atas rel yang benar, maka tidak ada alasan untuk tidak menjalankan program-programnya,” jelasnya.

Apabila di tubuh birokrasi masih terdapat PNS yang biasa menghambat pembangunan lantaran kerjanya lemot, maka perlu penataan ASN sehingga kerja-kerja birokrasi lebih baik lagi. Dengan kata lain, PKB meminta agar Bupati Jember punya sikap tegas dalam menata para pegawai di seluruh OPD. “Agar pembangunan bisa berjalan lancar dan tidak terhambat oleh sikap dan mentalitas birokrasi yang kolot dan malas bergerak,” lanjutnya.

Fraksi NasDem juga menyoroti cukup keras soal penataan PNS di Pemkab Jember. David Handoko Seto yang menjadi juru bicara NasDem menyebut, bupati dan wakil bupati selayaknya melakukan evaluasi kinerja kepada kepala OPD secara berkala. Terlebih kepada pimpinan OPD yang tidak dapat melakukan penyerapan anggaran secara maksimal.

Dia pun mencontohkan langsung beberapa OPD dengan serapan anggaran yang kecil. Pimpinan OPD dengan kerja lambat, dalam pandangan Fraksi NasDem sebaiknya mundur dari jabatannya untuk digantikan PNS yang lebih produktif. “Kami minta mereka untuk mundur jika hanya mau menikmati TPP saja, tetapi tidak mau bekerja maksimal,” cetus David.

Dalam hal kerja profesional, di tubuh birokrasi Jember maupun Indonesia, menurut dia, tidak ada istilah darah biru atau ningrat. Lambatnya pekerjaan selama beberapa tahun terakhir dan yang terjadi di tahun 2021 tidak boleh terulang pada tahun-tahun berikutnya. “Semua sama berdarah merah,” tutur David.

PNS yang kerjanya lemot pun diminta agar dievaluasi dan diganti dengan yang kerjanya lebih cepat dan loyal kepada pemimpin.

Tatanan birokrasi di tubuh Pemkab Jember juga disorot Fraksi GIB melalui juru bicaranya Siswono. Menurut dia, kekosongan dan kekurangan PNS harus menjadi perhatian Pemkab Jember. Apalagi, banyak orang yang merangkap jabatan dan banyak posisi staf yang kosong.

Hal yang sangat krusial, menurut dia, contohnya kekurangan PNS di kantor inspektorat. Jumlah tenaga di kantor itu sangat terbatas, sehingga tidak mampu menjangkau penanganan masalah PNS hingga ke desa atau kelurahan. “Akibatnya, inspektorat lebih sering menunggu laporan masyarakat daripada harus menggali aktif secara langsung ke bawah,” ucapnya.

Mengenai tatanan birokrasi, Fraksi PKS juga menyampaikan pandangannya. Di mana penataan di tubuh birokrasi perlu dilakukan dengan hati-hari dan tepat. PKS berharap bupati mampu tegas dan selektif dalam pemilihan pejabat di lingkungan pemkab supaya pelayanan di masyarakat berjalan maksimal, sinergis, dan bekerja cepat dalam mengerjakan agenda Pemkab Jember. “Sehingga serapan anggaran maksimal,” jelas Ketua Fraksi PKS Achmad Dhafir Syah. (nur/c2/lin)