alexametrics
27.5 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Izin Tambak Terbentur Sertifikat

Penindakan Belum, Dinas Upayakan Kooperatif

Mobile_AP_Rectangle 1

Plt Kepala Dinas Perikanan Jember Sugiyarto juga mengakui demikian. Secara aturan, wilayah sempadan pantai memang difungsikan sebagai kawasan konservasi dan mitigasi bencana, khususnya tsunami. Nah, mengenai aspirasi para pengusaha tambak itu, pihaknya justru merencanakan adanya relokasi untuk para pengusaha tambak tersebut. “Biar tidak di sempadan pantai lagi. Biar mereka mengurus izinnya, dan nanti kita HPL-kan (hak pengelolaan lahan, Red),” kata Sugiyarto.

Dia menilai, sebagaimana pengusaha, para pemilik usaha tambak di sana tetap diwajibkan memiliki izin. “Kita ingin menata pengusaha itu agar sesuai aturan dan regulasi yang ada. Karena di sempadan pantai tidak bisa, jadi kita lagi menyiapkan tempat relokasinya,” imbuhnya.

Sugiyarto juga menyebut, dari sekitar 29 pengusaha tambak, hanya 3 yang mengantongi izin. Sisanya, jelas belum mengantongi izin. Namun, mengenai penindakan pengusaha tambak yang belum berizin itu, Sugiyarto mengaku hanya mengupayakan langkah persuasif saja. “Kita tidak frontal dan kita tidak pakai ‘tangan besi’. Kita upayakan berbagai macam cara persuasif,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Dengan begitu kompleksnya persoalan tambak itu, Komisi B DPRD Jember menyarankan agar sejumlah OPD terkait yang menangani urusan sempadan pantai dan tambak maupun perikanan benar-benar mampu mengurai permasalahan di sana. Sebab, di satu sisi tambak itu menyangkut usaha dari pengusaha yang merupakan bagian dari masyarakat. Namun di sisi lain, ada banyak aturan dan regulasi yang membalut persoalan tambak tersebut. Termasuk soal konflik dengan masyarakat yang sempat menyuarakan penolakan, beberapa tahun lalu. Dewan juga merencanakan bakal melakukan pertemuan lanjutan dengan melibatkan gabungan komisi dan OPD terkait lainnya.

 

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Maulana
Redaktur : Nur Hariri

- Advertisement -

Plt Kepala Dinas Perikanan Jember Sugiyarto juga mengakui demikian. Secara aturan, wilayah sempadan pantai memang difungsikan sebagai kawasan konservasi dan mitigasi bencana, khususnya tsunami. Nah, mengenai aspirasi para pengusaha tambak itu, pihaknya justru merencanakan adanya relokasi untuk para pengusaha tambak tersebut. “Biar tidak di sempadan pantai lagi. Biar mereka mengurus izinnya, dan nanti kita HPL-kan (hak pengelolaan lahan, Red),” kata Sugiyarto.

Dia menilai, sebagaimana pengusaha, para pemilik usaha tambak di sana tetap diwajibkan memiliki izin. “Kita ingin menata pengusaha itu agar sesuai aturan dan regulasi yang ada. Karena di sempadan pantai tidak bisa, jadi kita lagi menyiapkan tempat relokasinya,” imbuhnya.

Sugiyarto juga menyebut, dari sekitar 29 pengusaha tambak, hanya 3 yang mengantongi izin. Sisanya, jelas belum mengantongi izin. Namun, mengenai penindakan pengusaha tambak yang belum berizin itu, Sugiyarto mengaku hanya mengupayakan langkah persuasif saja. “Kita tidak frontal dan kita tidak pakai ‘tangan besi’. Kita upayakan berbagai macam cara persuasif,” katanya.

Dengan begitu kompleksnya persoalan tambak itu, Komisi B DPRD Jember menyarankan agar sejumlah OPD terkait yang menangani urusan sempadan pantai dan tambak maupun perikanan benar-benar mampu mengurai permasalahan di sana. Sebab, di satu sisi tambak itu menyangkut usaha dari pengusaha yang merupakan bagian dari masyarakat. Namun di sisi lain, ada banyak aturan dan regulasi yang membalut persoalan tambak tersebut. Termasuk soal konflik dengan masyarakat yang sempat menyuarakan penolakan, beberapa tahun lalu. Dewan juga merencanakan bakal melakukan pertemuan lanjutan dengan melibatkan gabungan komisi dan OPD terkait lainnya.

 

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Maulana
Redaktur : Nur Hariri

Plt Kepala Dinas Perikanan Jember Sugiyarto juga mengakui demikian. Secara aturan, wilayah sempadan pantai memang difungsikan sebagai kawasan konservasi dan mitigasi bencana, khususnya tsunami. Nah, mengenai aspirasi para pengusaha tambak itu, pihaknya justru merencanakan adanya relokasi untuk para pengusaha tambak tersebut. “Biar tidak di sempadan pantai lagi. Biar mereka mengurus izinnya, dan nanti kita HPL-kan (hak pengelolaan lahan, Red),” kata Sugiyarto.

Dia menilai, sebagaimana pengusaha, para pemilik usaha tambak di sana tetap diwajibkan memiliki izin. “Kita ingin menata pengusaha itu agar sesuai aturan dan regulasi yang ada. Karena di sempadan pantai tidak bisa, jadi kita lagi menyiapkan tempat relokasinya,” imbuhnya.

Sugiyarto juga menyebut, dari sekitar 29 pengusaha tambak, hanya 3 yang mengantongi izin. Sisanya, jelas belum mengantongi izin. Namun, mengenai penindakan pengusaha tambak yang belum berizin itu, Sugiyarto mengaku hanya mengupayakan langkah persuasif saja. “Kita tidak frontal dan kita tidak pakai ‘tangan besi’. Kita upayakan berbagai macam cara persuasif,” katanya.

Dengan begitu kompleksnya persoalan tambak itu, Komisi B DPRD Jember menyarankan agar sejumlah OPD terkait yang menangani urusan sempadan pantai dan tambak maupun perikanan benar-benar mampu mengurai permasalahan di sana. Sebab, di satu sisi tambak itu menyangkut usaha dari pengusaha yang merupakan bagian dari masyarakat. Namun di sisi lain, ada banyak aturan dan regulasi yang membalut persoalan tambak tersebut. Termasuk soal konflik dengan masyarakat yang sempat menyuarakan penolakan, beberapa tahun lalu. Dewan juga merencanakan bakal melakukan pertemuan lanjutan dengan melibatkan gabungan komisi dan OPD terkait lainnya.

 

 

Jurnalis : Maulana
Fotografer : Maulana
Redaktur : Nur Hariri

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/