alexametrics
22.8 C
Jember
Friday, 27 May 2022

Izin Tambak Terbentur Sertifikat

Penindakan Belum, Dinas Upayakan Kooperatif

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Setelah lama mereda, persoalan tambak di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, kini mencuat lagi. Jika dulunya banyak disuarakan aktivis dan warga setempat, kali ini justru disuarakan pengusaha tambak. Pasalnya, banyak pengusaha tambak yang tidak mengantongi izin.

Baca Juga : Bekas Tambang Pasir Makan Korban, Bocah 8 Tahun Meninggal Tenggelam

Banyaknya tambak tanpa izin diungkap Nawawi, Ketua Perkumpulan Pertambakan Rakyat (PPR) di Kecamatan Gumukmas. Menurutnya, sejumlah tambak telah lama beroperasi namun tiada izinnya. “Pengusaha tambak sudah beroperasi lama. Ada yang sejak 2015. Bahkan sebelumnya juga ada. Masih berupa tambak rakyat,” kata Nawawi.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Nawawi bersama 13 rekan pengusaha tambak lain menyebut, urusan perizinan selama ini terbentur dengan persyaratan. Salah satunya adalah keharusan melampirkan surat sertifikat tanah.

Sementara ini, hal yang dijadikan dasar para pengusaha beroperasi selama ini hanya mengantongi hak kelola yang dikeluarkan oleh pemerintah desa setempat. Bukan hak kelola berupa hak izin usaha (HGU) yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional.

Adanya kebijakan dari pemerintah terkait penertiban karena lokasinya di sempadan pantai itu, lanjut Nawawi, diharapkan ada kesetaraan dalam hal perizinan. “Kami ingin ada solusi mengenai petambak-petambak baru ini terkait aturan yang diberlakukan. Dari pemerintah kan menghendaki perizinan,” katanya seusai hearing bersama Komisi B DPRD Jember, kemarin (14/3).

Sebenarnya persoalan tambak di pesisir selatan sudah berlangsung lama, namun terkesan dibiarkan berlarut-larut. Beberapa tahun terakhir kerap memicu konflik horizontal dengan masyarakat setempat. Amanat Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai minimal 100 meter dari pantai, sepertinya tidak berlaku di sepanjang pesisir JLS, yang terbentang dari Puger hingga Gumukmas.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Setelah lama mereda, persoalan tambak di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, kini mencuat lagi. Jika dulunya banyak disuarakan aktivis dan warga setempat, kali ini justru disuarakan pengusaha tambak. Pasalnya, banyak pengusaha tambak yang tidak mengantongi izin.

Baca Juga : Bekas Tambang Pasir Makan Korban, Bocah 8 Tahun Meninggal Tenggelam

Banyaknya tambak tanpa izin diungkap Nawawi, Ketua Perkumpulan Pertambakan Rakyat (PPR) di Kecamatan Gumukmas. Menurutnya, sejumlah tambak telah lama beroperasi namun tiada izinnya. “Pengusaha tambak sudah beroperasi lama. Ada yang sejak 2015. Bahkan sebelumnya juga ada. Masih berupa tambak rakyat,” kata Nawawi.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Nawawi bersama 13 rekan pengusaha tambak lain menyebut, urusan perizinan selama ini terbentur dengan persyaratan. Salah satunya adalah keharusan melampirkan surat sertifikat tanah.

Sementara ini, hal yang dijadikan dasar para pengusaha beroperasi selama ini hanya mengantongi hak kelola yang dikeluarkan oleh pemerintah desa setempat. Bukan hak kelola berupa hak izin usaha (HGU) yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional.

Adanya kebijakan dari pemerintah terkait penertiban karena lokasinya di sempadan pantai itu, lanjut Nawawi, diharapkan ada kesetaraan dalam hal perizinan. “Kami ingin ada solusi mengenai petambak-petambak baru ini terkait aturan yang diberlakukan. Dari pemerintah kan menghendaki perizinan,” katanya seusai hearing bersama Komisi B DPRD Jember, kemarin (14/3).

Sebenarnya persoalan tambak di pesisir selatan sudah berlangsung lama, namun terkesan dibiarkan berlarut-larut. Beberapa tahun terakhir kerap memicu konflik horizontal dengan masyarakat setempat. Amanat Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai minimal 100 meter dari pantai, sepertinya tidak berlaku di sepanjang pesisir JLS, yang terbentang dari Puger hingga Gumukmas.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Setelah lama mereda, persoalan tambak di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, kini mencuat lagi. Jika dulunya banyak disuarakan aktivis dan warga setempat, kali ini justru disuarakan pengusaha tambak. Pasalnya, banyak pengusaha tambak yang tidak mengantongi izin.

Baca Juga : Bekas Tambang Pasir Makan Korban, Bocah 8 Tahun Meninggal Tenggelam

Banyaknya tambak tanpa izin diungkap Nawawi, Ketua Perkumpulan Pertambakan Rakyat (PPR) di Kecamatan Gumukmas. Menurutnya, sejumlah tambak telah lama beroperasi namun tiada izinnya. “Pengusaha tambak sudah beroperasi lama. Ada yang sejak 2015. Bahkan sebelumnya juga ada. Masih berupa tambak rakyat,” kata Nawawi.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Nawawi bersama 13 rekan pengusaha tambak lain menyebut, urusan perizinan selama ini terbentur dengan persyaratan. Salah satunya adalah keharusan melampirkan surat sertifikat tanah.

Sementara ini, hal yang dijadikan dasar para pengusaha beroperasi selama ini hanya mengantongi hak kelola yang dikeluarkan oleh pemerintah desa setempat. Bukan hak kelola berupa hak izin usaha (HGU) yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional.

Adanya kebijakan dari pemerintah terkait penertiban karena lokasinya di sempadan pantai itu, lanjut Nawawi, diharapkan ada kesetaraan dalam hal perizinan. “Kami ingin ada solusi mengenai petambak-petambak baru ini terkait aturan yang diberlakukan. Dari pemerintah kan menghendaki perizinan,” katanya seusai hearing bersama Komisi B DPRD Jember, kemarin (14/3).

Sebenarnya persoalan tambak di pesisir selatan sudah berlangsung lama, namun terkesan dibiarkan berlarut-larut. Beberapa tahun terakhir kerap memicu konflik horizontal dengan masyarakat setempat. Amanat Perpres Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai minimal 100 meter dari pantai, sepertinya tidak berlaku di sepanjang pesisir JLS, yang terbentang dari Puger hingga Gumukmas.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/