alexametrics
23.7 C
Jember
Sunday, 25 September 2022

Menguji Penetapan Tersangka Djamil Pemotong Honor Pemakaman Jenazah Covid

Curhat ke Wakil Rakyat, Nyatakan Diri Hanya Jalankan SK

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sidang praperadilan penetapan tersangka Muhammad Djamil atas kasus dugaan pemotongan honor pemakaman jenazah covid-19, berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jember, kemarin (15/8). Dalam kesempatan tersebut, pihak Djamil dan Polres Jember sepakat menempuh jalur hukum karena. Penetapan tersangka mantan Kepala BPBD Jember ini pun resmi diuji di meja hijau.

Djamil Tersangka Korupsi Covid-19, Klaim Jadi Target Konspirasi Besar

Pantauan Jawa Pos Radar Jember, sidang perdana yang dipimpin hakim tunggal, Totok Yanuarto, di Pengadilan Negeri (PN) Jember dihadiri kedua pihak. Ada tiga kuasa hukum Djamil yang hadir sebagai pemohon dan tiga kuasa hukum dari Polres Jember sebagai termohon.

Mobile_AP_Rectangle 2

Sidang secara offline ini dilaksanakan di Ruang Sari PN Jember pukul 11.00. Pihak termohon secara resmi menyerahkan surat kuasa dan jawaban atas permohonan dari kuasa hukum Djamil. Dengan ini, keduanya akan menempuh jalur hukum dan tidak ada mediasi. Dengan demikian, praperadilan untuk menggugat penetapan tersangka Djamil akan diuji di meja hijau.

Hakim Totok menjelaskan, sidang perdana itu tidak masuk pada pembahasan pokok perkara. Namun lebih kepada pemeriksaan administrasi penetapan tersangka Djamil oleh pihak kepolisian. “Sudah sesuai prosedur apa belum, nah, itu yang akan kami uji dalam praperadilan ini,” imbuhnya.

Polres Jember pun selaku institusi yang berwenang, dapat melanjutkan tahap berikutnya setelah pra perperasilan diputuskan. “Hari ini sidang pertama praperadilan, yakni kuasa dan jawaban dari kuasa hukum Polres Jember,” kata Totok.

Kedua pihak tampak memohon waktu kepada hakim untuk menyiapkan administrasi yang akan diperiksa. Sidang kemudian ditunda dan direncanakan akan dilanjutkan Selasa (16/8) hari ini. “Sidang akan dilanjutkan besok, agendanya, pemeriksaan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak,” terangnya.

Purcahyono Juliatmoko kuasa hukum Djamil menyampaikan sidang perdana kali ini hanya formalitas penyerahan kuasa. Pihaknya diminta untuk mempersiapkan bukti bukti surat yang menilai lemahnya penetapan tersangka terhadap Djamil. “Bukti bukti itu, akan disidangkan besok,” katanya.

Hal itu juga disampaikan oleh Dewantoro S Poetra, kuasa hukum Polres Jember. Dia mengaku telah memberikan berkas jawaban kepada majlis hakim atas permohonan praperadilan dari pihak Djamil. “Didalamnya sudah kami berikan jawaban detail atas penetapan tersangka oleh Polres Jember,” jelasnya.

Sementara itu, di tengah kasus penetapan tersangka yang dihadapinya, Djamil, yang menjabat sebagai Staf Ahli Pemkab Jember datang ke gedung dewan, kemarin. Dia bersama penasehat hukumnya dan ormas Topi Bangsa Jember. Mereka ditemui sejumlah anggota dewan di forum yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim dan Dedy Dwi Setiawan. Ada pula Alfian Andri Wijaya, Gembong Konsul Alam, Edy Cahyo Purnomo, dan David Handoko Seto, di ruang Banmus DPRD Jember.

Selama sekitar dua jam forum berlangsung, banyak hal yang disampaikan Djamil ke wakil rakyat. Utamanya kasus honor pemakaman yang menyeretnya ke ranah hukum. “Kami tidak memiliki niat, berbuat, atau menerima apapun, malah kami berkontribusi dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan itu,” aku Djamil.

Dia juga mengutarakan, penetapan tersangka dirinya perlu disikapi oleh anggota dewan. Djamil mengaku hanya selaku operator atau pelaksana dalam menjalankan surat keputusan (SK) bupati. “Namanya petugas, diberikan SK ya kami laksanakan. Kami tidak pernah komplain. Kami juga tidak meminta kompensasi satu rupiah pun dari negara,” imbuhnya.

Selain membahas kasus yang menyeret Djamil, beberapa anggota dewan juga menyoal kelanjutan pengusutan polemik Rp 107 miliar yang hingga kini tiada ketemu ujungnya. “Jangan kemudian kasus pencurian ayam diusut, namun ada Ferrari dicuri malah dibiarkan,” seru David Handoko Seto.

Menurut Edy Cahyo Purnomo, keberadaan dana Rp 107 miliar yang menjadi temuan BPK itu bisa terus mengganjal pemerintahan hari ini dan akan terus menyandera pemerintahan berikutnya jika belum beres. Dewan juga menyuarakan aparat penegak hukum (APH) mengambil langkah tegas menyikapi Rp 107 miliar agar klir. “Kami mendorong APH bisa membuka kran seluas-luasnya, ruang ini jangan ditutup-tutupi, dan kami mendorong juga agar pimpinan dewan juga bisa mengkomunikasikan ke BPK RI agar didatangkan ke Jember,” pinta Edy Cahyo.

Jurnalis: Ahmad Ma’mun
Fotografer: Ahmad Ma’mun
Editor: Nur Hariri

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sidang praperadilan penetapan tersangka Muhammad Djamil atas kasus dugaan pemotongan honor pemakaman jenazah covid-19, berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jember, kemarin (15/8). Dalam kesempatan tersebut, pihak Djamil dan Polres Jember sepakat menempuh jalur hukum karena. Penetapan tersangka mantan Kepala BPBD Jember ini pun resmi diuji di meja hijau.

Djamil Tersangka Korupsi Covid-19, Klaim Jadi Target Konspirasi Besar

Pantauan Jawa Pos Radar Jember, sidang perdana yang dipimpin hakim tunggal, Totok Yanuarto, di Pengadilan Negeri (PN) Jember dihadiri kedua pihak. Ada tiga kuasa hukum Djamil yang hadir sebagai pemohon dan tiga kuasa hukum dari Polres Jember sebagai termohon.

Sidang secara offline ini dilaksanakan di Ruang Sari PN Jember pukul 11.00. Pihak termohon secara resmi menyerahkan surat kuasa dan jawaban atas permohonan dari kuasa hukum Djamil. Dengan ini, keduanya akan menempuh jalur hukum dan tidak ada mediasi. Dengan demikian, praperadilan untuk menggugat penetapan tersangka Djamil akan diuji di meja hijau.

Hakim Totok menjelaskan, sidang perdana itu tidak masuk pada pembahasan pokok perkara. Namun lebih kepada pemeriksaan administrasi penetapan tersangka Djamil oleh pihak kepolisian. “Sudah sesuai prosedur apa belum, nah, itu yang akan kami uji dalam praperadilan ini,” imbuhnya.

Polres Jember pun selaku institusi yang berwenang, dapat melanjutkan tahap berikutnya setelah pra perperasilan diputuskan. “Hari ini sidang pertama praperadilan, yakni kuasa dan jawaban dari kuasa hukum Polres Jember,” kata Totok.

Kedua pihak tampak memohon waktu kepada hakim untuk menyiapkan administrasi yang akan diperiksa. Sidang kemudian ditunda dan direncanakan akan dilanjutkan Selasa (16/8) hari ini. “Sidang akan dilanjutkan besok, agendanya, pemeriksaan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak,” terangnya.

Purcahyono Juliatmoko kuasa hukum Djamil menyampaikan sidang perdana kali ini hanya formalitas penyerahan kuasa. Pihaknya diminta untuk mempersiapkan bukti bukti surat yang menilai lemahnya penetapan tersangka terhadap Djamil. “Bukti bukti itu, akan disidangkan besok,” katanya.

Hal itu juga disampaikan oleh Dewantoro S Poetra, kuasa hukum Polres Jember. Dia mengaku telah memberikan berkas jawaban kepada majlis hakim atas permohonan praperadilan dari pihak Djamil. “Didalamnya sudah kami berikan jawaban detail atas penetapan tersangka oleh Polres Jember,” jelasnya.

Sementara itu, di tengah kasus penetapan tersangka yang dihadapinya, Djamil, yang menjabat sebagai Staf Ahli Pemkab Jember datang ke gedung dewan, kemarin. Dia bersama penasehat hukumnya dan ormas Topi Bangsa Jember. Mereka ditemui sejumlah anggota dewan di forum yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim dan Dedy Dwi Setiawan. Ada pula Alfian Andri Wijaya, Gembong Konsul Alam, Edy Cahyo Purnomo, dan David Handoko Seto, di ruang Banmus DPRD Jember.

Selama sekitar dua jam forum berlangsung, banyak hal yang disampaikan Djamil ke wakil rakyat. Utamanya kasus honor pemakaman yang menyeretnya ke ranah hukum. “Kami tidak memiliki niat, berbuat, atau menerima apapun, malah kami berkontribusi dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan itu,” aku Djamil.

Dia juga mengutarakan, penetapan tersangka dirinya perlu disikapi oleh anggota dewan. Djamil mengaku hanya selaku operator atau pelaksana dalam menjalankan surat keputusan (SK) bupati. “Namanya petugas, diberikan SK ya kami laksanakan. Kami tidak pernah komplain. Kami juga tidak meminta kompensasi satu rupiah pun dari negara,” imbuhnya.

Selain membahas kasus yang menyeret Djamil, beberapa anggota dewan juga menyoal kelanjutan pengusutan polemik Rp 107 miliar yang hingga kini tiada ketemu ujungnya. “Jangan kemudian kasus pencurian ayam diusut, namun ada Ferrari dicuri malah dibiarkan,” seru David Handoko Seto.

Menurut Edy Cahyo Purnomo, keberadaan dana Rp 107 miliar yang menjadi temuan BPK itu bisa terus mengganjal pemerintahan hari ini dan akan terus menyandera pemerintahan berikutnya jika belum beres. Dewan juga menyuarakan aparat penegak hukum (APH) mengambil langkah tegas menyikapi Rp 107 miliar agar klir. “Kami mendorong APH bisa membuka kran seluas-luasnya, ruang ini jangan ditutup-tutupi, dan kami mendorong juga agar pimpinan dewan juga bisa mengkomunikasikan ke BPK RI agar didatangkan ke Jember,” pinta Edy Cahyo.

Jurnalis: Ahmad Ma’mun
Fotografer: Ahmad Ma’mun
Editor: Nur Hariri

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sidang praperadilan penetapan tersangka Muhammad Djamil atas kasus dugaan pemotongan honor pemakaman jenazah covid-19, berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jember, kemarin (15/8). Dalam kesempatan tersebut, pihak Djamil dan Polres Jember sepakat menempuh jalur hukum karena. Penetapan tersangka mantan Kepala BPBD Jember ini pun resmi diuji di meja hijau.

Djamil Tersangka Korupsi Covid-19, Klaim Jadi Target Konspirasi Besar

Pantauan Jawa Pos Radar Jember, sidang perdana yang dipimpin hakim tunggal, Totok Yanuarto, di Pengadilan Negeri (PN) Jember dihadiri kedua pihak. Ada tiga kuasa hukum Djamil yang hadir sebagai pemohon dan tiga kuasa hukum dari Polres Jember sebagai termohon.

Sidang secara offline ini dilaksanakan di Ruang Sari PN Jember pukul 11.00. Pihak termohon secara resmi menyerahkan surat kuasa dan jawaban atas permohonan dari kuasa hukum Djamil. Dengan ini, keduanya akan menempuh jalur hukum dan tidak ada mediasi. Dengan demikian, praperadilan untuk menggugat penetapan tersangka Djamil akan diuji di meja hijau.

Hakim Totok menjelaskan, sidang perdana itu tidak masuk pada pembahasan pokok perkara. Namun lebih kepada pemeriksaan administrasi penetapan tersangka Djamil oleh pihak kepolisian. “Sudah sesuai prosedur apa belum, nah, itu yang akan kami uji dalam praperadilan ini,” imbuhnya.

Polres Jember pun selaku institusi yang berwenang, dapat melanjutkan tahap berikutnya setelah pra perperasilan diputuskan. “Hari ini sidang pertama praperadilan, yakni kuasa dan jawaban dari kuasa hukum Polres Jember,” kata Totok.

Kedua pihak tampak memohon waktu kepada hakim untuk menyiapkan administrasi yang akan diperiksa. Sidang kemudian ditunda dan direncanakan akan dilanjutkan Selasa (16/8) hari ini. “Sidang akan dilanjutkan besok, agendanya, pemeriksaan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak,” terangnya.

Purcahyono Juliatmoko kuasa hukum Djamil menyampaikan sidang perdana kali ini hanya formalitas penyerahan kuasa. Pihaknya diminta untuk mempersiapkan bukti bukti surat yang menilai lemahnya penetapan tersangka terhadap Djamil. “Bukti bukti itu, akan disidangkan besok,” katanya.

Hal itu juga disampaikan oleh Dewantoro S Poetra, kuasa hukum Polres Jember. Dia mengaku telah memberikan berkas jawaban kepada majlis hakim atas permohonan praperadilan dari pihak Djamil. “Didalamnya sudah kami berikan jawaban detail atas penetapan tersangka oleh Polres Jember,” jelasnya.

Sementara itu, di tengah kasus penetapan tersangka yang dihadapinya, Djamil, yang menjabat sebagai Staf Ahli Pemkab Jember datang ke gedung dewan, kemarin. Dia bersama penasehat hukumnya dan ormas Topi Bangsa Jember. Mereka ditemui sejumlah anggota dewan di forum yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim dan Dedy Dwi Setiawan. Ada pula Alfian Andri Wijaya, Gembong Konsul Alam, Edy Cahyo Purnomo, dan David Handoko Seto, di ruang Banmus DPRD Jember.

Selama sekitar dua jam forum berlangsung, banyak hal yang disampaikan Djamil ke wakil rakyat. Utamanya kasus honor pemakaman yang menyeretnya ke ranah hukum. “Kami tidak memiliki niat, berbuat, atau menerima apapun, malah kami berkontribusi dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan itu,” aku Djamil.

Dia juga mengutarakan, penetapan tersangka dirinya perlu disikapi oleh anggota dewan. Djamil mengaku hanya selaku operator atau pelaksana dalam menjalankan surat keputusan (SK) bupati. “Namanya petugas, diberikan SK ya kami laksanakan. Kami tidak pernah komplain. Kami juga tidak meminta kompensasi satu rupiah pun dari negara,” imbuhnya.

Selain membahas kasus yang menyeret Djamil, beberapa anggota dewan juga menyoal kelanjutan pengusutan polemik Rp 107 miliar yang hingga kini tiada ketemu ujungnya. “Jangan kemudian kasus pencurian ayam diusut, namun ada Ferrari dicuri malah dibiarkan,” seru David Handoko Seto.

Menurut Edy Cahyo Purnomo, keberadaan dana Rp 107 miliar yang menjadi temuan BPK itu bisa terus mengganjal pemerintahan hari ini dan akan terus menyandera pemerintahan berikutnya jika belum beres. Dewan juga menyuarakan aparat penegak hukum (APH) mengambil langkah tegas menyikapi Rp 107 miliar agar klir. “Kami mendorong APH bisa membuka kran seluas-luasnya, ruang ini jangan ditutup-tutupi, dan kami mendorong juga agar pimpinan dewan juga bisa mengkomunikasikan ke BPK RI agar didatangkan ke Jember,” pinta Edy Cahyo.

Jurnalis: Ahmad Ma’mun
Fotografer: Ahmad Ma’mun
Editor: Nur Hariri

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/